Ngabalin: Istilah Bagi-bagi Jabatan Datang dari Orang Syirik

Jakarta, CNN Indonesia -- Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin merespons istilah bagi-bagi jabatan pucuk perusahaan BUMN yang dialamatkan pada Presiden Joko Widodo.

Hal ini terkait dengan jabatan Komisaris PT Angkasa Pura I yang baru saja dia emban. Ngabalin menilai istilah bagi-bagi jabatan tersebut datang dari orang yang syirik.

"Itu istilah yang datang dari manusia-manusia yang syirik. Manusia-manusia yang intelektual knowledge-nya terganggu," kata Ngabalin di sela acara Workshop Nasional Partai Golkar di Hotel Redtop, Jakarta, Jumat (20/7).

Dia menyayangkan istilah itu datang dari pimpinan DPR dan petinggi partai sebesar Gerindra. Dia menilai publik tidak boleh dipupuk dengan pernyataan-pernyataan yang sesat dan menyesatkan.

"Kalau pernyataan itu datang dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dan Wakil Ketua DPR, sayang kalau seorang pimpinan parlemen membuat pernyataan yang ditertawai oleh anak SD," sindirnya.

Lihat juga: Ali Ngabalin, Tameng Istana dan 'Komisaris Timses' Jokowi

Ngabalin merasa penunjukan dirinya sebagai anggota Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) bukan bagi-bagi jabatan. Dia merasa telah lolos seleksi panjang untuk membuktikan kapabilitasnya.

"Orang menjadi komisaris dari sebuah perusahaan tipe A itu bukan serta merta. Saya itu ditanya, diseleksi, diperiksa. Posisi jabatan, kemampuan bahasa, sampai pengalaman lima tahun jadi parlemen, sekolah, latar belakang keluarga, rekening saya diperiksa," kata politikus Partai Golkar ini.

"Makanya saya bilang, orang yang bilang bagi -bagi jabatan itu memang intelektual knowledgenya pertama lemah, kedua moral nya terganggu," simpul Ngabalin.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyatakan kekhawatirannya saat Ngabalin dinyatakan sebagai salah satu dewan komisaris AP I. Dia menilai hal itu bisa membuat BUMN terjungkal.

Dia beranggapan BUMN harus diisi oleh orang-orang profesional yang ingin membesarkan BUMN, bukan dari kalangan politik, terlebih orang dekat dengan Presiden Joko Widodo.

"Begitu politik masuk, permainan politik masuk. Begitu permainan politik, nanti proyek-proyek di-politik-an ini. Misal, 'Wah itu Pak Ali Komisaris AP I, saya mau ada pengadaan belalai nih, mau ngerjain runway kontak Pak Ali.' Nah, itu jadi rusak BUMN kita itu," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (20/7).

Lihat juga: Jabatan Komisaris Ngabalin Dianggap Bagian 'Bagi-bagi Kue'

Sementara kolega Fahri yang juga Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai jabatan Ngabalin sebagai Komisaris AP I sebagai hadiah karena menjadi tim sukses Jokowi di Pilpres 2019.

"Iya mungkin ini hadiah. Saya kira tepatlah istilah itu," ujar Wakil Ketum Gerindra ini di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/7).

Sementara Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan pemerintah seharusnya menempatkan orang-orang terbaik di posisi strategis perusahaan BUMN, termasuk AP I. Jabatan itu bukan layaknya kue yang harus dibagi-bagi.

"Jabatan di komisaris, apalagi di direksi bukan jabatan politik, bukan jabatan publik, tapi jabatan orang-orang yang profesional. Hendaknya jabatan itu diisi oleh orang-orang profesional bukan bagi-bagi kekuasaan dan bukan bagi-bagi kue," kata Riza saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (20/7). (osc/gil)