Gerindra Persoalkan Muradi Jadi Ketua Tim Seleksi KPUD Jabar
Bimo Wiwoho | CNN Indonesia
Senin, 23 Jul 2018 09:28 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPD Gerindra Jawa Barat Mulyadi menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak independen lantaran menunjuk Muradi sebagai Ketua Tim Seleksi Calon Komisioner KPU Jawa Barat.
Mulyadi menilai Muradi bukan hanya pendukung, tetapi juga sosok yang sangat dekat dengan Presiden Joko Widodo.
Sebelumnya, KPU melantik Muradi, Akmaliah, Anas Saidi, Cecep Sumarna, dan Nandang Alamsah Deliarnoor juga dilantik sebagai anggota Timsel pada Mei lalu. Muradi didapuk menjadi ketua tim. Mereka akan bertugas menyeleksi calon anggota KPU Jabar periode 2018/2023.
"Penunjukkan Tim Seleksi KPU daerah, apalagi saudara Muradi dipilih sebagai Ketua Timsel KPU Jabar menunjukkan bahwa KPU RI tidak independen," katanya melalui siaran pers yang dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Minggu (22/7).
Mulyadi menjelaskan bahwa Muradi adalah seorang aparatur sipil negara (ASN) yang merangkap sebagai komisaris salah satu perusahaan BUMN. Mulyadi juga mengatakan Muradi adalah mantan anggota tim sukses Jokowi pada Pilpres 2014 lalu.
Diketahui, Muradi merupakan staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Setelah Jokowi menduduki kursi RI 1, Muradi diberikan posisi komisaris di PT LEN Industri.
Menurut Mulyadi, Muradi merupakan staf di Kantor Staf Presiden (KSP). Bahkan, Muradi juga diduga bakal menjadi angota Timses Jokowi pada Pilpres 2019 yang tergabung dalam Kelompok Aktivis 98 yang menghelat rembuk nasional mendukung Jokowi dua periode.
"DPD Gerindra Jabar merasa prihatin dan menyampaikan protes keras atas ditunjukknya saudara Muradi sebagai Ketua Timsel Calon Komisioner KPU Jawa Barat," kata Mulyadi.
KPU, lanjut Mulyadi, mesti hati-hati dalam menentukan langkah. Jangan sampai terkesan berpihak kepada rezim yang saat ini berkuasa. Pasalnya, hal itu jelas bakal membuat kualitas demokrasi di Indonesia menurun. Dia mendesak KPU untuk introspeksi atas penunjukkan Timsel KPU Jabar.
"Gerindra Jawa Barat meminta KPU untuk membatalkan Timsel KPU Jabar yang sudah terlanjur terbentuk, untuk kemudian menghentikan seluruh proses seleksi dan mengganti dengan Timsel yang baru dan membuka kembali pendaftaran," ucap Mulyadi.
Sebagai informasi, pelantikan Timsel dilakukan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nomor 314/PP.06-Kpt/05/KPU/2018 tanggal 20 April 2018 Tentang Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota periode 2018-2023.
Selain itu, berdasarkan pula Berita Acara Pleno Komiisi Pemilihan Umum Nomor 61/PP.06-BA/05/KPU/IV/2018 tanggal 20 April 2018 tentang Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota periode 2018-2023.
Dihubungi CNNIndonesia, Muradi enggan menanggapi terlalu serius perihal tudingan Gerindra terhadap KPU. Menurutnya, dia hanya menerima kepercayaan yang diberikan kepada KPU.
"Silakan aja tanya ke KPU RI semua tuduhan tersebut. Apakah ada aturan yg dilanggar," katanya saat dihubungi CNNIndonesia.com.
Muradi juga heran mengapa Gerindra baru mempermasalahkan penunjukkan dirinya sebagai Ketua Timsel. Padahal, pelantikan Timsel dilakukan pada Mei lalu dan kini Timsel telah menjalankan mandat yang diberikan.
"Tugas timsel sudah beres. Dan minggu ini mandat timsel akan dikembalikan ke KPU," lanjutmya. (lav/gil)
Mulyadi menilai Muradi bukan hanya pendukung, tetapi juga sosok yang sangat dekat dengan Presiden Joko Widodo.
Sebelumnya, KPU melantik Muradi, Akmaliah, Anas Saidi, Cecep Sumarna, dan Nandang Alamsah Deliarnoor juga dilantik sebagai anggota Timsel pada Mei lalu. Muradi didapuk menjadi ketua tim. Mereka akan bertugas menyeleksi calon anggota KPU Jabar periode 2018/2023.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penunjukkan Tim Seleksi KPU daerah, apalagi saudara Muradi dipilih sebagai Ketua Timsel KPU Jabar menunjukkan bahwa KPU RI tidak independen," katanya melalui siaran pers yang dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Minggu (22/7).
Mulyadi menjelaskan bahwa Muradi adalah seorang aparatur sipil negara (ASN) yang merangkap sebagai komisaris salah satu perusahaan BUMN. Mulyadi juga mengatakan Muradi adalah mantan anggota tim sukses Jokowi pada Pilpres 2014 lalu.
Menurut Mulyadi, Muradi merupakan staf di Kantor Staf Presiden (KSP). Bahkan, Muradi juga diduga bakal menjadi angota Timses Jokowi pada Pilpres 2019 yang tergabung dalam Kelompok Aktivis 98 yang menghelat rembuk nasional mendukung Jokowi dua periode.
"DPD Gerindra Jabar merasa prihatin dan menyampaikan protes keras atas ditunjukknya saudara Muradi sebagai Ketua Timsel Calon Komisioner KPU Jawa Barat," kata Mulyadi.
KPU, lanjut Mulyadi, mesti hati-hati dalam menentukan langkah. Jangan sampai terkesan berpihak kepada rezim yang saat ini berkuasa. Pasalnya, hal itu jelas bakal membuat kualitas demokrasi di Indonesia menurun. Dia mendesak KPU untuk introspeksi atas penunjukkan Timsel KPU Jabar.
"Gerindra Jawa Barat meminta KPU untuk membatalkan Timsel KPU Jabar yang sudah terlanjur terbentuk, untuk kemudian menghentikan seluruh proses seleksi dan mengganti dengan Timsel yang baru dan membuka kembali pendaftaran," ucap Mulyadi.
Sebagai informasi, pelantikan Timsel dilakukan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nomor 314/PP.06-Kpt/05/KPU/2018 tanggal 20 April 2018 Tentang Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota periode 2018-2023.
Selain itu, berdasarkan pula Berita Acara Pleno Komiisi Pemilihan Umum Nomor 61/PP.06-BA/05/KPU/IV/2018 tanggal 20 April 2018 tentang Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota periode 2018-2023.
Dihubungi CNNIndonesia, Muradi enggan menanggapi terlalu serius perihal tudingan Gerindra terhadap KPU. Menurutnya, dia hanya menerima kepercayaan yang diberikan kepada KPU.
"Silakan aja tanya ke KPU RI semua tuduhan tersebut. Apakah ada aturan yg dilanggar," katanya saat dihubungi CNNIndonesia.com.
Muradi juga heran mengapa Gerindra baru mempermasalahkan penunjukkan dirinya sebagai Ketua Timsel. Padahal, pelantikan Timsel dilakukan pada Mei lalu dan kini Timsel telah menjalankan mandat yang diberikan.
"Tugas timsel sudah beres. Dan minggu ini mandat timsel akan dikembalikan ke KPU," lanjutmya. (lav/gil)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK