Caleg Eks Koruptor Dipilih Karena Unggul Materi

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah partai politik diketahui mengajukan sederet nama eks narapidana kasus korupsi menjadi bakal calon legislatif dalam Pemilu 2019. Padahal, peraturan jelas melarangnya.

KPU sebelumnya menerbitkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang eks narapidana kasus kejahatan seksual terhadap anak, bandar narkoba dan koruptor mendaftar sebagai calon legislatif.

Partai-partai politik itu berkilah bahwa Peraturan KPU yang melarang eks napikor nyaleg masih dalam proses uji materi di Mahkamah Agung, sehingga bacaleg dengan rekam jejak kelam masih berhak maju.

Lihat juga: KPU: Lima Bakal Caleg Eks Koruptor Dikembalikan ke Parpol

Ketua DPP Golkar Tubagus Ace Hasan Syadzily mengatakan ada dua eks koruptor yang menjadi bacaleg Golkar, yakni Ketua DPD Golkar Aceh TM. Nurlif dan Ketua Harian DPD Golkar Jateng Iqbal Wibisono.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Syarif sempat mengonfirmasi bahwa Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik diusung partai untuk menempati kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Di sisi lain, PDI Perjuangan diketahui mendaftarkan seorang mantan napikor Sumi Harsono untuk menjadi bacaleg DPRD Sidoarjo, Jawa Timur. Sumi merupakan satu dari 44 anggota dewan periode 1999-2004 yang terjerat kasus korupsi anggaran Sumber Daya Manusia (SDM) DPRD periode 1999-2004 senilai Rp 21,4 miliar.

Ketua DPD Jakarta Partai Gerindra M Taufik. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)

Peneliti Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati mengatakan kenekatan parpol untuk tetap mencalonkan para eks napi korupsi itu disebabkan oleh kebutuhan dana dan elektabilitas untuk partai, serta macetnya sistem kaderisasi di partai.

"Saya pikir ini bisa dilihat dari dua perspektif transaksional. Yang pertama, partai butuh dana dan juga mengamankan elektabilitas partai untuk menguasai dapil tertentu sehingga eks koruptor dimajukan sebagai kandidat karena mereka punya sumber daya material yang kuat," jelasnya, saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (20/7).

Akibatnya, sambung Wasisto, terjadi kemacetan kaderisasi. Sebab, parpol memilih mengusung kader lama meski koruptif daripada mendidik kader baru. Alasannya, kader lama sudah lebih memahami pola politik praktis dibanding pemula.

Lihat juga: Golkar Bersikeras Usung Caleg Eks Koruptor

Dihubungi terpisah, Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhani menyebut kader-kader eks koruptor itu punya posisi tinggi di partai. Sehingga, partai tak bisa sembarangan mencoret nama yang bersangkutan.

"Menurut saya, partai juga enggak punya mekanisme dalam melakukan penyaringan kader. Nah, penyaringan artinya harusnya partai kan punya mekanisme sebelum mengajukan calon, semua persyaratan atau pengaturan yang tidak terpenuhi oleh calegnya," lanjut Fadli.

Fadli menyebut hal ini tak lepas dari sistem "mendadak caleg" alias sistem seleksi kader partai yang tidak berfungsi.

Politikus PAN eks napi korupsi Wa Ode Nurhayati. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)

"Saya pikir integritas lebih cuman sekedar isapan jempol karena kita tahu bahwa terjun di dunia politik praktis itu sudah siap dengan segenap praktik korupsi baik minor atau mayor," cetusnya.

Hasil survei yang diadakan LIPI menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia cenderung tidak memiliki preferensi parpol meski mengalami peningkatan positif dalam pemilihan terhadap sistem demokrasi.

Survei itu dilakukan pada 19 April-5 Mei 2018 di 34 provinsi dengan melibatkan 2.100 responden.

Lihat juga: Survei LIPI: Demokrasi Kian Dipercaya, Parpol Makin Dijauhi

PDIP merupakan partai yang paling banyak disukai oleh responden dengan skor 24,1 persen, diikuti oleh Golkar 10,2 persen, dan Gerindra 9,1 persen.

Namun skor ketiga parpol itu masih kalah dari responden yang tidak menjawab preferensi politik mereka, yakni sebesar 26,1 persen.

KPU sendiri kemudian mengembalikan lima nama bacaleg yang merupakan eks napi kasus korupsi ke partainya masing-masing. Meskipun, identitasnya masih dirahasikan.

(arh)