SBY Soroti 100 Juta Orang Miskin Era Jokowi
Bimo Wiwoho & Feri Agus | CNN Indonesia
Selasa, 24 Jul 2018 23:01 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Susilo Bambang Yudhoyono menyebut ada sekitar 100 juta orang yang masuk dalam kategori miskin. Jumlah orang miskin itu menjadi salah satu dari lima persoalan yang mendapat perhatian SBY saat menyoroti kondisi saat ini.
"Yang paling penting menyangkut ekonomi dan kesejahteraan rakyat adalah penghasilan atau income dan daya beli golongan orang mampu dan golongan orang miskin yang kita sebut dengan the bottom forty, 40 persen kalangan bawah yang jumlahnya sekitar 100 juta orang," kata SBY usai bertemu Ketua Gerindra Prabowo Subianto di Mega Kuningan, Jakarta, malam ini.
"Itu sorotan kami karena ada persoalan di situ," imbuh SBY.
Kemiskinan menjadi tema besar pertama SBY saat memberikan keterangan kepada wartawan. Selain kemiskinan SBY juga menyinggung empat tema lain seperti hukum dan keadilan, politik dan demokrasi, persatuan nasional, dan ideologi negara.
Mengenai ekonomi, sorotan SBY meliputi pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, program pengurangan kemiskinan, termasuk melemahnya nilai rupiah beberapa pekan terakhir.
Selain itu SBY juga menyinggung kondisi fiskal, investasi, dan dunia usaha yang menurutnya belum bergerak penuh.
"Situasi energi kami juga soroti, baik meningkatnya harga minyak dunia dengan segala implikasinya maupun kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik serta beban yang ditanggung pertamina dan PLN. Kami mengetahui semua itu," ujar dia.
Secara umum, penduduk dapat dibagi menjadi tiga kelompok yakni 40 persen terbawah, 40 persen menengah dan 20 persen teratas. Dalam keterangan resmi, Bappenas sebelumnya menyatakan sedikitnya ada empat faktor menyebabkan ketimpangan di antaranya adalah kualitas SDM, konsentrasi kekayaan di sebagian kecil kelompok, pekerjaan yang tak merata hingga ketahanan ekonomi rendah.
Saat ini, pemerintah pun berupaya untuk menerapkan kebijakan khusus untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang masuk dalam kategori 40 persen terbawah.
Perekonomian Indonesia dalam beberapa pekan terakhir memang mendapat sorotan, terutama dipicu melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.
Pada akhir perdagangan pasar spot hari ini, rupiah ditutup di posisi Rp14.545 per dolar Amerika (AS) atau melemah 0,43 persen dari penutupan kemarin, Senin (23/7).
Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan pemerintah masih memiliki tugas besar, meski angka kemiskinan saat ini mampu ditekan di bawah 10 persen. Pasalnya, hingga kini masih banyak masyarakat yang rentan jatuh miskin kembali.
Pada September lalu, jumlah penduduk miskin mencapai 26,58 juta orang. Menteri itu juga menyebutkan sebelumnya bahwa ada sekitar 69 juta jiwa tergolong relatif rentan miskin.
Pada bulan ini, BPS menyatakan tingkat kemiskinan pertama kalinya menyentuh tingkat terendah di posisi 9,82 persen pada Maret 2018. Walhasil, jumlah orang miskin di negeri ini 'tinggal' 25,95 juta.
"Ini pertama kali Indonesia mendapatkan tingkat angka kemiskinan satu digit, terendah sejak 1998. Meski penurunan jumlah penduduknya tidak yang paling tinggi," ujar Kepala BPS Suhariyanto di kantor BPS.
(wis/asa)
"Yang paling penting menyangkut ekonomi dan kesejahteraan rakyat adalah penghasilan atau income dan daya beli golongan orang mampu dan golongan orang miskin yang kita sebut dengan the bottom forty, 40 persen kalangan bawah yang jumlahnya sekitar 100 juta orang," kata SBY usai bertemu Ketua Gerindra Prabowo Subianto di Mega Kuningan, Jakarta, malam ini.
"Itu sorotan kami karena ada persoalan di situ," imbuh SBY.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemiskinan menjadi tema besar pertama SBY saat memberikan keterangan kepada wartawan. Selain kemiskinan SBY juga menyinggung empat tema lain seperti hukum dan keadilan, politik dan demokrasi, persatuan nasional, dan ideologi negara.
Mengenai ekonomi, sorotan SBY meliputi pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, program pengurangan kemiskinan, termasuk melemahnya nilai rupiah beberapa pekan terakhir.
"Situasi energi kami juga soroti, baik meningkatnya harga minyak dunia dengan segala implikasinya maupun kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik serta beban yang ditanggung pertamina dan PLN. Kami mengetahui semua itu," ujar dia.
Secara umum, penduduk dapat dibagi menjadi tiga kelompok yakni 40 persen terbawah, 40 persen menengah dan 20 persen teratas. Dalam keterangan resmi, Bappenas sebelumnya menyatakan sedikitnya ada empat faktor menyebabkan ketimpangan di antaranya adalah kualitas SDM, konsentrasi kekayaan di sebagian kecil kelompok, pekerjaan yang tak merata hingga ketahanan ekonomi rendah.
Saat ini, pemerintah pun berupaya untuk menerapkan kebijakan khusus untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang masuk dalam kategori 40 persen terbawah.
Perekonomian Indonesia dalam beberapa pekan terakhir memang mendapat sorotan, terutama dipicu melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.
Pada akhir perdagangan pasar spot hari ini, rupiah ditutup di posisi Rp14.545 per dolar Amerika (AS) atau melemah 0,43 persen dari penutupan kemarin, Senin (23/7).
Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan pemerintah masih memiliki tugas besar, meski angka kemiskinan saat ini mampu ditekan di bawah 10 persen. Pasalnya, hingga kini masih banyak masyarakat yang rentan jatuh miskin kembali.
Pada September lalu, jumlah penduduk miskin mencapai 26,58 juta orang. Menteri itu juga menyebutkan sebelumnya bahwa ada sekitar 69 juta jiwa tergolong relatif rentan miskin.
Pada bulan ini, BPS menyatakan tingkat kemiskinan pertama kalinya menyentuh tingkat terendah di posisi 9,82 persen pada Maret 2018. Walhasil, jumlah orang miskin di negeri ini 'tinggal' 25,95 juta.
Lihat juga:Prabowo soal AHY Cawapres: Why Not? |
"Ini pertama kali Indonesia mendapatkan tingkat angka kemiskinan satu digit, terendah sejak 1998. Meski penurunan jumlah penduduknya tidak yang paling tinggi," ujar Kepala BPS Suhariyanto di kantor BPS.
(wis/asa)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK