PAN Enggan Spekulasi Terkait Demokrat Masuk Koalisi
Bimo Wiwoho | CNN Indonesia
Rabu, 25 Jul 2018 00:48 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno enggan berspekulasi apakah Partai Demokrat dipastikan ikut dalam koalisi. Sebab, menurutnya semua bisa berubah.
"Kembali lagi kami termasuk pihak yang menjajaki komunikasi politik dengan seluruh partai termasuk Demokrat dll. Jadi kita melihat yang penting demokrasi tidak boleh dikerdilkan oleh satu calon saja," tuturnya, saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (24/7).
"Pembicaraam partai partai yang tergabung dalam koalisi harus didasari kondisi semua partai (dalam) membuka peluang dan opsi yang ada. Jika ada satu pihak yang datang, ada syarat, tentu akan sulit mencapai komsensus," lanjutnya lagi.
Eddy juga menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik hasil pertemuan antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurutnya, itu merupakan kemajuan bagi perkembangan komunikasi politik menuju koalisi menghadapi Pilpres 2019.
"Progresnya bagus ya Pasti," kata Eddy
Dia hanya mengatakan bahwa koalisi akan terbentuk jika partai-partai yang bersangkutan memiliki kesamaan pandangan. Tentu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara. Jika tidak, maka koalisi mustahil terbentuk karena partai yang bersangkutan tidak akan mencapai kesepakatan bersama.
Demi membicarakan itu lebih dalam, Eddy mengklaim PAN juga akan bertemu dengan SBY dalam waktu dekat.
Selanjutnya, Eddy berharap pilpres mendatang menghadirkan koalisi yang mengutamakan kepentingan rakyat. Dia pun berharap koalisi parpol menghadirkan tokoh-tokoh terbaik bangsa untuk berkontestasi dalam Pilpres 2019 mendatang.
"Siapapun calonnya harus baik bagi demokrasi," kata Eddy.
Sebelumnya, usai bertemu Prabowo, SBY menyatakan koalisi antara Demokrat, Gerindra dan partai lainnya terbuka lebar.
Pertemuan dengan Prabowo ini dilakukan di rumahnya di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Selasa malam (24/7). SBY menyatakan bahwa koalisi dengan Gerindra terbuka lebar untuk menghadapi pilpres 2019.
Keduanya pun telah menyepakati lima hal terkait persoalan bangsa dalam lima tahun ke depan. Lima isu yang dimaksud antara lain seputar ekonomi dan kesejahteraan rakyat, politik, hukum, persatuan dan kerukunan bangsa, serta ideologi dan dasar negara. (eks)
"Kembali lagi kami termasuk pihak yang menjajaki komunikasi politik dengan seluruh partai termasuk Demokrat dll. Jadi kita melihat yang penting demokrasi tidak boleh dikerdilkan oleh satu calon saja," tuturnya, saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (24/7).
"Pembicaraam partai partai yang tergabung dalam koalisi harus didasari kondisi semua partai (dalam) membuka peluang dan opsi yang ada. Jika ada satu pihak yang datang, ada syarat, tentu akan sulit mencapai komsensus," lanjutnya lagi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, itu merupakan kemajuan bagi perkembangan komunikasi politik menuju koalisi menghadapi Pilpres 2019.
Dia hanya mengatakan bahwa koalisi akan terbentuk jika partai-partai yang bersangkutan memiliki kesamaan pandangan. Tentu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara. Jika tidak, maka koalisi mustahil terbentuk karena partai yang bersangkutan tidak akan mencapai kesepakatan bersama.
Selanjutnya, Eddy berharap pilpres mendatang menghadirkan koalisi yang mengutamakan kepentingan rakyat. Dia pun berharap koalisi parpol menghadirkan tokoh-tokoh terbaik bangsa untuk berkontestasi dalam Pilpres 2019 mendatang.
"Siapapun calonnya harus baik bagi demokrasi," kata Eddy.
Lihat juga:SBY Soroti 100 Juta Orang Miskin Era Jokowi |
Pertemuan dengan Prabowo ini dilakukan di rumahnya di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Selasa malam (24/7). SBY menyatakan bahwa koalisi dengan Gerindra terbuka lebar untuk menghadapi pilpres 2019.
Keduanya pun telah menyepakati lima hal terkait persoalan bangsa dalam lima tahun ke depan. Lima isu yang dimaksud antara lain seputar ekonomi dan kesejahteraan rakyat, politik, hukum, persatuan dan kerukunan bangsa, serta ideologi dan dasar negara. (eks)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK