MK Dianggap Langgar Konstitusi Jika Gugatan soal Wapres Lolos

Mesha Mediani | CNN Indonesia

Kamis, 26 Jul 2018 05:20 WIB

Salah satu inti reformasi 1998 adalah membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi maksimal dua kali seperti tertuang dalam Undang Undang Dasar. — Mahkamah Konstitusi dinilai dapat melanggar konstitusi jika meloloskan gugatan soal presiden dan wakil presiden bisa menjabat lebih dari dua kali. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, sekaligus pendiri lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani menilai Mahkamah Konstitusi dapat melanggar konstitusi jika meloloskan gugatan soal presiden dan wakil presiden bisa menjabat lebih dari dua kali.

MK berwenang meninjau undang-undang dan aturan-aturan di bawah konstitusi dengan kriteria penilaiannya adalah konstitusi itu sendiri. Namun, Saiful memandang MK tak berwenang menilai konstitusi.

"Konstitusi secara jelas mengatakan Presiden dan Wakil Presiden hanya boleh dijabat maksimal dua kali. Laksanakan saja. Kalau MK membolehkan presiden dan wapres menjabat lebih dari dua kali, maka MK melanggar konstitusi," kata Saiful melalui keterangan tertulisnya, Rabu (25/7).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat juga:

SBY: Amanah Reformasi Batasi Jabatan Presiden dan Wapres

Salah satu inti reformasi 1998, kata Saiful adalah membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi maksimal dua kali seperti yang dituangkan dalam Undang Undang Dasar.

"Mahkamah Konstitusi dan pihak-pihak yang melanggar ini adalah pengkhianat reformasi," ujarnya.

Saiful mengkritik kuasa hukum Wapres Jusuf Kalla, Irmanputra Sidin yang menyatakan bahwa posisi wapres sebagai pembantu presiden--sama seperti menteri--harusnya masa jabatannya tidak dibatasi. Menurut Saiful, pernyataan itu gegabah.

"Kalaupun ada kata-kata "dibantu" dalam UUD, wakil presiden bukan pembantu seperti menteri. Bersama presiden, wapres dipilih langsung oleh rakyat, dan tidak bisa diberhentikan oleh presiden," kata Saiful.

Lihat juga:

Peta Politik di Tangan MK, Jokowi-JK atau Prabowo-Anies

Peran kepala negara dan pemerintahan, kata Saiful, sangat mutlak untuk sebuah negara. Dengan demikian, wapres harus disiapkan untuk jadi presiden bila keadaan darurat terjadi. Maka, posisi wapres sangat melekat pada presiden.

"Jangan dipilah-pilah dan dibedakan antara presiden dan wakil. Kalau sudah dua kali jadi wapres itu artinya jelas dua kali, siapapun pasangan presidennya. Kalau UUD bilang hanya boleh dua kali, ya dua kali. Ini sudah sangat jelas, dan tidak membutuhkan tafsir lain," kata Saiful.

"Saya melihat tidak ada urgensinya menuntut wapres bisa lebih dua kali sedangkan presidennya hanya dua kali," lanjutnya.

Pekan lalu, JK mengajukan diri sebagai pihak terkait gugatan Partai Perindo di MK soal pembatasan masa jabatan presiden dan wapres. Aturan tersebut dianggap menghalangi JK untuk mencalonkan diri kembali sebagai cawapres mendampingi Jokowi.