Kader PDIP Sebut Demokrat Partai Menengah Ekspektasi Tinggi
Joko Panji Sasongko | CNN Indonesia
Rabu, 25 Jul 2018 17:47 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno membantah ada hambatan bagi parpol di luar koalisi pemerintah untuk mendukung Joko Widodo di Pilpres 2019. Hal itu menanggapi pernyataan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengaku Demokrat menemui hambatan untuk bergabung dalam koalisi Jokowi.
Menurutnya, masalah internal di Demokrat merupakan penyebab di balik sulitnya mendukung Jokowi. Sebagai mantan partai penguasa, ia berkata, Demokrat menaruh syarat tinggi jika mendukung Jokowi, salah satunya menjadikan AHY sebagai cawapres.
"Karena psikologi politik seperti itu bahwa kita mesti mengusung capres atau cawapres sehingga partai yang menengah ini cenderung over expectation. Cenderung ketika maju ke meja negosiasi call-nya terlalu tinggi," ujar Hendrawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/7).
Hendrawan mengatakan Demokrat seolah tidak menyadari posisinya bukan lagi sebagai partai penguasa. Ia melihat Demokrat masih mengesankan diri sebagai parpol yang berhak mendapat posisi strategis.
Demokrat, kata dia, merasa akan kalah dalam pileg jika tidak mengusung kadernya sebagai capres atau cawapres. Pandangan demokrat itu tidak berlaku karena posisinya saat ini sebagai partai menengah.
"Kami (PDIP) menyebut ada sedimentasi emosional 'kita (Demokrat) ini partai terbesar'. Nah ini yang disebut kendala dalam berkomunikasi dengan koalisi yang di bangun Jokowi," ujarnya.
Lebih lanjut, Hendawan menegaskan PDIP tidak menolak tawaran AHY sebagai cawapres. Namun, ia PDIP menghormati enam parpol yang sudah sejak awal menjadi mitra koalisi dan memasang kadernya sebagai cawapres.
Parpol pendukung Jokowi, yakni PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem, dan Hanura.
"Bayangkan, berenam ini sudah koalisi, sudah bicara pentingnya membangun kepercayaan dan komitmen, tiba-tiba ada orang datang. Ya tentu susah diterima," ujar Hendrawan.
Atas penjelasan itu, Hendrawan mengingatkan agar Demokrat mengutamakan komitmen dan niat tulus jika berniat mendukung Jokowi. Dengan kedua hal itu, ia tidak mengelak jika segala kemungkinan bisa terjadi.
"Kalau ingin mendekati koalisi Pak Jokowi ya jangan kalkulatif, jangan transaksional. Utamakan komitmen dulu, niat tulus dulu," ujarnya.
Sebelumnya, SBY mengaku sudah menjalin komunikasi dengan Jokowi selama satu tahun belakangan. Komunikasi itu dilakukan untuk menjajaki kemungkinan kebersamaan dalam pemerintahan mendatang.
SBY mengklaim jika Jokowi beraharap Demokrat berada di dalam koalisi pemerintahan di pemilu tahun depan. Namun sayangnya, imbuh SBY, ada beberapa hal yang menyebabkan penjajakan tersebut tak berjalan mulus.
"Pak Jokowi berharap Demokrat berada di dalam. Tapi juga sadar ada hambatan dan rintangan. Tidak perlu saya jelaskan secara detail," kata SBY usai menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya, Jakarta, Selasa (24/7).
(dal/sur)
Menurutnya, masalah internal di Demokrat merupakan penyebab di balik sulitnya mendukung Jokowi. Sebagai mantan partai penguasa, ia berkata, Demokrat menaruh syarat tinggi jika mendukung Jokowi, salah satunya menjadikan AHY sebagai cawapres.
"Karena psikologi politik seperti itu bahwa kita mesti mengusung capres atau cawapres sehingga partai yang menengah ini cenderung over expectation. Cenderung ketika maju ke meja negosiasi call-nya terlalu tinggi," ujar Hendrawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/7).
Hendrawan mengatakan Demokrat seolah tidak menyadari posisinya bukan lagi sebagai partai penguasa. Ia melihat Demokrat masih mengesankan diri sebagai parpol yang berhak mendapat posisi strategis.
Demokrat, kata dia, merasa akan kalah dalam pileg jika tidak mengusung kadernya sebagai capres atau cawapres. Pandangan demokrat itu tidak berlaku karena posisinya saat ini sebagai partai menengah.
"Kami (PDIP) menyebut ada sedimentasi emosional 'kita (Demokrat) ini partai terbesar'. Nah ini yang disebut kendala dalam berkomunikasi dengan koalisi yang di bangun Jokowi," ujarnya.
Lebih lanjut, Hendawan menegaskan PDIP tidak menolak tawaran AHY sebagai cawapres. Namun, ia PDIP menghormati enam parpol yang sudah sejak awal menjadi mitra koalisi dan memasang kadernya sebagai cawapres.
Parpol pendukung Jokowi, yakni PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem, dan Hanura.
"Bayangkan, berenam ini sudah koalisi, sudah bicara pentingnya membangun kepercayaan dan komitmen, tiba-tiba ada orang datang. Ya tentu susah diterima," ujar Hendrawan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Atas penjelasan itu, Hendrawan mengingatkan agar Demokrat mengutamakan komitmen dan niat tulus jika berniat mendukung Jokowi. Dengan kedua hal itu, ia tidak mengelak jika segala kemungkinan bisa terjadi.
"Kalau ingin mendekati koalisi Pak Jokowi ya jangan kalkulatif, jangan transaksional. Utamakan komitmen dulu, niat tulus dulu," ujarnya.
Sebelumnya, SBY mengaku sudah menjalin komunikasi dengan Jokowi selama satu tahun belakangan. Komunikasi itu dilakukan untuk menjajaki kemungkinan kebersamaan dalam pemerintahan mendatang.
SBY mengklaim jika Jokowi beraharap Demokrat berada di dalam koalisi pemerintahan di pemilu tahun depan. Namun sayangnya, imbuh SBY, ada beberapa hal yang menyebabkan penjajakan tersebut tak berjalan mulus.
"Pak Jokowi berharap Demokrat berada di dalam. Tapi juga sadar ada hambatan dan rintangan. Tidak perlu saya jelaskan secara detail," kata SBY usai menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya, Jakarta, Selasa (24/7).
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK