ANALISIS

Duet Tentara-Ulama: Komodifikasi Agama dan Demokrasi 'Jadul'

Christie Stefanie & sur, CNN Indonesia | Selasa, 31/07/2018 08:11 WIB
Duet Tentara-Ulama: Komodifikasi Agama dan Demokrasi 'Jadul' Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Parti PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri menghadiri menghadiri acara Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional di Menara Peninsula Hotel, Jakarta (27/7). (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Jelang masa pendaftaran peserta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Ketua Umum Prabowo Subianto mendapatkan dukungan dari kelompok ulama yang mengikuti ijtima gelaran Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama akhir pekan lalu.

Ijtima merekomendasikan dua nama calon wakil presiden untuk Prabowo yakni Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri dan Abdul Somad.

Somad sendiri belakangan menolak diusung. Melalui akun media sosialnya, Somad memilih mendukung Salim Segaf untuk jadi cawapres Prabowo. Ia menyebut keduanya sebagai duet maut tentara-ulama.



Terkait duet tentara-ulama ini, pengamat politik dari UGM Wawan Masudi menilai slogan tersebut merupakan salah satu bentuk komodifikasi agama di dunia politik.

Duet Tentara-Ulama di Antara Komodifikasi Agama dan DemokrasiAbdul Somad. (CNN Indonesia/Safir Makki)
"Menarik-narik terlalu berlebihan atau komodifikasi agama berlebihan. Dalam politik tidak bagus, karena melahirkan perdebatan yang tidak diperlukan," ujar Wawan kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/7).

Wawan mengatakan ulama bukanlah kategori tunggal. Pasalnya seorang ulama tidak bisa mewakili seluruh ahli agama Islam, terutama di Indonesia.

"Saya kira ini klaim yang sangat berani mewakili ulama. Ini yang disebut ulama dari mana dan siapa? Karena ketika mengajukan seperti itu bagian klaim mewakili seluruh kelompok. Ini saya kira tidak tepat juga sebenarnya," kata Wawan.

Ia lalu menyoroti pesan sejumlah ulama lainnya yang menekankan ulama seharusnya menjadi penyeimbang umara (pemimpin atau penguasa). Umara disebut bertugas menjalankan pemerintahan, dan ulama berfungsi menjaga moralitas sosial terhadap persoalan.

"Kalau semuanya dicampur menurut saya kurang tepat. Itu menunjukkan ideologi politik keagamaan yang mencoba menyatukan agama dan politik," tuturnya.

Pendapat berbeda disampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD pada awal pekan ini. Menurut pria yang pernah menjabat di tiga pilar demokrasi (legislatif, eksekutif, yudikatif) tersebut tak masalah seorang ulama untuk masuk ke dalam struktur pemerintahan.

Mahfud menegaskan struktur pemerintahan bisa diisi oleh siapapun selama orang tersebut benar-benar kompeten.

"Kalau soal ulama atau orangnya atau tokoh ulama atau yang lain itu terserah pada kapabilitasnya. Nah, oleh karena itu, sah-sah saja agar negara ini menjadi negara yang berpemerintahan gotong royong. Ya, menurut saya boleh saja. Tinggal nanti ketemunya, komprominya di titik mana, kan begitu. Itu boleh, boleh, bagus," kata Mahfud, Jakarta, Senin (30/7).


Duet Tentara-Ulama di Antara Komodifikasi Agama dan DemokrasiIjtima Ulama di Jakarta dihadiri sejumlah petinggi partai politik. (CNN Indonesia/ Hesti Rika)

Bentuk Demokrasi Jadul

Sementara itu, dihubungi terpisah Hamdi Muluk menyoroti cara 'jualan' pasangan Prabowo-Somad atau Prabowo-Salim Segaf yang mengedepankan titel tentara (TNI) dan Ulama sebagai koalisi kebangsaan dan keumatan.

Menurutnya, demokrasi modern tak mengenal latar belakang seseorang untuk jadi pemimpin.

Hamdi mengaku, sejak dulu dirinya kurang sreg dengan dikotomi calon Jawa-luar Jawa, Islam - Non-Islam, militer - sipil, atau yang bersifat kedaerahan.

"Demokrasi modern itu ya pokoknya siapa orang yang punya rekam jejak, bisa mengurus republik ini, punya konsep, gagasan, mau dari mana pun datangnya. Mau dari Islam, Kristen kita NKRI. Mau luar Jawa kek, Papua kek, enggak ada urusan. Mau ulama kek, jangan buat wacana wacana seperti itu," kata Hamdi.

Hamdi mengatakan identitas bahkan status sosial seseorang sebaiknya tak jadi latar untuk memilih calon pemimpin. Sebaiknya, masyarakat yang cerdas dan melek demokrasi dinilainya justru akan menilai dari program, latar belakang kepemimpinan, ideologi, serta rekam jejak.

"Begitu juga Somad. Dia, da'i apa urusannya dengan negara, punya enggak dia track record itu (politik)? Itu yang mesti dikritisi, bukan terjebak pada narasi seperti itu kombinasi TNI-Ulama," tutur penulis buku Mozaik Psikologi Politik Indonesia tersebut.

Hampir senada pernyataan Wawan, sosok Salim Segaf maupun Abdul Somad tak lantas bisa diidentikkan bahwa mereka mewakili kelompok ulama. Pasalnya, ulama itu tak bisa didefinisikan dalam kategori tunggal.

Di Indonesia, ahli agama tak hanya datang dari satu kelompok saja. Jika dibagi berdasarkan organisasi kemasyarakatan (ormas), maka ulama di Indonesia beberapa di antaranya ada yang berasal dari Muhammadiyah, Nadhlatul Ulama, AL Irsyad Al Islamiyyah, Al Ittihadiyah, dan Forum Umat Islam.

Hamdi menerangkan ketika suatu koalisi mendorong sosok yang mereka sebut ulama untuk menjadi calon pemimpin, itu bisa dipastikan berasal dari kelompoknya sendiri bukan lawan.

"Orang orang yang punya kepentingan itu iya lah pilih ulama dari golongan ini [kelompoknya sendiri]. Dia punya kepentingan di situ," kata Hamdi.

(kid)