Analisis

Menakar Kekuatan Politik Ulama di Pilpres 2019

DZA, CNN Indonesia | Selasa, 31/07/2018 12:13 WIB
Menakar Kekuatan Politik Ulama di Pilpres 2019 Ijtima Ulama dihandiri sejumlah petinggi partai politik. (CNN Indonesia/ Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Forum Ijtima Ulama yang dimotori Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) mengusung nama Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pipres 2019. Ijtima Ulama juga merekomendasikan dua nama yakni Salim Segaf Al Jufri dan Abdul Somad untuk jadi cawapresnye.

Selain dihadiri sejumlah petinggi partai politik, termasuk Prabowo, acara itu juga mendapat dukungan penuh Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yang rekaman suaranya diperdengarkan.

Dalam rekaman suara itu, Rizieq meyakinkan umat Islam di Indonesia untuk tidak merisaukan elektabilitas dan logistik bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diusulkan forum Ijtima Ulama.

Rizieq juga memastikan jika ia akan melakukan konsolidasi ulama dan umat untuk mengalahkan calon petahana yang sudah berbuat zalim dan tidak adil terhadap umat Islam selama ini.

Para ulama ini bersama sejumlah petinggi parpol sepeti Gerindra, PKS, PAN, PBB, dan Partai Berkarya punya satu tujuan, membendung agar Joko Widodo tak lagi terpilih untuk periode kedua sebagai Presiden RI.


Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menyatakan, Ijtima Ulama ini salah satu strategi untuk mengalahkan Joko Widodo.

"Itu (Ijtima Ulama) hanya bagian dari kelompok ulama untuk mengalahkan petahana (Jokowi)," kata Hendri saat dihubungi oleh CNNIndonesia.com, Minggu (29/7).


Walau hasil Ijtima Ulama yang digagas GNPF ulama itu tidak merepresentasikan semua ulama di Indonesia, tapi peran ulama dalam pilpres 2019 dinilainya punya peran penting.

Hendri mengatakan peran penting ulama dalam politik di Indonesia sudah terjadi cukup lama. Namun ia menilai baru kali ini, para ulama secara terang-terangan turut mendukung presiden dan wakil presiden.

Ia mengatakan ada beberapa hal yang membuat ulama semakin terlibat dalam politik dan semakin melebarkan pengaruhnya pada pemilih.

Faktor pertama, hal itu terjadi akibat dampak dari presepi publik terhadap dua pasang capres yang akan bertanding dalam pemilihan berikutnya tidak memiliki tingkat religiusitas yang tinggi.

Capres Kurang Religius, Peran Ulama Diyakini Akan BerpengaruhIjitima ulama tentukan capres cawapres di pilpres 2019. (CNN Indonesia/ Hesti Rika)


Menurut Hendri, hasil survei terbaru yang dilakukan lembaganya, KedaiKopi, menemukan bahwa responden menilai kurangnya karakter religiusitas dan ketegasan pada Joko Widodo. Sedangkan Prabowo dinilai kurang religius dan kurang humoris.

Ketika ditanya pertimbangan utama dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden, 49,8% responden menjawab karakter atau kepribadian capres dan cawapres. Menurut Hendri, dari 12 kata sifat dan kepribadian, Joko Widodo dinilai santun, merakyat, dan humoris. Sedangkan Prabowo Subianto dipersepsi berpengetahuan luas, tegas, dan mengobarkan semangat.

"Namun keduanya dinilai rendah pada aspek religiusitas," tukas Hendri.


Dari hasil survei itu Hendri mengatakan jika para ulama kini hadir untuk memberikan rekomendasi kepada pemilih terkait capres cawapres yang bisa memenuhi unsur religiusitas tersebut.

"Ulama ikut bersuara mencalonkan siapa di pilpres kepada pemilih yang menganggap pemimpin mereka kurang religius," kata Hendri.

Sementara faktor kedua, Hendri mengakui peran ulama bisa menjadi efektif untuk memberikan pengaruh terhadap panggung politik terutama setelah meningkatnya isu pemerintahan saat ini yang cenderung anti Islam. Pola pikir masyarakat, menurut Hendri, akan mudah terpengaruh jika ulama yang mereka ikuti sudah mengatakan jika rezim tertentu tidak adil terhadap umat Islam. Hal itu terlihat dalam pilkada DKI Jakarta tahun lalu dan nampaknya masih akan berlanjut hingga pilrpres tahun depan.

"Ketika ulamanya bilang pilih pemimpin yang pro Islam, masyarakat bisa terpengaruh," lanjut Hendri.

Faktor ketiga, kata Hendri, pemilih saat ini lebih mendasarkan pilihannya berdasarkan emosional. Hendri mengatakan faktor suka dan tidak suka terhadap capres dan cawapres lebih kuat ketimbang program yang ditawarkan.

"Suka tidak suka pola pemilih saat ini memilih pemimpin berdasarkan emosi. Kalau begitu, masayarakat akan mudah terpengaruh terhadap arahan ulama. Jadi bisa sangat efektif karena ulama memiliki umat yang banyak," kata Hendri.


Senada, pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing memberikan penilaian yang serupa. Menurutnya, ulama merupakan tokoh yang dihormati serta dijadikan panutan dan rujukan dengan basis pendukung yang diperhitungkan di dunia politik saat ini.

Masyarakat, saat ini masih menanggap ulama mampu memberikan saran dan pendapatnya kepada calon pasangan mengenai program-program pemerintahan yang akan dijalankan.

"Ulama sangat penting peranannya dala relasi politik, ekonomi, sosial dan budaya," kata Emrus kepada CNNIndonesia.com, Minggu (29/7).


Emrus meyakini pemilih akan sangat terpengaruh dengan pasangan capres atau cawapres yang dipilih ulamanya di pilpres 2019 mendatang. Menurutnya, jika pasangan capres dan cawapres yang tidak sejalan dengan ulama panutannya, maka pemilih akan mengalihkan dukungannya.

"Jika pasangan capres cawapres atau tim sukses tidak lagi sejalan dengan apa yang sudah diperintahkan oleh ulama, maka akan ditinggalkan," kata Emrus.

Selain kubu opisis, strategi memasang ulama juga digunakan oleh kubu petahana. Beberapa waktu belakangan, nama-nama ulama seperti Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin, mantan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Mahfud MD dan tokoh Nahdlatul Wathan TGB Zainul Majdi juga menguat menjadi kandidat cawapres. Langkah ini dilakuakan untuk merangkul dan merebut suara umat Islam yang sudah terpolasrisasi jelang pilpres.

(DAL)