Aksi 49 Tahun Referendum Papua Digelar di London dan Jakarta

Ihsan Dalimunthe, CNN Indonesia | Kamis, 02/08/2018 08:25 WIB
Aksi 49 Tahun Referendum Papua Digelar di London dan Jakarta Aksi pembebasan Papua Barat dilakukan dibeberapa lokasi hari ini, Kamis (2/8). (CNNIndonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Aksi peringatan 49 tahun Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Papua yang digelar tahun 1969 akan digelar di sejumlah tempat, Kamis (2/8). Selain di Jakarta, aksi serupa juga akan digelar di London, Inggris. Aksi digelar untuk mendukung diadakannya lagi referendum untuk rakyat Papua.

Di London, aksi digalang oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Juru bicara ULMWP Benny Wenda dalam akun Facebooknya menyatakan, aksi akan digelar di Parliamnet Square, London, Inggris.

Benny menyatakan referendum kemerdekaan adalah pilihan nyata bagi warga Papua Barat.


"1,8 juta orang di Papua Barat menyerukan referendum penentuan nasib sendiri (self determination). Suara kemerdekaan yang dikawal secara internasional," kata Benny.


Benny kembali menekankan jika kemerdekaan adalah pilihan bebas yang nyata bagi rakyat Papua Barat. Dia pun meramaikan tagar #LetWestPapuaVote dan mengundang pengguna facebook lainnya secara terbuka untuk bergabung. Hingga berita ini diturunkan, baru ada 8 pengguna yang menyatakan ikut dan 63 yang tertarik.

Benny sudah tinggal di London, Inggris, sejak tahun 2003 lalu setelah setahun sebelumnya berhasil kabur dari Lembaga Pemasyarakatan Abepura, Jayapura. Dia ditahan atas sangkaan terlibat dalam peristiwa penyerangan ke kantor polisi di Abepura, dan melarikan diri saat proses persidangan belum usai.


Di hari yang sama, Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) juga akan menggelar aksi Pepera.

Berdasarkan rilis yang diterima CNNIndonesia.com, aksi tersebut akan dilakukan pukul 11.00 WIB di Patung Kuda hingga Istana Negara.

Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Victor Yeimo mendukung dan membenarkan adanya aksi di Istana tersebut. Menurutnya kepolisian RI sudah mengizinkan dan peringatan Papera akan terus disuarakan hingga referendum di Papua Barat digelar oleh pemerintah pusat.

"Tuntutan kami tetap sama. Pemerintah Indonesia harus membuka referendum atau jajak pendapat secara adil, trasnparan, demokratis, dan damai. Biarkan rakyat Papua Barat bebas menentukan nasibnya sendiri," kata Victor kepada CNNIndonesia.com, Kamis (2/8).


Victor kembali menegaskan jika Papera adalah referendum yang terselenggara secara manipulatif. Refrendum tersebut secara nyata dilakukan dengan tidak adil dan terdapat persekongkolan jahat antara Indonesia dan Amerika Serikata di dalamnya, terutama untuk menguasai lahan Freeport.

Secara hukum Internasional, imbuh Victor, pihaknya memiliki materi gugatan dan kajian yang kuat jika selama ini tidak ada kesepakatan atau resolusi yang sah secara Internasional, bahkan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), jika Papua Barat sudah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dia pun mengkritik cara pendekatan rezim Joko Widodo dalam menghadapi masalah Papua. Menurut dia, pemerintah Jokowi kerap berdalih menjanjikan pembangunan dan kesejahteraan yang kenyataannya nihil.

"Rezim Jokowi berhasil lakukan propaganda jika ia berhasil bangun Papua. Padahal pembangunan hanya tetap menguntungkan kapitalis dan investor asing. Rakyat Papua Barat tidak pernah menjadi subjek pembangunan. Fisik dibangun, tapi manusianya tidak," ungkap Victor.


Seharusnya, kata Victor, pemerintah pusat harus fokus membangun manusia Papua terlebih dahulu, terutama menguatkan hak politiknya. Pasalnya, rakyat Papua Barat menurut dia sampai hari ini bahkan masih belum merasa menjadi bagian dari NKRI. Hal itu diperparah dengan fakta jika ada ancaman pemusnahan manusia Papua dan tempat tinggal dan hutannya yang justru dibabat habis.

Untuk itu, Victor menegaskan peringatan Papera akan terus dilakukan demi memperingati hari kejahatan kemanusiaan dan kejahatan politik terhadap rakyat Papua.

"Peringatan selain di London dan Jakarta juga akan dilakukan di Australia," kata Victor.

(DAL)