MUI Jabar Imbau Tak Ada Acara Pro dan Kontra Ganti Presiden

Jakarta, CNN Indonesia -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, mengimbau semua pihak bisa menahan diri terkait dinamika politik jelang pemilu dan pilpres 2019. Salah satunya terkait dengan keberadaan kelompok yang mengusung tanda pagar (#) 2019GantiPresiden.

"Kami mengeluarkan imbauan ini untuk pihak yang pro (#2019GantiPresiden) atau yang kontra (terhadap #2019GantiPresiden). Imbauan ini semata-mata MUI untuk kemaslahatan," kata Sekretaris Umum MUI Jawa Barat, Rafani Akhyar, Rabu (1/8) seperti dikutip dari Antara.

Lihat juga: Prabowo: Gerakan Ganti Presiden Biasa, Jangan Dibikin Heboh

Rafani mengatakan, setelah mencermati perkembangan politik di Tanah Air terkait dengan jelang pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden yang akan berlangsung pada tahun 2019 sudah mulai memperlihatkan suhu yang agak memanas.

Terbaru yang sudah terjadi adalah kericuhan di Bandara Hang Nadim, Batam, pada akhir pekan lalu. Neno Warisman beserta rombongannya yang akan mengikuti deklarasi #2019GantiPresiden di sana. Kala itu Neno dkk tak bisa keluar bandara karena diadang massa yang menolak kedatangan mereka di Batam.

Rafani mengatakan situasi-situasi terkini terkait dinamika politik perlu dicermati terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

"Terkait dengan perkembangan politik yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat akhir-akhir ini adalah maraknya politisasi agama terutama melalui medsos kegiatan deklarasi ganti presiden oleh kelompok tertentu di masyarakat dengan mengusung tagar #gantipresiden," kata dia.

"Bahkan sudah melakukan kegiatan Deklarasi pada tanggal 29 Juli 2018 di Batam dan menimbulkan konflik antar anak bangsa di sana," lanjut Rafani.

Seorang pendukung memamerkan buku pedoman #GantiPresiden yang dibagikan dalam deklarasi di pelataran Monas, dekat Patung Kuda, Jakarta Pusat, 6 Mei 2018. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, di Jawa Barat akan ada deklarasi ganti presiden pada tanggal 11 Agustus 2018 di Kota Bandung berbarengan dengan rangkaian acara kegiatan Asian Games 2018 yaitu pawai obor Asian Games.

"Sehingga tekait dengan rencana deklarasi tagar gantipresiden di Jawa Barat yang momentumnya bertepatan dengan penyelenggaraan Asian Games 2018, MUI Jawa Barat mengimbau, sekali lagi agar semua pihak dapat menahan diri dan memilih untuk tidak melaksanakan kegiatan baik yang pro maupun yang kontra deklarasi #gantipresiden tersebut sehingga kondusifitas wilayah Jawa Barat dapat kita jaga secara bersama-sama," tuturnya.

Di satu sisi, Rafani mengatakan pihaknya menilai desakan mengganti presiden sekarang dapat dinilai melanggar hak konstitusional Presiden RI saat ini yang mempunyai hak untuk dipilih kembali. Seharusnya, kata dia, gerakan tersebut menyuarakan ajakan untuk berkompetisi secara sehat tentang calon-calon Pilpres 2019. Ia meminta siapa pun calonnya agar dipromosi masing-masing pendukung sesuai dengan aturan yang ada dan mengangkat hal-hal positif yang ditawarkan kepada rakyat Indonesia.

Selain itu, lanjut dia, bangsa Indonesia saat ini akan menghadapi hajat besar yakni Asian Games. Gelaran Asian Games itu membuat Indonesia sedang mendapat sorotan internasional.

"Sehingga untuk menjaga nama baik bangsa, seluruh komponen masyarakat Indonesia harus turut mensukseskan Asian Games 2018. Segala kegiatan yang berpotensi mengganggu kondusifitas wilayah baik selama rangkaian kegiatan Asian Games maupun sesudahnya sebaiknya dihindari dan tidak dilakukan," kata dia soal polemik terkait gerakan #2019GantiPresiden.

Lihat juga: Untung Rugi Jokowi Jadi Petahana Presiden di Tahun Politik

(antara)