Demokrat Anggap Jokowi Gunakan Program SBY

Jakarta, CNN Indonesia -- Pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang disusun Susilo Bambang Yudhoyono menghambat Nawa Cita Presiden Joko Widodo dinilai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Rachland Nasidik salah.

Menurut Rachland pernyataan Hasto itu bisa disimpulkan bahwa Presiden Joko Widodo tidak membuat rencana apapun.

"Jangan-jangan pernyataan Hasto betul. Tapi itu artinya selama ini Jokowi menggunakan Program SBY. Artinya Pemerintah Jokowi tidak membuat rencana apa-apa," kata Rachland dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/8).

Kata Rachland, apabila ini benar maka MPR, DPR dan DPD perlu membuat sidang darurat dan meminta pertanggungjawaban Presiden yang tidak membuat rencana pembangunan.

Selain itu, kata Rachland, pernyataan Hasto itu juga menunjukkan ketidaktahuan Hasto.

"Hasto salah dan memang dia bodoh. Bagaimana mungkin RPJMN SBY menjadi program 5 tahun Jokowi? 5 tahun program Jokowi ya buatan Jokowi sendiri," katanya.

Lihat juga: Nawacita Jokowi Terkendala, PDIP Singgung RPJMN Era SBY

Dalam konferensi pers usai rapat di Gedung Juang, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (4/8), Hasto mengatakan kesulitan yang dihadapi Presiden Jokowi dalam menjalankan visi dan misi, termasuk Nawacita, karena RPJMN Pemerintahan SBY.

RPJMN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode lima tahun. Isinya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program presiden. RPJMN menjadi pedoman pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah.

Wasekjen Partai Demokrat lainnya, Andi Arief mengatakan pernyataan Hasto sangat tidak berdasar, rancu, dan naif. Hasto kata Andi, tidak tahu atas proses dan tahapan kenegaraan dalam perspektif perencanaan nasional dan daerah.

Andi menjelaskan bahwa kepala pemerintahan yakni presiden wajib menjalankan mandat UU No 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2005-2025. Andi mengatakan undang-undang tersebut mengatur pembangunan jangka panjang dilaksanakan dari pemerintahan ke pemerintahan sebagai satu kesatuan perencanaan.

Hal itu dilaksanakan sejak RPJM tahap I 2005-2009, Tahap II 2010-2014. Kemudian harus dilanjutkan pada Tahap III 2015-2019 dan Tahap IV atau terakhir 2020-2024. SBY, Andi menegaskan, bertugas menyusun rencana yang disebut Draft Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 saat menjabat sebagai presiden keenam.

"Rancangan teknokratik ini dirumuskan oleh Kementerian PPN/Bappenas yang berakhir pada 20 Oktober 2014," ucap Andi.

Lihat juga: Jokowi-JK Ikut Senam Poco-poco Pecahkan Rekor Dunia

Setelah 20 Oktober 2014, lanjut Andi, barulah presiden ketujuh Joko Widodo mulai menyusun RPJMN 2015-2019. Penyusunan draf dikomandani Menteri PPN/Bappenas Andrinof Chaniago dengan memadukan visi dan misi serta Nawa Cita ke dalam draf RPJMN.

Kemudian, Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden No 2 tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019 yang ditetapkan pada 9 Januari 2015. RPJMN itu juga merupakan hasil dari penyusunan yang dipimpin oleh Andrinof Chaniago.

Andi mengatakan Draft Rancangan Teknokratik buatan SBY selesai 20 Oktober 2014, sementara Jokowi mulai menuangkan visi misinya ke RPJMN setelah 20 Oktober 2014. Karenanya, dia menilai Hasto keliru ketika mengatakan bahwa RPJMN SBY menghambat realisasi Nawa Cita Jokowi.

"Karena, sejak 20 Oktober 2014 hingga 8 Januari 2015, adalah waktu bagi Pemerintahan Joko Widodo dalam menuangkan gagasan dan visinya ke dalam RPJMN," ucap Andi.

Saat ini, lanjut Andi, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro juga tengah mempersiapkan Rancangan Teknokratik RPJMN tahun 2020-2024. Rancangan itu akan berguna bagi pemerintahan baru hasil Pilpres 2019.

Lihat juga: Megawati dan Jokowi 'Gembleng' Caleg PDIP untuk Pemilu 2019

(ugo)