KPU Pastikan Pidato 'Berkelahi' Jokowi Tidak Bisa Diusut

Bimo Wiwoho, CNN Indonesia | Selasa, 07/08/2018 16:12 WIB
KPU Pastikan Pidato 'Berkelahi' Jokowi Tidak Bisa Diusut Presiden petahana RI Joko Widodo (Jokowi) digadang akan kembali bersaing dengan Prabowo Subianto dalam Pilpres yang akan digelar tahun depan. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi menilai pidato Presiden Joko Widodo di hadapan relawannya belum bisa diusut lantaran saat ini belum masuk masa kampanye. Masa kampanye sendiri baru dimulai pada 23 September mendatang.

Sebelumnya, Jokowi mengimbau kepada relawan agar tidak menebar kebencian dan permusuhan, namun harus siap pula melawan jika ada yang mengajak 'berantem'.

"Belum bisa. Kalau dari sisi tahapan itu sama sekali belum masuk [masa kampanye]," ujar Pramono di Hotel Harris Vertu, Jakarta, Selasa (7/7).



Pramono menjelaskan bahwa dugaan pelanggaran kampanye hanya bisa diusut ketika sudah masuk masa kampanye. Selain itu, Jokowi juga kemungkinan besar tidak bisa diusut lantaran belum ditetapkan sebagai calon presiden.

Meski begitu, Pramono menyarankan kepada pihak yang keberatan dengan pidato agar membuat laporan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Ia menegaskan hal yang keliru ketika aduan tersebut diajukan ke KPU.


Sebelumnya, Organisasi Masyarakat Sipil di Yogyakarta, Indonesia Court Monitoring (ICM) mengadukan Jokowi terkait pidatonya ke KPU, Bawaslu, Komnas HAM, dan Polri.

"Kalau ke Bawaslu masih mungkin karena punya kewenangan untuk mengatasi," ucap Pramono.

Jokowi pada Sabtu (4/8) mengimbau kepada relawannya yang berkumpul dalam rapat umum di Sentul, Kabupaten Bogor, agar tidak menebar ujaran kebencian. Benih permusuhan juga mesti dihindari. Namun, mesti siap melawan pula jika ada yang mengajak berkelahi.

"Jangan membangun permusuhan, ujaran kebencian, fitnah-fitnah. Tidak usah suka mencela, menjelakkan orang lain. Tapi kalau diajak berantem juga berani," ucapnya.

Pernyataan itu kemudian dikritik sejumlah pihak. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menilai hal itu bisa meresahkan masyarakat.

(DAL/DAL)