Menanti Bukti Loyal dan Setia Prabowo kepada PKS

Jakarta, CNN Indonesia -- Mungkin, seperti banyak orang mengatakan, tidak ada kesetiaan dalam politik, hanya ada kepentingan abadi. Ketika ada pilihan yang menguntungkan, opsi itulah yang diambil. Bercerai tak menjadi masalah.

Asumsi demikian, rasa-rasanya, disepakati sebagian besar orang di berbagai lapisan. Baik para awam, maupun mereka yang sehari-hari mengamati dunia politik dengan berkaca pada pengalaman yang sudah-sudah.

Rangkaian pelaksanaan Pilpres 2019 sudah berjalan. KPU sudah membuka masa pendaftaran sejak 4 hingga 10 Agustus. Tinggal hitungan hari kita akan tahu tokoh-tokoh yang berminat memimpin Indonesia selanjutnya, kita bakal pula menyaksikan apakah kesetiaan dalam politik kembali terbukti sebagai hal yang palsu atau tidak.

Kita dapat pula menyimpulkan apakah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto merupakan tokoh yang setia atau berubah menjadi tokoh yang mengutamakan pilihan yang menguntungkan.

Riwayat Kesetiaan Prabowo dan Gerindra

Mungkin, kata setia sudah tersemat di dahi Prabowo dan partainya, Gerindra. Hal itu nampak dari dinamika pasca-Pemilu dan Pilpres 2014 silam, ketika Gerindra berkoalisi dengan Golkar, PAN, PKS, dan PPP. Mereka menamakan diri sebagai Koalisi Merah Putih dan mengusung pasangan Prabowo-Hatta Rajasa yang akhirnya kalah dari pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Meski demikian, Koalisi Merah Putih kuat di parlemen karena menguasai kursi lebih banyak daripada koalisi pemerintah yang menyebut dirinya sebagai Koalisi Indonesia Hebat.

Gerindra pun bersikap loyal kepada mitra oposisi dengan sikap tidak rakus dengan kursi pimpinan komisi di DPR yang mereka serahkan ke partai-partai koalisinya.

Apabila dijumlahkan, Golkar, PAN, dan PKS menguasai 9 kursi ketua komisi, sementara Gerindra rela hanya mengisi 3 kursi ketua komisi. Kemudian di posisi wakil ketua komisi, Golkar, PAN, dan PKS menguasai 20 kursi, sementara Gerindra sudi menduduki hanya 8 kursi.

Belum lagi jika menilik pembagian kursi pimpinan DPR. Gerindra rela memberikan kursi Ketua DPR kepada Golkar. Ketua MPR pun jadi milik PAN.

Sikap loyal Prabowo, selaku ketum Gerindra, ternyata tidak dibalas kemesraan yang awet oleh mitra oposisinya.

Partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih bersikap tidak konsisten. Satu per satu loncat bergabung dengan koalisi pemerintah. Mereka adalah PPP, Golkar dan PAN.

Walhasil, hanya tinggal Gerindra-PKS yang konsisten sebagai oposisi.

Sikap loyal Prabowo Subianto selaku ketum Gerindra ternyata tidak dibalas kemesraan yang awet oleh mitra oposisinya. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Gerindra mungkin sedih saat melihat mitra-mitranya membelot mendukung pemerintah. Kekuatan di parlemen sudah tidak lagi digenggamannya lantaran mayoritas kursi menjadi dikuasai koalisi pemerintah. Namun, Gerindra masih memiliki PKS sebagai obat kesedihan.

Gerindra-PKS, meski hanya berdua, lantang menyuarakan kritik kepada pemerintah sepanjang empat tahun terakhir. Bahkan mesin politik kedua partai seolah menyatu kala slogan #2019GantiPresiden mengemuka.

Kader-kader Gerindra dan PKS sama-sama menyuarakan hal tersebut secara masif di masyarakat. Begitu pula tatkala Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan. Gerindra-PKS sama-sama turun ke jalan mengecam dengan lantang keputusan pemerintah.

Koalisi De Facto Gerindra-PKS-PAN dan Kehadiran Demokrat

Sekarang Pilpres 2019 sudah di depan mata dan jika kita merunut dinamika yang berkembang, Gerindra bakal berkoalisi dengan PKS dan PAN. Bahkan, berdasarkan informasi orang dekat Prabowo, ketiga partai sudah sepakat berkoalisi untuk mengusung mantan Danjen Kopassus tersebut sebagai capres.

Prabowo pun sudah mengamini bahwa ketiga partai, secara de facto, telah berkoalisi.

Informasi dari lingkungan Prabowo menyebutkan bahwa ketiga partai ini juga sepakat kursi cawapres akan diberikan kepada PKS.

Kesepakatan yang tidak mengejutkan sejak 2014, Gerindra-PKS konsisten bergandengan tangan berada di luar pemerintahan. Tidak seperti PAN yang membelot masuk ke dalam koalisi pemerintah lalu berusaha kembali merajut kerja sama dengan Gerindra-PKS jelang pilpres.

Informasi lain juga mengisyarakatkan Gerindra, PKS dan PAN sudah fokus kepada dua nama untuk dijadikan cawapres Prabowo, yaitu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atau mantan Gubernur Jawa Barat kader PKS Ahmad Heryawan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut-sebut sebagai salah satu sosok yang bisa menjadi cawapres Prabowo Subianto. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Mereka belum menentukan salah satu dari kedua nama tersebut karena PKS sendiri masih bimbang.

Ada faksi di internal PKS yang tidak mempersoalkan jika Anies menjadi cawapres, tentu karena elektabilitasnya yang menjanjikan. Namun, ada pula golongan cukup kuat di tingkat bawah yang ingin mengutamakan kader sendiri, yakni Ahmad Heryawan.

Perkembangan komunikasi politik selanjutnya menunjukkan PKS ingin Ketua Majelis Syuro-nya Salim Segaf Aljufri menjadi cawapres Prabowo.

PKS nampak lebih percaya diri dari sebelumnya lantaran para ulama yang mengusulkan nama Salim Segaf melalui suatu pertemuan (ijtima).

Ketika PKS tengah menguatkan hati Prabowo agar kadernya yang menjadi cawapres, muncul Partai Demokrat yang ingin ikut dalam koalisi ketiga partai yang sudah bersepakat secara de facto itu.

Plus Minus Demokrat dan PKS

Wajar jika kehadiran Demokrat mengusik PKS karena kursi cawapres terancam diberikan kepada Demokrat.

Demokrat berulang kali menegaskan bahwa kursi cawapres diserahkan kepada Prabowo. Namun, apakah memang begitu? Rasa-rasanya tidak.

Partai ini tentu ingin mendapat posisi yang paling strategis nan menguntungkan. Wajar jika beredar anggapan bahwa Demokrat menyodorkan nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), putra sang ketua umum Susilo Bambang Yudhoyono menjadi cawapres.

Selama ini, kader-kader Demokrat juga kerap memasarkan AHY sebagai calon pemimpin di khalayak publik. Terlebih, elektabilitas AHY juga relatif tinggi, berkat Pilgub DKI Jakarta lalu.

Kelebihan lain dari Demokrat yakni memiliki jumlah kursi yang besar di parlemen hasil pemilu 2014. Demokrat kini memiliki 61 kursi di DPR, dibandingkan dengan 40 kursi. Sementara PKS hanya memiliki 40 kursi, hasil perolehan 6,79 suara.

Dan jika pada pemilu 2019 mendatang mesin partai Demokrat masih solid, kemungkinan PKS tidak bisa menyalip perolehan suara Demokrat.

Gerindra tentu mendambakan kursi parlemen yang banyak demi kelancaran menjalankan roda pemerintahan, andai Prabowo memenangkan Pilpres 2019.

Faktor lain yang menguntungkan Demokrat adalah kabar bahwa partai ini dikabarkan memiliki logistik atau dana yang lebih besar daripada PKS.

Partai Demokrat gencar mempromosikan AHY sebagai calon pemimpin di berbagai kesempatan.(CNN Indonesia/ Hesti Rika)

Meski begitu, sebelum menentukan calon orang nomor dua di Pilpres nanti Prabowo mesti membuka mata terhadap hasil Pilkada 2018.

Hal ini perlu dilakukan karena pengamat menyatakan Pilkada 2018 adalah etalase Pilpres 2019 karena jumlah pemilih yang sangat besar. Pilkada ini menjadi ajang pembuktian kualitas mesin politik masing-masing partai di tingkat daerah.

Koalisi Gerindra-PKS di Jawa Barat, misalnya, terbukti mengejutkan banyak pihak. Cagub-cawagub Sudrajat-Ahmad Syaikhu, yang diremehkan sejumlah lembaga survei, justru mendapat banyak suara dan merangsek di posisi kedua.

Mereka berhasil mengalahkan perolehan suara pasangan calon yang diusung Demokrat-Golkar, yakni Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi yang menurut sebagian besar survey memiliki elektabilitas yang lebih tinggi.

Hasil pilkada Jawa Barat adalah bukti konkret bahwa mesin partai Gerindra-PKS begitu padu. Militansi mesin politik mereka, jika berkoalisi, sudah terbukti lantaran memperoleh banyak suara ekaligus membuat malu sejumlah lembaga survei.

Hal yang tidak jauh berbeda nampak di Pilkada Jawa Tengah. Gerindra dan PKS, yang juga berkoalisi dengan PKB, meraih suara yang lebih dari perkiraan.

Pasangan Sudirman Said-Ida Fauziyah(PKB) memang kalah dari pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin, namun suara yang diperoleh Sudirman-Ida pun melebihi prediksi mayoritas lembaga survei.

Hasil suara pasangan Sudirman Said-Ida Fauziyah melebihi prediksi mayoritas lembaga survei. (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Di sisi yang lain, mesin partai Demokrat justru seolah tidak sesuai dengan hasil Pemilu 2014 lalu yang menempatkan mereka berada di posisi keempat perolehan suara terbanyak.

Misalnya di Pilgub Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Demokrat mengusung salah satu kader terbaiknya, Benny K Harman sebagai cagub berdampingan dengan Benny A Litelnoni. Hasilnya, kalah. Parahnya lagi, Benny K Harman kalah dari cagub yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK, yakni Marianus Sae.

Adalah hal wajar jika mesin politik Demokrat kemudian dipertanyakan.

Faktor lain adalah bahwa Demokrat Jawa Timur dikabarkan medukung Jokowi di Pilpres 2019 mendatang melalui satu deklarasi resmi.

Hal ini tentu mencengangkan. Bagaimana tidak, SBY adalah putra Pacitan, Jawa Timur. Wilayah yang mestinya menjanjikan suara besar sesuai arahan ketum, malah membelot ke kubu Jokowi.

Ini juga harus menjadi catatan Prabowo dalam hal mengidentifikasi kekuatan Demokrat di tingkat bawah.

Ketum Gerindra Prabowo Subianto bersama Ketum Demokrat Soesilo Bambang Yudhoyono. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Mungkin, tokoh yang bakal menjadi pendamping Prabowo lebih ditunggu-tunggu dibanding tokoh yang menjadi cawapres Jokowi karena Pilpres 2019 adalah pilpres ketiga yang bakal diikuti Prabowo setelah gagal pada 2009 dan 2014 silam.

Publik tentu tidak sabar mengetahui siapa yang bakal mendampingi Prabowo untuk bisa membantu mewujudkan mimpi lama menjadi pemimpin Indonesia.

Nama tokoh yang dipilih Prabowo sebagai cawapresnya ini juga sekaligus membuktikan apakah kesetiaan dalam politik itu benar ada atau tidak.

Pilpres 2019 adalah ibarat perang. Jika PKS yang diberikan kursi cawapres, jiwa setia kawan prajurit yang ada dalam diri Prabowo masih membekas. Sebaliknya, andai Demokrat yang diberikan jatah cawapres, maka Prabowo sudah menjadi politisi yang 'sebenarnya'.

(yns)