Rebut Blok Rokan dan Mahakam, Jokowi Tepis Antek Asing

Christie Stefanie, CNN Indonesia | Rabu, 08/08/2018 12:37 WIB
Rebut Blok Rokan dan Mahakam, Jokowi Tepis Antek Asing Presiden Joko Widodo, di TMII, Jakarta, Senin (6/8). (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo mengkritik penggunaan istilah antek asing yang disematkan kepadanya terkait dengan pengelolaan tambang dan BUMN. Sebab, ia justru berpikir sudah bekerja maksimal untuk mengambil alih pengelolaan kekayaan alam itu.

"Antek asing? Bagaimana antek asing? Blok Mahakam dulu dimiliki Jepang, sekarang 100 persen kami berikan ke Pertamina. Blok Rokan juga dulu dikelola Amerika sekarang diambil Pertamina 100 persen," kata Jokowi di Gedung Tegar Beriman, Bogor, Rabu (8/8).

Menurutnya, Blok Mahakam dan Blok Rokan selama sekitar 50 tahun dikelola asing. Mulai 1 Januari 2018, Wilayah Kerja Mahakam sebagai produksi gas bumi terbesar di Indonesia resmi berpindah ke PT Pertamina (Persero) dari Total E&P Indonesia (TEPI).


Serupa, PT Pertamina baru-baru ini juga menjadi pemenang kontrak Blok Rokan yang akan dimulai pada 2021 ketika kontrak Chevron Pacific Indonesia habis.

Selain itu, Jokowi mencontohkan penandatanganan perjanjian awal pemerintah dengan PT Freeport Indonesia mengenai divestasi Freeport, beberapa waktu lalu. Ia mengingatkan bahwa selama 40 tahun Indonesia hanya diberi 9,3 persen dan masyarakat hanya diam saja.

Fasilitas minyak PT Chevron Pacific Indonesia di daerah Minas yang masuk dalam Blok Rokan di Riau, beberapa waktu lalu.Fasilitas minyak PT Chevron Pacific Indonesia di Blok Rokan di Riau, beberapa waktu lalu. (ANTARA FOTO/FB Anggoro)
Sementara itu, ia dalam 3,5 tahun terakhir menginstruksikan seluruh anak buahnya tak mundur dalam negosiasi bersama Freeport supaya Indonesia bisa mendapat 51 persen.

"Ditawar 30 persen, enggak. 51 persen mayoritas! Sudah ditandatangani yang namanya HoA [Head of Agreement]. Kok malah suaranya jelek semua? Saya enggak mengerti gimana kita ini," aku dia.

Menurutnya, masyarakat Indonesia seharusnya mendukung penuh langkah pemerintah dalam memperjuangkan hal-hal yang seharusnya bisa dikelola sendiri.

Ia juga menyoroti penggunaan isu Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia yang mengkhawatirkan ketersediaan lapangan kerja bagi warga Indonesia.

Jokowi menyampaikan data jumlah TKA di Indonesia hanya sekitar 0.03 persen dari 263 juta jumlah penduduk Indonesia. Mereka disebut bekerja di bagian yang belum bisa ditangani WNI seperti pemasangan turbin dan smelter.

Mantan Wali Kota Solo ini menyebutkan jumlah TKI legal yang bekerja di China mencapai 80 ribu orang, 1,2 juta orang di Malaysia, dan 500 ribu di Arab Saudi.

Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyaksikan penandatanganan nota pendahuluan perjanjian oleh Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium Budi Gunadi dan Presiden Direktur Freeport McMoran, Richard Adkerson terkait pokok-pokok kesepakatan divestasi saham PT Freeport Indonesia, di Jakarta, Kamis (12/7).Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyaksikan penandatanganan nota pendahuluan perjanjian oleh Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium Budi Gunadi dan Presiden Direktur Freeport McMoran, Richard Adkerson terkait pokok-pokok kesepakatan divestasi saham PT Freeport Indonesia, di Jakarta, Kamis (12/7). (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
"Itu yang legal, yang ilegal enggak ngerti saya. Pasti lebih dari itu. Ini sekarang harus angka-angka yang disampaikan," ucapnya.

Sebelumnya, kalangan oposisi, secara langsung maupun di media sosial, menilai Jokowi antek asing dan 'Aseng' karena dinilai berpihak kepada perusahaan-perusahaan dari luar negeri.

Misalnya, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menilai indikasi itu ada pada pencabutan moratorium reklamasi Teluk Jakarta oleh Pemerintah.

"Saya orang awam, tapi saya tahu reklamasi Jakarta sepenuhnya untuk kepentingan orang luar Indonesia, khususnya asing dan Aseng," cetusnya, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/10/2017).

Selain itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dalam forum Ijtima Ulama, sempat menyinggung istilah antek asing meski tak menyebut nama Jokowi.

"Kita akan berjuang untuk kepentingan bangsa, rakyat, dan umat. Kita ingin Indonesia berdiri di atas kakinya sendiri dan kita tidak ingin menjadi antek orang asing," ujar dia, Jumat (27/7).

(arh/gil)