PKB Berjanji Ma'ruf Amin Lindungi Minoritas Jika Terpilih

Ramadhan Rizki, CNN Indonesia | Jumat, 17/08/2018 05:19 WIB
PKB Berjanji Ma'ruf Amin Lindungi Minoritas Jika Terpilih Bakal calon wakil presiden KH. Ma'ruf Amin. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPP PKB Muhammad Lukman Edy menegaskan bahwa cawapres Maruf Amin akan menempatkan diri sebagai wakil presiden yang melindungi semua golongan dan kelompok minoritas di Indonesia jika terpilih dalam Pemilu Presiden 2019.

Hal itu ia katakan untuk merespon kekhawatiran berbagai pihak terhadap Maruf yang pernah mengeluarkan beberapa fatwa yang dinilai mengancam keberagaman serta tidak melindungi hak-hak minoritas di Indonesia.

"Ya [akan menjaga minoritas], posisi politik beliau, pandangan beliau, selalu diajarkan ke kami bahwa kalau NU ya bagaimana melindungi minoritas dan menyuarakan suara mayoritas," kata Lukman saat dikonfirmasi, Kamis (16/8).



Diketahui bahwa sebelum menjadi Ketua Umum MUI, Maruf sempat memimpin Komisi Fatwa MUI pada periode 2001-2007. Salah satu yang paling populer adalah Maruf sempat mengeluarkan fatwa tentang Jamaah Ahmadiyah pada Juli 2005 lalu.

Saat itu MUI mengatakan dengan keras bahwa Jemaah Ahmadiyah dianggap ajaran menyimpang 'diluar Islam' yang harus dibubarkan oleh pemerinrah. Menurutnya, perbedaan teologi antara Ahmadiyah dan Islam tidak dapat ditoleransi.

Maruf juga sempat menyatakan bahwa penyegelan masjid Ahmadiyah di Depok yang terjadi pada Juni 2017 lalu sudah tepat dan sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pelarangan ajaran Ahmadiyah.

Tak berhenti di situ, Maruf juga sempat mengeluarkan fatwa untuk aliran yang dipercaya anggota ormas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) pada 2016 lalu. Saat itu MUI menyatakan aliran Gafatar adalah sesat sekaligus menyesatkan.


Fatwa yang paling populer adalah ketika MUI mengeluarkan fatwa terkait pidato mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di hadapan masyarakat Pulau Pari, Kepulauan Seribu pada akhir 2016. Kala itu, Ahok menyitir Al-Maidah Ayat 51.

MUI saat itu mengatakan bahwa pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan sebagai bentuk penghinaan terhadap Al-Quran dan menghina ulama.

Fatwa MUI ini memudian melahirkan Kelompok GNPF yang kemudian menggerakan unjuk rasa mendorong agar Ahok diadili hingga masuk penjara pada tahun 2017 lalu.

Melihat hal itu Lukman tak mau ambil pusing. Ia menyatakan bahwa Maruf merupakan tokoh kiai Nahdhatul Ulama yang menjunjung tinggi toleransi, menjunjung perdamaian dan pemersatu antar golongan yang memiliki perbedaan.


Ia juga bercerita bahwa Maruf kerap kali menjadi 'juru damai' jika terdapat kelompok yang berbeda pandangan sedang berselisih paham satu sama lainnya untuk berdamai.

"Kita boleh saksikan bahwa organisasi keagamaan lain kalau ada masalah ngadunya ke kiai Maruf, ke PBNU. Jadi ini mohon dipahami betul posisi pak Ma'ruf Amin," kata dia.

Selain itu, Lukman juga mengatakan bahwa Maruf telah memikirkan secara matang dan komprehensif saat menerbitkan berbagai fatwa di MUI. Ia mengatakan bahwa tiap fatwa yang dikeluarkannya mengandung pesan moral yang baik bagi masyarakat luas.

Ia juga menjamin bahwa Maruf dapat menempatkan posisi untuk kepentingan masyarakat luas saat resmi menjadi wapres ketimbang berdiri pada satu golongan semata.


"Pak kiai sebagai ketua MUI saya kira juga membawa pesan politik dan moral untuk tidak mematik api yang kemudian menimbulkan perpecahan bangsa," pungkasnya. (ayp/ayp)