Jakarta, CNN Indonesia -- Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno menyambut baik niat Presiden Joko Widodo yang menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) dalam RAPBN 2019. Meski begitu, Sandi menilai jangan sampai jumlah pengeluaran pemerintah lebih besar daripada pendapatan.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan bakal menaikkan gaji dan pensiunan pokok PNS di kisarang 5 persen dalam RAPBN 2019.
"Kita sambut dengan baik. Ini mungkin menaikkan daya beli masyarakat tapi tentunya juga harus diikuti dengan kekuatan pemerintah," kata Sandi di kediaman Prabowo Subianto, bilangan Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis malam (16/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan sampai kita besar pasak daripada tiang," lanjutnya.
Sandi mengamini bahwa hal itu merupakan berita baik bagi para PNS. Namun, keadaan ekonomi saat ini juga tidak boleh luput untuk diperhatikan.
Sandi mengatakan bahwa harga bahan pokok kini tengah naik. Karenanya, jangan sampai APBN malah terbebani meski pemerintah punya niat baik dalam menerbitkan suatu kebijakan.
Sandi menilai penciptaan lapangan pekerjaan yang luas juga penting untuk diupayakan. Selain itu, pembangunan juga mesti dipercepat serta memastikan harga bahan pokok tetap terjangkau.
"Kita harus lihat kekuatan ekonomi kita yang bisa men-
support secara komprehensif dari tambahan-tambahan biaya yang diakibatkan oleh meningkatnya kurs Dollar dan berbagai hal," kata Sandi.
Jokowi akan menaikkan gaji pokok dan pensiunan pokok PNS tahun depan. Hal itu nampak dari RAPBN 2019.
Kenaikan gaji dan pensiunan PNS rata-rata sekitar lima persen. Jokowi melakukan hal tersebut demi peningkatan kualitas birokrasi agar semakin bersih dan profesional
"Selain melanjutkan kebijakan penggajian yang telah dilakukan tahun 2018, pada tahun 2019 pemerintah akan menaikkan gaji pokok dan pensiun pokok bagi aparatur negara, serta para pensiunan sebesar rata-rata 5 persen," ujar Jokowi, Kamis (16/8).
Jokowi mengatakan bahwa kenaikan gaji dan pensiunan pokok adalah "hadiah" bagi PNS yang selama ini telah bekerja dengan baik. Dia merujuk kepada peringkat Indonesia di
Government Effectiveness Index yang naik dari peringkat 103 pada tahun 2015 menjadi peringkat 86 pada tahun 2016, atau naik 17 peringkat.
Selain PNS, Jokowi turut memberikan Polri anggaran khusus demi pengamanan pemilu serentak 2019 mendatang.
Polri mendapat anggaran khusus sebesar Rp2,3 triliun. Angka itu sudah termasuk ke dalam anggaran Polri sebesar Rp76,21 triliun yang tercantum dalam Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019.
Dikutip dari Nota Keuangan RAPBN 2019, anggaran khusus pengamanan pemilu ini sesuai dengan salah satu agenda prioritas nasional, yaitu penciptaan Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu. Anggaran ini akan digunakan untuk pengendalian operasi kepolisian di 33 Kepolisian Daerah (Polda).
"Alokasi anggaran yang signifikan juga ditujukan untuk bidang pertahanan dan keamanan, guna menjaga kelancaran pesta demokrasi, keamanan pelaksanaan program pembangunan, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," jelas Jokowi, Kamis (16/8).
(ayp)