Analisis

Dilema Jokowi Tetapkan Status Bencana Nasional Gempa Lombok

Priska Sari Pratiwi, CNN Indonesia | Selasa, 21/08/2018 16:07 WIB
Dilema Jokowi Tetapkan Status Bencana Nasional Gempa Lombok Usulan agar gempa Lombok ditetapkan sebagai bencana nasional menjadi pilihan dilematis bagi pemerintahan Jokowi, antara stok logistik yang menipis dan bayangan kerugian pariwisata. (CNN Indonesia)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah desakan muncul agar pemerintah segera menetapkan peristiwa gempa di Lombok dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai bencana nasional. Ratusan korban jiwa dan ribuan bangunan rusak dinilai menjadi faktor yang mestinya dipertimbangkan pemerintah untuk meningkatkan status bencana tersebut.

Namun hingga kini pemerintah masih enggan menetapkan gempa di Lombok sebagai bencana nasional dengan pertimbangan sektor pariwisata. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Indonesia akan mengalami kerugian sangat besar apabila bencana alam di Lombok dinyatakan sebagai bencana nasional.

Menurutnya, penetapan status bencana nasional bisa menutup pintu wisatawan dalam bahkan luar negeri ke seluruh wilayah Lombok hingga Bali.



Kendati demikian, kondisi di beberapa wilayah terdampak gempa disebut membutuhkan perhatian langsung dari pemerintah pusat. Kepala Seksi Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Barat Tohri mengatakan pemerintah pusat mestinya segera menetapkan bencana alam di Lombok sebagai bencana sosial.

Sesuai aturan penetapan status bencana nasional, menurutnya, peristiwa gempa yang terjadi di Lombok telah memenuhi syarat di antaranya jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana, hingga cakupan wilayah yang terdampak.

"Perlu sekali status itu karena kejadian ini kan berdampak cukup parah di beberapa wilayah dan korban sudah melebihi 100, secara aturan mestinya ditetapkan sebagai bencana nasional," ujar Tohri kepada CNNIndonesia.com.

Data dari Kementerian Sosial sebelumnya menyebutkan 584 orang tewas dan ribuan rumah, sekolah, serta fasilitas umum lainnya hancur akibat gempa.


Tohri mengatakan gempa susulan yang terjadi pada Minggu (19/8) malam memperparah kondisi penanganan pascagempa awal 29 Juli lalu. Ia mengakui stok logistik yang dimiliki di tiap wilayah semakin menipis.

Para korban gempa yang mengungsi bahkan mendatangi langsung posko induk untuk meminta pasokan lantaran bantuan logistik yang disediakan di pos-pos kecamatan telah habis.

Dilema Penetapan Status Bencana Nasional Pascagempa LombokKorban gempa di Lombok Barat mengungsi ke tenda-tenda darurat. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Logistik yang paling dibutuhkan bagi para korban gempa saat ini di antaranya tenda, selimut, dan sejumlah perlengkapan bayi. Tohri khawatir stok yang ada saat ini tak bisa mencukupi keperluan para korban.

"Ini kendala bagi kami karena permintaan untuk bantuan semakin tinggi sehingga stok harus semakin banyak. Maka perlu ada penetapan status ini agar ada bantuan dari pemerintah pusat," katanya.

Menimbang Pariwisata

Usulan agar gempa Lombok ditetapkan sebagai bencana nasional diakui sejumlah pihak memang menjadi pilihan dilematis bagi pemerintahan Joko Widodo. Lombok yang berdekatan dengan Pulau Bali itu termasuk destinasi favorit wisatawan lantaran kaya dengan beragam jenis wisata alamnya.

Bahkan Lombok juga ditetapkan oleh majalah wisata Travel and Leisure sebagai salah satu dari 15 pulau terbaik yang ada dunia.


Namun akibat gempa yang mengguncang Lombok, sejumlah pebisnis perjalanan pariwisata memproyeksikan potensi kehilangan pendapatan dari wisatawan mencapai Rp1 triliun sejak terjadi gempa. Jumlah ini terbilang tak sedikit. Tak heran jika pemerintah kemudian mempertimbangkan faktor tersebut untuk tak menetapkannya sebagai bencana nasional.

Pengamat pariwisata dari Universitas Jenderal Soedirman Chusmeru tak menampik ada kekhawatiran terkait kerugian di sektor pariwisata apabila pemerintah meningkatkan status sebagai bencana nasional.

Sebab, tak menutup kemungkinan negara-negara lain akan menetapkan peringatan keamanan berupa travel advice atau peringatan keamanan yang berdampak menurunnya wisatawan yang berkunjung ke Lombok.

"Memang riskan, di satu sisi perlu penetapan status agar ada langkah strategis yang bisa diatasi dalam bencana di Lombok. Tapi di sisi lain pendapatan di Lombok yang terbesar itu memang dari sektor pariwisata," kata Chusmeru.

Dilema Penetapan Status Bencana Nasional Pascagempa LombokPresiden Joko Widodo didampingi Gubernur NTB TGB Zainul Majdi (kiri) dan Gubernur NTB Terpilih Zulkieflimansyah (kanan) di posko pengungsi gempa, Lombok Utara. (ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi)
Menurutnya, pemerintah harus bertindak cepat dengan merumuskan rencana jangka pendek dan jangka panjang jika akan menetapkan gempa Lombok sebagai bencana nasional.

Dalam rencana jangka pendek misalnya, pemerintah bisa segera melakukan rekonstruksi fisik berupa perbaikan infrastruktur maupun sarana dan prasarana objek wisata yang rusak.

"Kemudian perlu juga bertahap untuk rehabilitasi karena ini akan berpengaruh di sektor pelayanan," ucapnya.

Pemerintah, lanjut Chusmeru, juga perlu bersinergi dengan pemerintah daerah maupun para pebisnis perjalanan pariwisata untuk memperbaiki citra Lombok yang menggambarkan pulau itu aman, nyaman, dan siap dikunjungi. "Apakah perlu ditawarkan diskon di seluruh komponen pariwisata atau seperti apa itu perlu dipikirkan," imbuhnya.

Sementara untuk jangka panjang, pemerintah dinilai perlu membuat sistem pengelolaan pariwisata yang terperinci ketika terjadi bencana. Berkaca pada gempa awal yang terjadi Juli lalu, para wisatawan terlihat panik dan berbondong-bondong menyelamatkan diri keluar dari pulau.


Pengajar ilmu komunikasi lintas budaya ini mengatakan pemerintah mestinya membuat sistem agar para wisatawan maupun penduduk lokal memiliki kesiapan dalam menghadapi bencana.

"Kalau yang kemarin kan sepertinya belum ada konsep yang baik, apa sih yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Ini yang harus dipikirkan, baik transportasi, pengamanan, apapun agar tidak timbul kesan ketakutan," terangnya.

Menurut Chusmeru, masa pemulihan sektor pariwisata pascagempa mestinya tak memakan waktu tahunan. Ia memprediksi hanya butuh waktu tiga hingga enam bulan untuk memperbaiki fasilitas maupun infrastruktur objek wisata yang ada di Lombok. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk segera melaksanakan rencana strategis jangka pendek demi 'meraup' kembali wisatawan yang akan ke Lombok.

"Bali saja tidak lama (pulih) pascaerupsi Gunung Agung kemarin, Lombok harusnya juga bisa. Selama penetapan status itu disertai rencana jangka pendek dan panjang tidak akan jadi masalah," tuturnya. (pmg)