Demokrat Yakin Dugaan Mahar Tak Pengaruhi Koalisi Prabowo
FHR | CNN Indonesia
Rabu, 22 Agu 2018 05:02 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukriyanto meyakini kasus dugaan mahar politik yang tengah diproses Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak akan mengganggu hubungan partai politik di koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno.
"Karena ini bagian dari klarifikasi, saya pikir di kami atau koalisi tidak ada persoalan," kata Didik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/8).
Dugaan mahar politik sebelumnya diutarakan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief melalui akun Twitternya satu hari sebelum deklarasi capres-cawapres. Andi menyebut Sandiaga memberikan Rp500 miliar masing-masing kepada PKS dan PAN agar bisa menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo.
Kemudian, kasus ini dilaporkan sejumlah pihak ke Bawaslu. Dua di antaranya oleh Federasi Indonesia Bersatu (Fiber) dan Sekjen Rumah Relawan Nusantara The Presiden Centre Jokowi-Ma'ruf Amin, Fahmy Hakiem.
Bawaslu telah memanggil Andi pada Kamis (16/8) lalu untuk meminta keterangan pada Senin (20/8). Namun, Andi tidak kunjung hadir sehingga Bawaslu kembali mengirimkan surat panggilan kepada Andi.
Meskipun cuitan Andi memicu polemik, Didik menyatakan Demokrat akan sepenuhnya mendukung Prabowo-Sandiaga untuk memenangkan pilpres 2019. Demokrat ingin seluruh partai pendukung menjaga soliditasnya mendukung Prabowo-Sandiaga.
"Perlu ditegaskan Demokrat secara institusi ingin agar koalisi ini solid. Kita telah mendorong semua kader kita untuk memangkan Prabowo-Sandi," kata dia.
Didik menegaskan cuitan Andi merupakan sikap pribadi dan hal itu tidak bisa dikaitkan sebagai representasi dari sikap Partai Demokrat karena Rapat Majelis Tinggi Demokrat pun telah memutuskan mendukung Prabowo-Sandiaga.
"Yang perlu saya tegaskan adalah bahwa sikap Partai Demokrat dengan apa yang diyakini Andi Arief adalah hal yang berbeda. Secara kelembagaan melalui majelis tinggi Demokrat telah memutuskan bahwa kami sepenuhnya akan memenagkan pasangan Prabowo-Sandi," kata Didik.
Terkait sanksi bagi Andi, kata Didik, Partai Demokrat selalu memantau tingkah laku dan sikap setiap kadernya. Jika bertentangan dengan aturan yang berlaku, maka sanksi akan diberikan kepada kader tersebut.
"Secara internalisasi Demokrat sudah memberikan rambu-rambu dan sudah mengingatkan untuk memperjuangkan apa yang menjadi keputusan DPP. Pada saatnya nanti, tentu bila ada kader yang berseberangan yang menjadi patron tentu, mekanisme DPP yang akan berlaku," kata Didik.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan internal partai tidak memberikan sanksi terhadap Andi Arief atas ucapannya soal mahar politik dari Sandiaga Uno ke PAN dan PKS senilai masing-masing Rp500 miliar.
"Yang dia sampaikan itu kebenaran, kok. Apa yang mau disanksi," ucap Jansen di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (14/8).
Namun ia enggan menjawab lugas ketika awak media kembali mengkonfirmasi bahwa mahar politik dari Sandi ke PKS dan PAN adalah fakta. Menurut Jansen ucapan Andi sudah jelas.
"Kan, sudah terang benderang dia sampaikan, apalagi yang kurang," kata Jansen.
(pmg)
"Karena ini bagian dari klarifikasi, saya pikir di kami atau koalisi tidak ada persoalan," kata Didik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/8).
Dugaan mahar politik sebelumnya diutarakan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief melalui akun Twitternya satu hari sebelum deklarasi capres-cawapres. Andi menyebut Sandiaga memberikan Rp500 miliar masing-masing kepada PKS dan PAN agar bisa menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian, kasus ini dilaporkan sejumlah pihak ke Bawaslu. Dua di antaranya oleh Federasi Indonesia Bersatu (Fiber) dan Sekjen Rumah Relawan Nusantara The Presiden Centre Jokowi-Ma'ruf Amin, Fahmy Hakiem.
Bawaslu telah memanggil Andi pada Kamis (16/8) lalu untuk meminta keterangan pada Senin (20/8). Namun, Andi tidak kunjung hadir sehingga Bawaslu kembali mengirimkan surat panggilan kepada Andi.
"Perlu ditegaskan Demokrat secara institusi ingin agar koalisi ini solid. Kita telah mendorong semua kader kita untuk memangkan Prabowo-Sandi," kata dia.
Didik menegaskan cuitan Andi merupakan sikap pribadi dan hal itu tidak bisa dikaitkan sebagai representasi dari sikap Partai Demokrat karena Rapat Majelis Tinggi Demokrat pun telah memutuskan mendukung Prabowo-Sandiaga.
"Yang perlu saya tegaskan adalah bahwa sikap Partai Demokrat dengan apa yang diyakini Andi Arief adalah hal yang berbeda. Secara kelembagaan melalui majelis tinggi Demokrat telah memutuskan bahwa kami sepenuhnya akan memenagkan pasangan Prabowo-Sandi," kata Didik.
Terkait sanksi bagi Andi, kata Didik, Partai Demokrat selalu memantau tingkah laku dan sikap setiap kadernya. Jika bertentangan dengan aturan yang berlaku, maka sanksi akan diberikan kepada kader tersebut.
"Secara internalisasi Demokrat sudah memberikan rambu-rambu dan sudah mengingatkan untuk memperjuangkan apa yang menjadi keputusan DPP. Pada saatnya nanti, tentu bila ada kader yang berseberangan yang menjadi patron tentu, mekanisme DPP yang akan berlaku," kata Didik.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan internal partai tidak memberikan sanksi terhadap Andi Arief atas ucapannya soal mahar politik dari Sandiaga Uno ke PAN dan PKS senilai masing-masing Rp500 miliar.
"Yang dia sampaikan itu kebenaran, kok. Apa yang mau disanksi," ucap Jansen di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (14/8).
Namun ia enggan menjawab lugas ketika awak media kembali mengkonfirmasi bahwa mahar politik dari Sandi ke PKS dan PAN adalah fakta. Menurut Jansen ucapan Andi sudah jelas.
"Kan, sudah terang benderang dia sampaikan, apalagi yang kurang," kata Jansen.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK