Nasdem Desak Gerindra Ungkap Alasan Lepas Posisi Wagub DKI
Dias Saraswati | CNN Indonesia
Sabtu, 25 Agu 2018 05:50 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus meminta Partai Gerindra membuat surat keterangan, jika memang mereka tidak mengajukan calon pengganti Sandiaga Uno yang menjadi bakal calon wakil presiden.
Surat keterangan itu, kata Bestari, diperlukan jika nantinya hanya Partai Keadilan Sejahtera yang mengajukan calon wakil gubernur DKI Jakarta.
"Kalau (Gerindra) ngalah kan harus ada surat, ngalah itu kan surat harus turun," kata Bestari saat dikonfirmasi, Jumat (24/8).
Menurut Bestari, surat itu diperlukan guna mengetahui alasan mengapa Gerindra tak mengusulkan calon wakil gubernur. Sebab, lanjut Bestari, dalam paripurna pun Gerindra juga akan diminta keterangan perihal usulan nama tersebut.
"Ya nanti kita tanya di paripurna kenapa Gerindra tidak mengusulkan," ujarnya.
Di sisi lain, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyebut jika memang hanya PKS yang mengusulkan calon wakil gubernur, maka ada kemungkinan mereka sudah membuat kesepakatan dengan Gerindra.
PDIP, kata Gembong, akan melihat lebih dulu siapa yang akan diusulkan oleh partai pengusung ke DPRD untuk mengisi kekosongan jabatan wagub. Untuk proses pemilihannya, lanjut Gembong, tergantung dinamika yang terjadi di DPRD.
"Kalau tidak bisa dilakukan secara musyawarah maka dilakukan melalui cara tertutup voting tertutup, kalau tertutup kan bisa segala kemungkinan terjadi," kata Gembong.
Sebelumnya beredar kabar soal barter politik antara Gerindra dan PKS terkait pengganti Sandiaga Uno di jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Barter politik tersebut konon terdapat unsur pemaksaan dilakukan PKS, dengan menyodorkan surat kesepakatan pengisian jabatan wagub oleh Wakil Sekretaris Jenderal PKS Abdul Hakim. Hal itu terjadi saat mendampingi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendaftar ke KPU, pada 10 Agustus lalu.
Dalam surat tersebut nama Mardani Ali Sera dan Nurmansyah Lubis diusulkan untuk mengisi kekosongan jabatan wagub.
Ketua DPD DKI Jakarta Partai Gerindra M. Taufik mengungkapkan dirinya terpaksa menandatangani surat itu karena PKS mengancam tidak akan meneken surat pendaftaran Prabowo-Sandiaga. (ayp)
Surat keterangan itu, kata Bestari, diperlukan jika nantinya hanya Partai Keadilan Sejahtera yang mengajukan calon wakil gubernur DKI Jakarta.
"Kalau (Gerindra) ngalah kan harus ada surat, ngalah itu kan surat harus turun," kata Bestari saat dikonfirmasi, Jumat (24/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Bestari, surat itu diperlukan guna mengetahui alasan mengapa Gerindra tak mengusulkan calon wakil gubernur. Sebab, lanjut Bestari, dalam paripurna pun Gerindra juga akan diminta keterangan perihal usulan nama tersebut.
"Ya nanti kita tanya di paripurna kenapa Gerindra tidak mengusulkan," ujarnya.
PDIP, kata Gembong, akan melihat lebih dulu siapa yang akan diusulkan oleh partai pengusung ke DPRD untuk mengisi kekosongan jabatan wagub. Untuk proses pemilihannya, lanjut Gembong, tergantung dinamika yang terjadi di DPRD.
"Kalau tidak bisa dilakukan secara musyawarah maka dilakukan melalui cara tertutup voting tertutup, kalau tertutup kan bisa segala kemungkinan terjadi," kata Gembong.
Sebelumnya beredar kabar soal barter politik antara Gerindra dan PKS terkait pengganti Sandiaga Uno di jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Barter politik tersebut konon terdapat unsur pemaksaan dilakukan PKS, dengan menyodorkan surat kesepakatan pengisian jabatan wagub oleh Wakil Sekretaris Jenderal PKS Abdul Hakim. Hal itu terjadi saat mendampingi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendaftar ke KPU, pada 10 Agustus lalu.
Dalam surat tersebut nama Mardani Ali Sera dan Nurmansyah Lubis diusulkan untuk mengisi kekosongan jabatan wagub.
Ketua DPD DKI Jakarta Partai Gerindra M. Taufik mengungkapkan dirinya terpaksa menandatangani surat itu karena PKS mengancam tidak akan meneken surat pendaftaran Prabowo-Sandiaga. (ayp)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK