Libatkan TNI/Polri, Jokowi Ingatkan Publik ke Dwi Fungsi ABRI
Bimo Wiwoho | CNN Indonesia
Jumat, 24 Agu 2018 18:46 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Setara Institute Hendardi menyarankan Presiden Joko Widodo menjelaskan alasan dirinya meminta TNI/Polri mensosialisasikan capaian pemerintah sejauh ini kepada masyarakat. Hal itu dinilai perlu agar tidak ada pihak yang salah paham.
"Sebaiknya, Jokowi memberikan penjelasan lebih detail, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan baru di tahun politik," kata Hendardi melalui siaran pers, Jumat (24/8).
Jokowi adalah bakal calon presiden dan TNI/Polri tidak boleh masuk ke dalam ranah politik. Karenanya, Hendardi menilai Jokowi bakal dicap buruk oleh masyarakat jika tidak menjelaskan secara rinci motif dirinya meminta TNI/Polri mensosialisasikan kinerja pemerintah.
Hendardi menjelaskan bahwa pada Pasal 30 Ayat (3) dan (4) UUD 1945, TNI adalah alat pertahanan negara, sementara Polri adalah aparat keamanan dan penegak hukum. Dua institusi tersebut, lanjutnya bukan anggota kabinet yang berkewajiban mensosialisasikan kinerja pemerintah. Mereka hanya ditugasi memastikan keamanan terjaga dan penegakan hukum yang adil.
Kemudian, Hubungan seorang presiden dengan TNI/Polri juga sebatas hubungan kenegaraan sebagaimana mesti dijalin oleh Kepala Negara. Namun, Jika mensosialisasikan kinerja pemerintah, maka TNI dan Polri berpotensi melanggar konstitusi.
"Permintaan Jokowi dalam batas-batas tertentu bisa dikualifikasi sebagai pelanggaran UUD Negara RI Tahun 1945," kata Hendardi.
Hendardi menilai pernyataan Jokowi yang meminta perwira TNI/Polri mensosialisasikan pencapaian pemerintah juga bisa mengingatkan publik pada doktrin Dwi Fungsi ABRI di masa lalu. Kala itu, ABRI digunakan oleh Soeharto sebagai garda terdepan dalam upaya menjaga stabilitas keamanan sekaligus memenangi kontestasi politik.
Meski begitu, Hendardi menduga Jokowi juga memiliki maksud lain yang tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2019. Menurut Hendardi, Bisa jadi maksud Jokowi adalah agar TNI/Polri menjaga kondusivitas dan stabilitas keamanan di masyarakat.
Cara yang ditempuh adalah ikut mensosialiasikan kinerja pemerintah sesuai data yang valid. Dengan begitu, berita palsu atau hoaks tentang kinerja pemerintah akan tidak akan laku dicerna masyarakat. Implikasi selanjutnya, tidak ada perbedaan pendapat yang berujung gesekan.
"Jadi permintaan ini dalam kerangka upaya penegakan hukum dan keamanan," kata Hendardi.
"Sebagaimana diketahui, materi hoaks menjelang pemilu bukan hanya soal identitas SARA tetapi juga informasi capaian kinerja pemerintah yang dipalsukan dengan tujuan membangun kebencian pada presiden yang berkuasa," lanjutnya.
(dal/gil)
"Sebaiknya, Jokowi memberikan penjelasan lebih detail, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan baru di tahun politik," kata Hendardi melalui siaran pers, Jumat (24/8).
Jokowi adalah bakal calon presiden dan TNI/Polri tidak boleh masuk ke dalam ranah politik. Karenanya, Hendardi menilai Jokowi bakal dicap buruk oleh masyarakat jika tidak menjelaskan secara rinci motif dirinya meminta TNI/Polri mensosialisasikan kinerja pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hendardi menjelaskan bahwa pada Pasal 30 Ayat (3) dan (4) UUD 1945, TNI adalah alat pertahanan negara, sementara Polri adalah aparat keamanan dan penegak hukum. Dua institusi tersebut, lanjutnya bukan anggota kabinet yang berkewajiban mensosialisasikan kinerja pemerintah. Mereka hanya ditugasi memastikan keamanan terjaga dan penegakan hukum yang adil.
 Presiden Joko Widodo melibatkan TNI dan Polri untuk mensosialisasikan capaian pemerintah. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A) |
Kemudian, Hubungan seorang presiden dengan TNI/Polri juga sebatas hubungan kenegaraan sebagaimana mesti dijalin oleh Kepala Negara. Namun, Jika mensosialisasikan kinerja pemerintah, maka TNI dan Polri berpotensi melanggar konstitusi.
"Permintaan Jokowi dalam batas-batas tertentu bisa dikualifikasi sebagai pelanggaran UUD Negara RI Tahun 1945," kata Hendardi.
Hendardi menilai pernyataan Jokowi yang meminta perwira TNI/Polri mensosialisasikan pencapaian pemerintah juga bisa mengingatkan publik pada doktrin Dwi Fungsi ABRI di masa lalu. Kala itu, ABRI digunakan oleh Soeharto sebagai garda terdepan dalam upaya menjaga stabilitas keamanan sekaligus memenangi kontestasi politik.
Meski begitu, Hendardi menduga Jokowi juga memiliki maksud lain yang tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2019. Menurut Hendardi, Bisa jadi maksud Jokowi adalah agar TNI/Polri menjaga kondusivitas dan stabilitas keamanan di masyarakat.
 Setara Institute kritisi kebijakan Jokowi libatkan TNI/Polri. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho) |
Cara yang ditempuh adalah ikut mensosialiasikan kinerja pemerintah sesuai data yang valid. Dengan begitu, berita palsu atau hoaks tentang kinerja pemerintah akan tidak akan laku dicerna masyarakat. Implikasi selanjutnya, tidak ada perbedaan pendapat yang berujung gesekan.
"Jadi permintaan ini dalam kerangka upaya penegakan hukum dan keamanan," kata Hendardi.
"Sebagaimana diketahui, materi hoaks menjelang pemilu bukan hanya soal identitas SARA tetapi juga informasi capaian kinerja pemerintah yang dipalsukan dengan tujuan membangun kebencian pada presiden yang berkuasa," lanjutnya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK