Ical: Golkar Tolak Premanisme Terhadap Gerakan Ganti Presiden

Abi Sarwanto, CNN Indonesia | Senin, 27/08/2018 10:29 WIB
Ical: Golkar Tolak Premanisme Terhadap Gerakan Ganti Presiden Aburizal Bakrie mengklaim partainya menolak tindakan represif terhadap Gerakan #2019GantiPresiden (CNN Indonesia/ Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pembina (Wanbin) Partai Golkar Aburizal Bakrie mengklaim partainya menolak tindakan represif terhadap Gerakan #2019GantiPresiden yang belakangan ini tengah ramai.

Penolakan ini dilakukan meski Golkar telah memutuskan dukungan kepada Joko Widodo pada pilpres 2019.

"Kami menolak dengan keras cara-cara represif dan premanisme terhadap gerakan #2019GantiPresiden tersebut, oleh karena kebebasan menyatakan pendapat dijamin dan diatur oleh undang-undang," kata Aburizal alias Ical dalam keterangannya, Senin (27/8).


Ical mencontohkan pelarangan Neno Warisman untuk menghadiri acara deklarasi di Pekanbaru dan pengepungan terhadap Ahmad Dani di Surabaya yang dilakukan dengan cara represif, tidak sejalan dengan iklim demokrasi serta tidak menunjukkan netralitas aparat dalam mengayomi masyarakat.

Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menilai pembiaran terhadap tindakan main hakim sendiri masyarakat dan tindakan represif aparat tersebut sama saja menusuk Jokowi dari belakang. Hal ini karena dianggap sama sekali tidak menggambarkan cara mendukung yang baik dan benar.

"Meskipun berbeda pilihan akan tetapi kita harus saling hormat dalam perbedaan itu dan kebebasan dalam menyatakan perbedaan itu dapat dijamin," katanya.
Meski demikian, mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ini juga menyesalkan ucapan provokatif yang dilakukan oleh Ahmad Dani.

"Kami juga menghimbau kepada aktivis #2019GantiPresiden untuk tetap bergerak dalam koridor peraturan perundangan dengan cara-cara santun ,bermartabat dan kepatuhan terhadap hukum," katanya.

"Akan tetapi aparat juga hendaknya memberikan pembelajaran demokrasi kepada masyarakat dengan tidak memihak, dan dapat memfasilitasi serta mengatur masing-masing unjuk-pendapat sehingga terhindar dari konflik di lapangan," lanjutnya.

Ical meyakini tahun 2019 nanti merupakan pesta demokrasi yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dan jangan sampai cara-cara represif dan provokatif menodai ajang pesta demokrasi tersebut.

"Mari kita sama-sama saling menjaga aset bangsa terbesar kita yaitu demokrasi agar tidak rusak dan ternoda oleh tindakan provokatif dan represif." kata Ical.
(ugo)