Suriyanto
Lahir di Lampung, pernah di koran Jurnal Nasional. Kini salah satu punggawa desk nasional politik CNNIndonesia.com

Jokowi, Neno Warisman dan Bara #2019GantiPresiden

Suriyanto, CNN Indonesia | Selasa, 28/08/2018 09:52 WIB
Jokowi, Neno Warisman dan Bara #2019GantiPresiden Presiden Jokowi harus menunjukkan sikapnya sebagai negarawan dalam kasus larangan aksi #2019GantiPresiden, dan bukan sebagai peserta Pilpres 2019. (Foto: CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pilpres belum lagi mulai, tapi acara layaknya kampanye sudah menjamur. Ada yang mendeklarasikan pembentukan relawan, ada yang deklarasi dukungan pada salah satu pasangan calon, ada pula yang sejak awal menggaungkan #2019GantiPresiden.

Tak cuma di dunia nyata, di dunia maya mereka bergerilya. #2019GantiPresiden terus disuarakan. Sempat jadi tren di Twitter, tagar ini dilawan dengan #2019TetapJokowi.

Kegiatan ini dibantah sebagai curi start kampanye dengan dalih tak menyampaikan visi misi, atau jualan program jagoan masing-masing di Pilpres.



Namun apa lacur, kegiatan-kegiatan semacam ini ternyata malah jadi arena adu ngotot-ngototan dua kelompok yang beda kepentingan dan beda dukungan.

Aksi #2019GantiPresiden di sejumlah wilayah bahkan ditolak massa yang anti. Para pegiatnya seperti mantan penyanyi Neno Warisman dan musisi Ahmad Dhani ditolak. Di Surabaya, Dhani ditolak oleh massa. Di kota kelahirannya itu bahkan sempat terjadi kericuhan.

Sempat terdengar sebutan bernada tak sopan di video yang diunggah Dhani di akun Instagramnya yang menyingung Barisan Serba Guna (Banser), sayap organisasi Gerakan Pemuda Ansor, Nahdlatul Ulama.

NU meski tak mendukung secara resmi salah satu pasangan calon, pimpinan tertinggi mereka, Ma'ruf Amin jadi calon wakil presiden untuk Jokowi. Ditambah lagi Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas adalah calon legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa, salah satu pengusung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres.

Sementara Neno Warisman ditolak di Pekanbaru, Riau setelah sebelumnya ditolak juga di Batam, Kepulauan Riau.

Ilustrasi. (Foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)


Polisi juga ikut-ikutan. Dengan dalih menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi melarang atau bahasa halusnya, tak memberikan izin kegiatan #2019GantiPresiden digelar.

Sementara kecaman terhadap aksi #2019GantiPresiden datang dari partai politik koalisi pendukung pemerintah. Mereka menuding aksi tersebut menyebar kebencian.

Mereka meminta jika aksi tersebut aksi politik, maka dilakukan saat kampanye dimulai dan jelas mencantukan nama Prabowo Subianto sebagai kandidat capres, sebagai sosok yang didukung mengganti Jokowi.

Respons Jokowi Ditunggu

Istana belum bersuara soal ini, Jokowi juga belum angkat suara.

Namun menurut hemat saya, sebagai kepala negara yang bertanggung jawab terhadap keutuhan pelbagai elemen, Jokowi baiknya harus segera bersikap. Sikap seorang negarawan sebagai Presiden, bukan seorang politikus peserta Pilpres tahun depan.

Jokowi harus berada di tengah-tengah. Inilah saatnya ia menunjukkan bahwa ia yang selama dituding negatif oleh lawan politiknya, terutama pendukung #2019GantiPresiden, dapat membuktikan diri.

Jokowi sudah semestinya memberikan ruang kepada mereka yang ingin menyuarakan pendapat mereka selama berada di jalur konstitusi dan tidak mengganggu keamanan. Jika ada yang mengkritik kinerjanya, wajar saja karena memang hasil kerja tidak bisa memuaskan semua pihak.

Saya kira, Jokowi mampu memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk bisa mengawal dan mengamankan semua kegiatan masyarakat selama tidak melanggar hukum.


Namun tindakan tegas tak pandang bulu harus dilakukan jika ada pelanggaran hukum seperti mengganggu keamanan masyarakat: tangkap mereka yang berbuat onar atau ada indikasi penggulingan kekuasan secara ilegal alias makar.

Kepada para pendukung, sukarelawan, simpatisan, atau apapun istilahnya, Jokowi harus bisa mengimbau untuk menahan diri dan tidak mudah terprovokasi. Toh dalam aksi #2019GantiPresiden, tak ada nama disebut, dilecehkan atau dihina yang macam-macam.

Yang ada cuma suara-suara tidak puas dengan kerja pemerintah saat ini. Tapi wajar kan kalau ada pihak yang tidak puas dan mengkritik selama caranya tidak melanggar hukum?

Jokowi patut melakukan itu semua karena saya yakin gerakan semacam ini tak terlalu berpengaruh pada perolehan suaranya kelak, apalagi menggembosinya.
Presiden Jokowi. (Foto: CNN Indonesia/Christie Stefanie)



Sampai saat ini, hasil survei sejumlah lembaga menempatkan mantan Wali Kota Solo itu masih jauh di atas Prabowo Subianto.

Founder Alvara Research Center menyebut tak butuh analisis rumit untuk Pilpres. Menurutnya hasil Pilpres 2019 hanya akan mengulang Pilpres 2014.

Pasalnya baik Jokowi dan Prabowo punya pendukung fanatik sehingga peta politik relatif tak akan berubah tahun depan.

Hampir semua lembaga survei menempatkan Jokowi masih unggul di atas Prabowo. Jokowi yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin diperkirakan punya elektabilitas di atas 50 persen. Sementara Prabowo dan Sandiaga di atas 30 persen. Untuk responden yang belum menentukan pilihan atau merahasiakan pilhannya berjumlah belasan persen.

Dengan kondisi seperti ini, tak ada kekhawatiran bagi Jokowi suaranya bisa tergerus dengan aksi-aksi seperti #2019GantiPresiden.

Simpati Masyarakat

Bahkan dengan bersikap negarawan dengan membiarkan sebuah kelompok menyuarakan pendapatnya, Jokowi bisa meraih simpati masyarakat dan bukan tidak mungkin menguatkan dukungan untuknya di Pilpres mendatang.

Terlepas dari apapun sikap Jokowi nanti, saya berharap bisa membawa kedamaian dan mendinginkan suhu politik. Bayangkan kalau tensi ini tidak segera diturunkan dan polemik tidak segera diredam.


Pilpres belum lagi mulai, tapi saling sikut sudah terjadi.

Meminjam pernyataan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, "Mengapa kita tidak bergembira saja ketimbang menebar horor-horor demokrasi?" Toh masing-masing pasangan calon tujuannya sama, mensejahterakan Indonesia.

Keutuhan bangsa ini terlalu mahal jika harus dipertaruhkan dengan sikut-sikutan politik sesaat. (asa)
LEBIH BANYAK DARI KOLUMNIS