HTI Respons soal Panji Khilafah dalam Aksi #2019GantiPresiden
Ihsan Dalimunthe | CNN Indonesia
Selasa, 28 Agu 2018 09:03 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto menepis tudingan yang dilontarkan kubu pendukung pemerintah Joko Widodo dan Gerakan Pemuda Anshor soal aksi 2019 ganti presiden ditunggangi kelompoknya.
"Itu tudingan yang ngawur dan salah besar," tegas Ismail kepada CNNIndonesia.com, Selasa (28/8).
Tudingan tersebut kata Ismail telah melecehkan masyarakat dan pelopor gerakan #2019GantiPresiden. Kubu pro pemerintah diyakini Ismail sedang menggiring opini sesat seolah-olah gerakan 2019 ganti presiden tidak punya aspirasi sendiri dan mudah diperintah oleh kelompok tertentu.
Ismail meyakini keberadaan spanduk ataupun bendera HTI di tengah-tengah deklarasi ganti presiden di setiap daerah adalah ulah intelijen. Dia menjamin tidak ada instruksi ataupun keinginan anggota HTI untuk memasang spanduk ataupun membawa bendera saat aksi.
"Jadi itu kontra intelijen. Ada yang sengaja memasang untuk mengecilkan peran gerakan 2019 ganti presiden. Kami tidak pernah bawa bendera HTI atau pasang spanduk khilafah atau negara Islam Indonesia. Itu kerjaan orang tidak bertanggung jawab," ungkap Ismail.
Lebih lanjut, Ismail menekankan anggota HTI masih menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki keinginan dan harapan di pemilu presiden (pilpres) 2019 mendatang.
Sebagai bagian dari umat yang memiliki aspirasi yang sama, kata Ismail, anggota HTI juga ingin menjalankan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menegaskan pemimpin yang ingkar janji tidak layak memimpin republik ini.
Tak hanya itu, Ismail juga mengungkapkan anggota HTI ikut mendukung gerakan #2019GantiPresiden karena menurut mereka rezim saat ini sudah berbuat zalim terhadap gerakan dakwah dan ormas umat Islam.
Pihaknya kemudian mengkritisi sikap Presiden Jokowi sampai hari ini tidak mau berkomentar soal banyaknya persekusi terhadap warganya terkait aksi 2019 ganti presiden.
"Rakyatnya dipersekusi tapi presiden diam saja. Itu artinya dia setuju rakyatnya berkonflik," pungkas Ismail.
Logo PKS dan HTI memang terpampang pada sejumlah spanduk deklarasi #2019GantiPresiden di sejumlah lokasi di Pontianak, Kalimantan Barat dan juga di Surabaya Jawa Timur.
Selain memuat slogan #2019GantiPresiden serta foto Mardani dan Neno Warisman, dalam spanduk itu juga memuat tulisan 'saatnya khilafah ditegakkan'.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyatakan ada aktivitas kontra intelijen di balik pemasangan spanduk #2019GantiPresiden berlogo HTI dan PKS di sejumlah lokasi di Pontianak, Kalimantan Barat.
Menurutnya, pemasangan spanduk itu ditujukan untuk mendiskreditkan kampanye #2019GantiPresiden.
"Saya melihat ini kontra intelijen. Ada yang melakukan untuk mendiskreditkan," ujar Mardani di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/8).
[Gambas:Twitter] (gil)
"Itu tudingan yang ngawur dan salah besar," tegas Ismail kepada CNNIndonesia.com, Selasa (28/8).
Tudingan tersebut kata Ismail telah melecehkan masyarakat dan pelopor gerakan #2019GantiPresiden. Kubu pro pemerintah diyakini Ismail sedang menggiring opini sesat seolah-olah gerakan 2019 ganti presiden tidak punya aspirasi sendiri dan mudah diperintah oleh kelompok tertentu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ismail meyakini keberadaan spanduk ataupun bendera HTI di tengah-tengah deklarasi ganti presiden di setiap daerah adalah ulah intelijen. Dia menjamin tidak ada instruksi ataupun keinginan anggota HTI untuk memasang spanduk ataupun membawa bendera saat aksi.
"Jadi itu kontra intelijen. Ada yang sengaja memasang untuk mengecilkan peran gerakan 2019 ganti presiden. Kami tidak pernah bawa bendera HTI atau pasang spanduk khilafah atau negara Islam Indonesia. Itu kerjaan orang tidak bertanggung jawab," ungkap Ismail.
Sebagai bagian dari umat yang memiliki aspirasi yang sama, kata Ismail, anggota HTI juga ingin menjalankan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menegaskan pemimpin yang ingkar janji tidak layak memimpin republik ini.
Tak hanya itu, Ismail juga mengungkapkan anggota HTI ikut mendukung gerakan #2019GantiPresiden karena menurut mereka rezim saat ini sudah berbuat zalim terhadap gerakan dakwah dan ormas umat Islam.
Pihaknya kemudian mengkritisi sikap Presiden Jokowi sampai hari ini tidak mau berkomentar soal banyaknya persekusi terhadap warganya terkait aksi 2019 ganti presiden.
"Rakyatnya dipersekusi tapi presiden diam saja. Itu artinya dia setuju rakyatnya berkonflik," pungkas Ismail.
 Ilustrasi. HTI membantah pasang bendera dan spanduk pro khilafah di aksi 2019 ganti presiden. (CNN Indonesia/Tiara Sutari) |
Logo PKS dan HTI memang terpampang pada sejumlah spanduk deklarasi #2019GantiPresiden di sejumlah lokasi di Pontianak, Kalimantan Barat dan juga di Surabaya Jawa Timur.
Selain memuat slogan #2019GantiPresiden serta foto Mardani dan Neno Warisman, dalam spanduk itu juga memuat tulisan 'saatnya khilafah ditegakkan'.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyatakan ada aktivitas kontra intelijen di balik pemasangan spanduk #2019GantiPresiden berlogo HTI dan PKS di sejumlah lokasi di Pontianak, Kalimantan Barat.
Menurutnya, pemasangan spanduk itu ditujukan untuk mendiskreditkan kampanye #2019GantiPresiden.
"Saya melihat ini kontra intelijen. Ada yang melakukan untuk mendiskreditkan," ujar Mardani di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/8).
[Gambas:Twitter] (gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK