DPRD 'Serang' Anies soal Dana Rp5,8 T untuk BUMD
Dhio Faiz | CNN Indonesia
Selasa, 28 Agu 2018 23:17 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjilat ludah sendiri usai meminta tambahan Rp5,08 triliun untuk penyertaan modal daerah (PMD) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Bestari mengingatkan pada awal pemerintahan, Anies sempat mencoret anggaran serupa dengan alasan BUMD harus mandiri. Namun kini sebaliknya, Anies meminta kucuran anggaran demi keberlangsungan BUMD.
"Kemarin Anies-Sandi ketat sekali dengan PMD, meniadakan PMD dengan alasan supaya BUMD bisa mandiri. Kenapa sekarang dikeluarkan lagi? Tiba-tiba ludah yang dikeluarkan dijilat kembali," kata Bestari dalam rapat pembahasan APBD-P di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/8).
Dalam usulan APBD-P 2018, ada enam BUMD yang mengajukan penambahan anggaran. Mereka adalah PD PAL Jaya, PD Dharma Jaya, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Pembangunan Sarana Jaya, PDAM Jaya, dan PD Pasar Jaya.
Padahal pada pengajuan APBD 2018 murni, hanya dua BUMD yang dikabulkan, yaitu PT Mass Rapid Transit dan PT Jakarta Propertindo. Total PMD pun melonjak dari Rp5,9 triliun menjadi Rp10,997 triliun.
"Kalau bilang mandiri ya mandiri saja ke pihak ketiga," tutur Bestari.
Di kesempatan yang sama, Ketua Komisi D Iman Satria mengatakan penambahan anggaran untuk PMD tidak bermanfaat langsung bagi warga Jakarta.
Karena itu ia mengusulkan untuk membatalkan pengusulan itu dan menghitung ulang kebutuhan pembangunan di Jakarta.
"Nanti Rp11 triliun itu akan disimpan dulu. Jangan langsung dilekatkan ke pos tertentu. Supaya bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat," lanjut dia. (osc/asa)
Bestari mengingatkan pada awal pemerintahan, Anies sempat mencoret anggaran serupa dengan alasan BUMD harus mandiri. Namun kini sebaliknya, Anies meminta kucuran anggaran demi keberlangsungan BUMD.
"Kemarin Anies-Sandi ketat sekali dengan PMD, meniadakan PMD dengan alasan supaya BUMD bisa mandiri. Kenapa sekarang dikeluarkan lagi? Tiba-tiba ludah yang dikeluarkan dijilat kembali," kata Bestari dalam rapat pembahasan APBD-P di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam usulan APBD-P 2018, ada enam BUMD yang mengajukan penambahan anggaran. Mereka adalah PD PAL Jaya, PD Dharma Jaya, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Pembangunan Sarana Jaya, PDAM Jaya, dan PD Pasar Jaya.
Padahal pada pengajuan APBD 2018 murni, hanya dua BUMD yang dikabulkan, yaitu PT Mass Rapid Transit dan PT Jakarta Propertindo. Total PMD pun melonjak dari Rp5,9 triliun menjadi Rp10,997 triliun.
Di kesempatan yang sama, Ketua Komisi D Iman Satria mengatakan penambahan anggaran untuk PMD tidak bermanfaat langsung bagi warga Jakarta.
Karena itu ia mengusulkan untuk membatalkan pengusulan itu dan menghitung ulang kebutuhan pembangunan di Jakarta.
"Nanti Rp11 triliun itu akan disimpan dulu. Jangan langsung dilekatkan ke pos tertentu. Supaya bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat," lanjut dia. (osc/asa)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK