Rehabilitasi NTB Akibat Gempa Lombok Bakal Dipercepat

DZA, CNN Indonesia | Sabtu, 01/09/2018 04:24 WIB
Rehabilitasi NTB Akibat Gempa Lombok Bakal Dipercepat Pemerintah memutuskan mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi NTB yang diguncang gempa Lombok. (REUTERS/Beawiharta)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menginstruksikan rehabilitasi dan rekonstruksi dipercepat.

Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 mengenai percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

"Percepatan puing yang mana kita targetkan akan selesai insyaallah dalam satu bulan, terakhir pada akhir bulan September," kata Puan di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Jumat (31/8).



Puan mengatakan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB sudah dimulai sejak 25 Agustus 2018. Puan berharap semua kementerian terkait bisa membantu proses percepatan rehabilitasi.

Selain itu, Puan juga menginginkan kepada seluruh masyarakat turut membantu kinerja pemerintah dengan saling bergotong royong membangun daerah yang terkena dampak guncangan gempa.

"Kami harap masyarakat bisa bergotong royong. Karena kami tidak mau lihat mereka termenung dan termangu-mangu tanpa melakukan apa pun, sehingga tak sehat secara jasmani dan rohani," kata Puan.

Puan memastikan bahwa pemerintah juga memberikan bantuan sebesar Rp50 juta kepada warga NTB yang rumahnya mengalami kerusakan parah. Uang tersebut nantinya akan dibagi secara bertahap.


"Rp10 juta tahap awal akan kita berikan untuk modal kerja penduduk, untuk membeli peralatan, untuk memperbaiki rumahnya," kata Puan.

Hingga saat ini, tercatat rumah yang mengalami rusak berat mencapi 20 ribu sedangkan rumah rusak ringan atau sedang kurang lebih 70-78 ribu.

Dalam rapat tersebut, politikus PDIP itu ditunjuk untuk memimpin rapat koordinasi yang juga dihadiri oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/BPN Sofyan Jalil, Menteri Sosial Agus Gumiwang, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksdya Didit Herdiawan, dan Asisten Operasi (Asops) Kapolri Irjen Deden Juhara. (end)