PDIP Pecat Tersangka Korupsi DPRD Kota Malang
Ramadhan Rizki | CNN Indonesia
Selasa, 04 Sep 2018 23:01 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- PDIP menegaskan telah melakukan pemecatan bagi para anggota DPRD Kota Malang dari partai itu yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim hanya partainya yang berani memecat secara langsung sebagai tindakan tegas bagi para kadernya jika terkena kasus korupsi.
"Mereka yang terkena persoalan korupsi kami beri sanksi pemecatan. Hanya kami yang berani berikan sanksi pemecatan seketika," kata Hasto di Posko Pemenangan Jokowi-Ma'ruf, Menteng, Jakarta, Selasa (4/9).
Sebanyak 41 anggota DPRD Kota Malang telah menyandang status tersangka dugaan suap terkait persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2015. Jumlah wakil rakyat yang duduk di kursi dewan itu sendiri sebanyak 45 orang.
Setidaknya sembilan anggota DPRD dari fraksi PDIP menjadi tersangka dalam kasus tersebut.
Hasto mengatakan pihaknya bakal melakukan pergantian antar waktu (PAW) dalam waktu dekat bagi para kadernya di DPRD Kota Malang yang menjadi tersangka di KPK tersebut.
Hal itu bertujuan agar roda pemerintahan di Kota Malang tak terganggu dan dapat berjalan dengan baik pasca kejadian tersebut.
"Secepatnya kami lakukan bahkan hari ini karena kami berkonsentrasi agar pemerintah di daerah bisa berjalan. Jangan sampai pemerintahan tak bisa berjalan karena persoalan hukum," ungkapnya.
Di sisi lain, Hasto mengklaim partainya tetap menjunjung tinggi semangat anti korupsi dalam menjakankan program-program kerjanya selama ini.
Selain pemecatan kader terjerat kasus korupsi, ia mengatakan PDIP konsisten untuk tak mencalonkam kader eks koruptor sebagai bakal calon legislatif pada Pemilu 2019 mendatang.
"PDIP kami sejak awal punya komitmen tak mencalonkan itu, kami dukung kami sudah tandatangan pakta integritas dan tidak ada dari kami tingkat pusat," ujarnya.
Ia pun mengaku partainya telah mengambil sikap untuk mengganti seluruh bakal caleg eks koruptor di tingkat daerah dengan kader yang bersih dan berintergitas.
"Proses pencermatan setiap orang kadang ada yang menyembunyikan data itu, tapi kami ambil sikap tegas ganti semuanya," ujarnya.
(kid)
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim hanya partainya yang berani memecat secara langsung sebagai tindakan tegas bagi para kadernya jika terkena kasus korupsi.
"Mereka yang terkena persoalan korupsi kami beri sanksi pemecatan. Hanya kami yang berani berikan sanksi pemecatan seketika," kata Hasto di Posko Pemenangan Jokowi-Ma'ruf, Menteng, Jakarta, Selasa (4/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebanyak 41 anggota DPRD Kota Malang telah menyandang status tersangka dugaan suap terkait persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2015. Jumlah wakil rakyat yang duduk di kursi dewan itu sendiri sebanyak 45 orang.
Setidaknya sembilan anggota DPRD dari fraksi PDIP menjadi tersangka dalam kasus tersebut.
Hal itu bertujuan agar roda pemerintahan di Kota Malang tak terganggu dan dapat berjalan dengan baik pasca kejadian tersebut.
"Secepatnya kami lakukan bahkan hari ini karena kami berkonsentrasi agar pemerintah di daerah bisa berjalan. Jangan sampai pemerintahan tak bisa berjalan karena persoalan hukum," ungkapnya.
Di sisi lain, Hasto mengklaim partainya tetap menjunjung tinggi semangat anti korupsi dalam menjakankan program-program kerjanya selama ini.
Selain pemecatan kader terjerat kasus korupsi, ia mengatakan PDIP konsisten untuk tak mencalonkam kader eks koruptor sebagai bakal calon legislatif pada Pemilu 2019 mendatang.
"PDIP kami sejak awal punya komitmen tak mencalonkan itu, kami dukung kami sudah tandatangan pakta integritas dan tidak ada dari kami tingkat pusat," ujarnya.
Ia pun mengaku partainya telah mengambil sikap untuk mengganti seluruh bakal caleg eks koruptor di tingkat daerah dengan kader yang bersih dan berintergitas.
"Proses pencermatan setiap orang kadang ada yang menyembunyikan data itu, tapi kami ambil sikap tegas ganti semuanya," ujarnya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK