Rupiah Melemah, Gerindra Sentil Jokowi Tak Pamer Proyek

Tiara Sutari, CNN Indonesia | Rabu, 05/09/2018 06:55 WIB
Rupiah Melemah, Gerindra Sentil Jokowi Tak Pamer Proyek Wakil Ketua Umum Partai Gerindra FX Arief Poyuono. (CNN Indonesia/Galih Gumelar)
Jakarta, CNN Indonesia -- Nilai rupiah terhadap dolar Amerika hampir menyentuh angka Rp15 ribu. Melihat hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono meminta Presiden Joko Widodo tidak perlu lagi membanggakan pembangunan infrastruktur pada masa pemerintahannya.

"Jokowi jangan sombonglah. Jokowi jangan jemawa bilang infrastruktur, pembangunan naik, tapi kan dibangun dari utang. Sekarang dollar naik, itu lho yang harus benar-benar diperhatikan," kata Arief kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Selasa (4/9).

Arief mengklaim pendanaan pembangunan infrastruktur berasal dari utang yang kini nilainya akan semakin tinggi. Hal itu sebagai imbas dari kenaikan nilai tukar dollar terhadap rupiah.



Salah satu contohnya kata Arief ketika Jokowi membanggakan gelaran Asian Games 2018. Jokowi, kata Arief, memamerkan keuntungan Rp45 triliun dari ajang Asian Games, dengan modal pembangunan Rp35 triliun.

"Tapi LRT itu kan dibuat dari utang, belum dibayar, untungnya dari mana? Hitung-hitungan ekonomi enggak begitu, salah dia," katanya.

Naiknya nilai tukar dollar Amerika Serikat terhadap rupiah menurut Arief akan berimbas pada kesejahteraan rakyat. Bahkan dia memperkirakan bukan tidak mungkin krisis ekonomi akan semakin cepat terjadi. Sebab menurut dia Presiden Jokowi justru panik menghadapi kelompok oposisi ketimbang mencari solusi memperbaiki ekonomi nasional.

"Presiden panik, kurangilah tensi politik, jangan panik, jangan jegal-jegal gerakan ganti presiden, karena apa? Karena pasar internasional akan melihat kepanikan itu makanya mereka akan banyak tarik investasinya di sini, fatal," kata dia.


Arief menilai melemahnya nilai rupiah juga akan berimbas pada masyarakat kelas bawah. Nilai produksi perusahaan pun akan meningkat, sehingga demi menjaga efisiensi perusahaan, maka akan terjadi pengurangan pengeluaran, salah satunya dengan jalan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.

"Produksi naik, akibatnya akan ada pengurangan demi efisiensi yang berimbas pada PHK, yang tersiksa rakyat juga," kata dia. (ayp)