Gerindra: Kapolda Sumbar Tak Netral Soal #2019GantiPresiden
Martahan Sohuturon | CNN Indonesia
Kamis, 06 Sep 2018 06:25 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade menyayangkan sikap Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Kapolda Sumbar) Inspektur Jenderal Fakhrizal, lantaran menyatakan tidak bakal mengizinkan deklarasi gerakan #2019GantiPresiden pada 27 September mendatang.
Andre menilai pernyataan Fakhrizal telah mencederai demokrasi dan reformasi, serta tidak menghormati undang-undang dan kebebasan berpendapat masyarakat.
"Kapolda Sumbar terindikasi tidak netral, karena merasa seperti wasit pemilu menyatakan ini kampanye, melarang gerakan #2019GantiPresiden," ucap Andre kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/9).
Andre merasa pernyataan Fakhrizal justru menyeret Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) masuk ke dalam pusaran politik praktis, dan bersikap seolah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Andre pun mempertanyakan alasan Fakhrizal menolak gerakan #2019GantiPresiden. Sebab, kata dia, KPU dan Bawaslu sudah menyatakan gerakan itu bukan merupakan kampanye.
"KPU dan Bawaslu sudah menyatakan bahwa #2019GantiPresiden bukan kampanye, ini merupakan kebebasan bereskpresi. Saya bingung, Kapolda ini apa dasar pemikirannya ini kampanye harus dilarang," kata dia.
Andre mengingatkan Fakhrizal kalau Sumatera Barat merupakan basis massa pendukung bakal calon presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, berdasarkan hasil survei terkini, jumlah masyarakat Sumbar yang mendukung Prabowo berjumlah sekitar 70 persen.
Dengan demikian, lanjutnya, tidak mungkin ada organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melakukan persekusi di Sumbar.
Dalam sebuah potongan video wawancara Fakhrizal dengan sejumlah awak media yang diterima CNNIndonesia.com, dia menyatakan Polda Sumbar belum menerima pemberitahuan terkait rencana kegiatan #2019GantiPresiden.
Fakhrizal pun menegaskan pihaknya tidak akan mengizinkan kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden.
"Enggak kami izinkan deklarasi #2019GantiPresiden. Di kita enggak ada. Enggak ada," ucapnya. (ayp/sur)
Andre menilai pernyataan Fakhrizal telah mencederai demokrasi dan reformasi, serta tidak menghormati undang-undang dan kebebasan berpendapat masyarakat.
"Kapolda Sumbar terindikasi tidak netral, karena merasa seperti wasit pemilu menyatakan ini kampanye, melarang gerakan #2019GantiPresiden," ucap Andre kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Andre merasa pernyataan Fakhrizal justru menyeret Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) masuk ke dalam pusaran politik praktis, dan bersikap seolah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Andre pun mempertanyakan alasan Fakhrizal menolak gerakan #2019GantiPresiden. Sebab, kata dia, KPU dan Bawaslu sudah menyatakan gerakan itu bukan merupakan kampanye.
Lihat juga:NTT Larang Gerakan #2019GantiPresiden |
Andre mengingatkan Fakhrizal kalau Sumatera Barat merupakan basis massa pendukung bakal calon presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, berdasarkan hasil survei terkini, jumlah masyarakat Sumbar yang mendukung Prabowo berjumlah sekitar 70 persen.
Dengan demikian, lanjutnya, tidak mungkin ada organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melakukan persekusi di Sumbar.
Dalam sebuah potongan video wawancara Fakhrizal dengan sejumlah awak media yang diterima CNNIndonesia.com, dia menyatakan Polda Sumbar belum menerima pemberitahuan terkait rencana kegiatan #2019GantiPresiden.
Fakhrizal pun menegaskan pihaknya tidak akan mengizinkan kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden.
"Enggak kami izinkan deklarasi #2019GantiPresiden. Di kita enggak ada. Enggak ada," ucapnya. (ayp/sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK