Kritik Prabowo Soal Penguasaan Lahan Dinilai Keliru

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah aktivis agraria menilai pernyataan bakal calon presiden Prabowo Subianto tentang kepemilikan tanah keliru. Tidak semua yang dikatakan oleh kandidat calon presiden itu patut dipercaya.

Dalam sebuah pidato peluncuran bukunya tempo hari, Prabowo menyampaikan bahwa ketidakadilan ekonomi di Indonesia tercermin dari ketimpangan kepemilikan tanah. Ia menuturkan ketimpangan itu mencapai 0,73 persen pada 2014.

"Artinya, 1 persen populasi terkaya di Indonesia, 2,5 juta orang, memiliki 73 persen tanah Indonesia. Angka sekarang pasti lebih tinggi," kata Prabowo.

Lihat juga: Cakap Prabowo dan Jokowi soal Harta 1 Persen 'Tuan Tanah'

Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin melihat ada yang keliru dari pernyataan Prabowo tersebut.

Iwan menduga yang dimaksud oleh Prabowo bukan penguasaan luas lahan, melainkan penguasaan aset lahan. Jika luas lahan berarti harafiah, aset lahan diartikan sebagai nilai dari lahan yang dimiliki.

"Tanah di sini (Jakarta) 1 hektare bisa setara 1.000 hektare tanah di Papua kan. Kalau luasnya ya enggak, tapi kalau dari nilai aset iya," kata Iwan yang ditemui di peringatan milad tokoh agraria Gunawan Wiradi di Jakarta Selatan, Rabu (5/9).

Lihat juga: Prabowo Kritik Penguasaan Tanah oleh Segelintir Elite

Dalam aspek aset lahan, KPA mencatat ada sekitar 2 persen penduduk yang menguasai 74 persen aset lahan. Namun kalau ditilik dari aspek luas, mereka mencatat 74 persen lahan di Indonesia masih dikuasai oleh negara meskipun sebagian ada yang disewakan ke industri.

"Memang ada ketimpangan aset yang sangat tajam, tapi bukan ketimpangan luas," imbuh Iwan.

Deputi Direktur Sawit Watch Ahmad Surambo melihat ucapan Prabowo tersebut ada benarnya jika dipersempit hanya ke sektor industri kelapa sawit saja.

Lihat juga: Program Sertifikat Tanah ala Jokowi Baru Capai 32 Persen

Sawit Watch mencatat ada puluhan perusahaan sawit yang memiliki lahan dengan luas 400 hektare lebih. Kendati begitu, Rambo menilai pernyataan Prabowo itu masih agak rancu sebab tidak menjelaskan jenis pemilik lahan yang dimaksud.

"Dalam kerangka itu bukan berarti orang yang menguasai. Perlu ditanya balik, individu, perusahaan, atau apa?" ujarnya. (wis/gil)