Cakap Prabowo dan Jokowi soal Harta 1 Persen 'Tuan Tanah'
Anugerah Perkasa | CNN Indonesia
Selasa, 04 Sep 2018 12:48 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebutkan bahwa ketidakadilan ekonomi sudah terlalu parah dengan adanya ketimpangan kepemilikan tanah.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam bukunya yang baru diluncurkan pekan lalu dengan judul Paradoks Indonesia: Negara Kaya Raya, Tetapi Masih Banyak Rakyat Hidup Miskin.
Dia menuturkan kekayaan hakiki adalah kepemilikan tanah. Data yang dimilikinya, Prabowo menuturkan, ketimpangan kepemilikan lahan mencapai 0,73 persen pada 2014.
"Artinya, 1 persen populasi terkaya di Indonesia, 2,5 juta orang, memiliki 73 persen tanah Indonesia. Angka sekarang pasti lebih tinggi," kata dia.
Dia juga mempertanyakan apakah para petani memiliki tanah sendiri dan berapa luas yang dipunya. Prabowo membandingkan apakah lahan yang dimiliki itu meningkat atau menurun dibandingkan dengan apa yang terjadi pada 10-30 tahun lalu.
Prabowo mengutip data BPS pada 2015, menyebutkan bahwa 75 persen lebih dari 28 juta petani tak punya lahan sendiri.
Lahan dan kemiskinan sendiri menjadi masalah yang mencuat. Sebelumnya, politikus senior PAN Amien Rais menyebut bagi-bagi lahan melalui sertipikat ala pemerintahan Jokowi merupakan hal bohong.
Di sisi lain, kritik organisasi lingkungan Greenomics menyebut bahwa Menteri Kehutanan di era pemerintahan SBY yakni Zulkifli Hasan justru memberikan izin untuk pelepasan hutan 1,64 juta hektare atau 25 kali lipat luas Jakarta.
Zulkilfi sendiri merupakan Ketua Umum PAN saat ini dan menjabat sebagai Ketua MPR.
Penguasaan Lahan
Di sisi lain, Presiden Joko Widodo pada Juli lalu mengakui penguasaan aset dalam bentuk lahan. Menurutnya, ada satu individu atau satu perusahaan yang menguasai 200 ribu-600 ribu hektare.
Walaupun demikian, kata Jokowi, dia menggarisbawahi bahwa yang memberikan konsesi itu bukanlah dirinya. "Saya enggak pernah memberi 1 meteri persegi pun kepada mereka," katanya.
Pemerintah sendiri meluncurkan Reforma Agraria dan Perhutanan sosial dengan target lahan yang dibagikan 12 juta hektare. Dia menuturkan program itu dimaksudkan untuk pemerataan ekonomi, terutama untuk kelompok marginal dengan adanya pembagian sertipikat lahan.
"Supaya masyarakat memiliki pegangan status hukum hak atas tanah dan tak terjadi lagi sengketa di mana-mana," kata Jokowi.
Dalam situs Sekretaris Kabinet, Jokowi sedikitnya tiga kali menyatakan bahwa bukan pihaknya yang memberikan konsesi lahan kepada individu atau perusahaan yang memiliki konsesi lahan skala besar tersebut. Pernyataan itu disampaikan pada Maret, Mei dan Juli lalu.
"Memang ada ketimpangan dalam kepemilikan, juga harus ngerti bahwa distribusi itu bukan saya yang melakukan. Itu yang saya enggak mau dituding-tuding. Kita mbagi saja enggak," ujarnya pada Maret.
Terpisah, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sebelumnya mencatat 659 konflik lahan terjadi sepanjang 2017. Konflik terbesar adalah di sektor perkebunan yakni mencapai 208 konflik.
KPA juga mencatat konflik itu memakan lahan dengan luas 520.491 hektare lahan dengan melibatkan 653 ribu keluarga. Terkait dengan hal itu, Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menuturkan pemerintahan Jokowi belum memiliki kehendak politik yang kuat untuk menuntaskan persoalan tersebut.
"Pemerintahan Jokowi ini tidak mempunyai kehendak politik yang kuat untuk melaksanakan Reforma Agraria," kata dia awal tahun lalu. (asa)
Hal itu disampaikan Prabowo dalam bukunya yang baru diluncurkan pekan lalu dengan judul Paradoks Indonesia: Negara Kaya Raya, Tetapi Masih Banyak Rakyat Hidup Miskin.
Dia menuturkan kekayaan hakiki adalah kepemilikan tanah. Data yang dimilikinya, Prabowo menuturkan, ketimpangan kepemilikan lahan mencapai 0,73 persen pada 2014.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia juga mempertanyakan apakah para petani memiliki tanah sendiri dan berapa luas yang dipunya. Prabowo membandingkan apakah lahan yang dimiliki itu meningkat atau menurun dibandingkan dengan apa yang terjadi pada 10-30 tahun lalu.
Prabowo mengutip data BPS pada 2015, menyebutkan bahwa 75 persen lebih dari 28 juta petani tak punya lahan sendiri.
Lahan dan kemiskinan sendiri menjadi masalah yang mencuat. Sebelumnya, politikus senior PAN Amien Rais menyebut bagi-bagi lahan melalui sertipikat ala pemerintahan Jokowi merupakan hal bohong.
Di sisi lain, kritik organisasi lingkungan Greenomics menyebut bahwa Menteri Kehutanan di era pemerintahan SBY yakni Zulkifli Hasan justru memberikan izin untuk pelepasan hutan 1,64 juta hektare atau 25 kali lipat luas Jakarta.
Zulkilfi sendiri merupakan Ketua Umum PAN saat ini dan menjabat sebagai Ketua MPR.
 Program bagi sertifpikat tanah di Soreang, Jawa Barat pada Desember 2017. (Foto: ANTARA FOTO/M Agung Rajasa) |
Penguasaan Lahan
Di sisi lain, Presiden Joko Widodo pada Juli lalu mengakui penguasaan aset dalam bentuk lahan. Menurutnya, ada satu individu atau satu perusahaan yang menguasai 200 ribu-600 ribu hektare.
Walaupun demikian, kata Jokowi, dia menggarisbawahi bahwa yang memberikan konsesi itu bukanlah dirinya. "Saya enggak pernah memberi 1 meteri persegi pun kepada mereka," katanya.
Pemerintah sendiri meluncurkan Reforma Agraria dan Perhutanan sosial dengan target lahan yang dibagikan 12 juta hektare. Dia menuturkan program itu dimaksudkan untuk pemerataan ekonomi, terutama untuk kelompok marginal dengan adanya pembagian sertipikat lahan.
"Supaya masyarakat memiliki pegangan status hukum hak atas tanah dan tak terjadi lagi sengketa di mana-mana," kata Jokowi.
Dalam situs Sekretaris Kabinet, Jokowi sedikitnya tiga kali menyatakan bahwa bukan pihaknya yang memberikan konsesi lahan kepada individu atau perusahaan yang memiliki konsesi lahan skala besar tersebut. Pernyataan itu disampaikan pada Maret, Mei dan Juli lalu.
"Memang ada ketimpangan dalam kepemilikan, juga harus ngerti bahwa distribusi itu bukan saya yang melakukan. Itu yang saya enggak mau dituding-tuding. Kita mbagi saja enggak," ujarnya pada Maret.
Terpisah, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sebelumnya mencatat 659 konflik lahan terjadi sepanjang 2017. Konflik terbesar adalah di sektor perkebunan yakni mencapai 208 konflik.
KPA juga mencatat konflik itu memakan lahan dengan luas 520.491 hektare lahan dengan melibatkan 653 ribu keluarga. Terkait dengan hal itu, Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menuturkan pemerintahan Jokowi belum memiliki kehendak politik yang kuat untuk menuntaskan persoalan tersebut.
"Pemerintahan Jokowi ini tidak mempunyai kehendak politik yang kuat untuk melaksanakan Reforma Agraria," kata dia awal tahun lalu. (asa)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK