Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua TKN Joko Widodo-Maruf Amin, Abdul Kadir Karding menyebut iklan Jokowi di Bioskop merupakan bagian dari sosialisasi kinerja pemerintah. Iklan tersebut menurutnya bukan bagian dari kampanye untuk Jokowi di Pilpres.
Karding menyatakan pemerintah wajib menyosialisasikan hasil kinerjanya kepada masyarakat, termasuk di
bioskop.
Hal itu merespons keluhan sejumlah netizen soal iklan kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di sejumlah bioskop.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Suatu kewajiban pemerintah itu melaporkan dan sosialisasikan kinerjanya," ujar Karding di Gedung High End, Jakarta, Rabu (12/9).
Menurutnya, sosialisasi kinerja pemerintah tidak boleh dilarang. Sebab, seluruh masyarakat perlu mengetahui kinerja setiap pemimpinnya.
"Coba bayangkan kalau pemerintah saja sudah dilarang untuk sosialisasikan kinerjanya, itu sudah bahaya. Karena masyarakat perlu tahu apa yang Anda lakukan jika sudah dipilih jadi pemimpin, salah satunya lewat bioskop, lewat mana saja," tuturnya.
Di sisi lain, Karding menilai sosialisasi yang dilakukan pemerintah bukan bagian dari kampanye. Sebab, kinerja pemerintah saat ini bukan untuk kepentingan Jokowi selaku petahana di Pilpres 2019.
Baginya, sosialisasi hasil kinerja pemerintahan Jokowi-JK adalah bagian dari tanggungjawab moral sebagai pemimpin negara kepada rakyat.
"Ini bukan soal kampanye, [kepentingan] pemerintah ini, pemerintah, bukan Pak Jokowi pribadi sebagai capres," ujar Karding, yang juga menjabat Sekjen PKB ini.
Sebelumnya, warganet pengguna akun media sosial Twitter di Indonesia ramai membicarakan soal iklan yang menampilkan Jokowi sebelum film diputar di bioskop.
(arh/sur)