Pemprov DKI Usul Hidupkan Lagi Anggaran Selter Bukit Duri

Dias Saraswati, CNN Indonesia | Kamis, 13/09/2018 23:00 WIB
Pemprov DKI Usul Hidupkan Lagi Anggaran Selter Bukit Duri Pemprov DKI Jakarta akan usulkan untuk hidupkan lagi anggaran pembangunan selter atau tempat tinggal sementara warga Bukit Duri yang kena gusur (CNN Indonesia/Hesti Rika Pratiwi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemprov DKI Jakarta kembali menghidupkan anggaran pembangunan hunian sementara (selter) untuk warga Bukit Duri.

Hal tersebut diungkapkan oleh Plt Kepala Dinas Perumahan DKI Meli Budiastuti dalam rapat Banggar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (13/9).

"Terkait selter Bukit Duri, Pak, anggarannya sudah dimatikan karena lahan tidak tersedia, itu anggarannya Rp5,9 miliar, kami usulkan untuk dihidupkan kembali," kata Meli.


Sementara itu, Sekertaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah mengatakan pembangunan smelter Bukit Duri memang sempat terkendala soal lahan. Namun, ia mengklaim proses pencarian maupun pembebasan lahan tersebut masih terus dilakukan.

"Banyak kendala, on process terus," ujar Saefullah.

Diketahui saat ini Pemprov DKI telah memiliki dua opsi lahan yang bisa digunakan untuk membangun selter.

Dua lahan itu yakni lahan bekas Wisma Ciliwung dan lahan milik Kementerian Keuangan.

DPRD DKI Jakarta pun sepakat menyetujui usulan dihidupkannya kembali anggaran tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat mencoret anggaran pembangunan selter di Bukit Duri dalam anggaran penerimaan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2018.

Dalam dokumen Pembahasan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2018 yang diterima CNNIndonesia.com, anggaran Rp5,98 miliar itu dicoret karena tak ada lahan.

ski
"Tidak ada lokasi yang memadai dibangun selter, tadinya kan maunya jangan jauh dari situ. Tapi ternyata tidak ada lokasinya daripada tidak bisa dilaksanakan dan jadi Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran), lebih baik kita matikan saja," kata Meli Budiastuti beberapa waktu lalu.

Pembangunan selter ini sempat dijanjikan Anies kepada warga Bukit Duri. Ia juga menjanjikan akan memberi dana kompensasi bagi warga Bukit Duri yang mengontrak dengan uang sendiri.
Namun hingga saat ini kedua janji itu belum terealisasi. Warga wilayah ini sebelumnya terkena gusur di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Namun mereka memenangkan gugatan class action atas penggusuran itu pada 2016.
(eks/eks)