Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa
Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan iklan kinerja pemerintah yang dipasang oleh
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di bioskop bukan merupakan kampanye
Joko Widodo jelang Pilpres 2019.
Menurutnya, iklan tersebut bagian dari tugas Kominfo untuk menjelaskan capaian pemerintah kepada masyarakat.
"Saya kira itu bukan kampanye. Itu semacam
public relation dari kementerian," ujar Muhaimin di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (14/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Cak Imin menuturkan tidak ada satu aturan di dalam undang-undang maupun Peraturan KPU yang dilanggar oleh Kemkominfo saat memasang iklan tersebut.
Sebab, ia menyebut semua pihak, termasuk kementerian bisa memasang iklan selama melakukan pembayaran kepada pihak bioskop.
"Yang penting bayar. Siapapun bisa iklan di bioskop asal bayar. Itu Kominfo bayar juga," tuturnya.
Meski menegaskan bukan kampanye, Cak Imin menyesalkan langkah Kominfo yang lebih memilih bioskop ketimbang stasiun televisi untuk menampilkan kinerja pemerintah.
Ia bahkan menyebut Kominfo terlalu mengirit anggaran publikasi karena hanya memilih bioskop.
"Kominfo menurut saya terlalu
ngirit. Kan murah itu. Menurut saya Kominfo cari irit-iritan itu. Kalau mau di televisi dong," ujar Cak Imin.
Lebih dari itu, ia mempersilakan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga untuk melaporkan hal tersebut kepada Badan Pengawas Pemilu. Sebab, ia yakin iklan tersebut bukan sebuah kampanye.
Sebelumnya Kominfo mengatakan iklan keberhasilan pemerintah di bioskop memang dipasang untuk menyasar generasi milenial. Kemkominfo membantah iklan tersebut terkait dengan Pemilihan Presiden 2019.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu menilai tidak ada yang perlu dipermasalahkan dari iklan tersebut.
Kemkominfo mengakui telah memasang iklan di jaringan bioskop di Indonesia, seperti iklan "2 Musim, 65 Bendungan.'
"Fungsi Kemkominfo adalah Government Public Relation, kabar baik pemerintah yang berjalan harus kami sampaikan, siapapun rezimnya harus kami sampaikan, kebetulan sekarang pak Jokowi," kata Ferdinandus kepada
CNNIndonesia.com, Rabu (12/9).
(dal/sur)