Pemda Aku Sulit untuk Hapus Tunggakan Sewa Rusun

Dias Saraswati, CNN Indonesia | Sabtu, 15/09/2018 02:45 WIB
Pemda Aku Sulit untuk Hapus Tunggakan Sewa Rusun Ilustrasi (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Meli Budiastuti mengatakan Pemprov DKI merasa sulit untuk menghapus tunggakan sewa rusun karena hal itu tak bisa serta merta dilakukan.

Diketahui, tunggakan sewa rusun di 24 lokasi dengan total 16.575 unit mencapai Rp27,8 miliar.

Meli menyampaikan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Rusunawa dijelaskan jika setiap penghuni merupakan wajib retribusi.


Tunggakan sewa rusun tersebut, kata Meli masuk dalam piutang daerah sehingga tata cara penghapusan harus didasarkan pada PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

"Maka penghapusan retribusinya (sewa) harus melalui Kementerian Keuangan," kata Meli dalam rapat Banggar di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (13/9).

Usulan penghapusan tunggakan tersebut sempat disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik. Alasannya, kata Taufik jika tunggakan tidak dihapuskan tunggakan justru akan semakin menumpuk karena ketidakmampuan ekonomi para penghuni rusun.

"Yang begitu menurut saya lebih baik kita putihkan," ujar Taufik.

Jika tidak bisa dihapuskan, Taufik mengusulkan agar Pemprov DKI memberikan subsidi kepada penghuni rusunawa yang tidak mampu.

Meli menjelaskan berdasarkan PP tersebut maka penghuni rusun yang ingin menghapuskan tunggakan harus mengajukan kepada Gubernur.

Nantinya, Gubernur akan mengajukan penghapusan tunggakan sewa rusun tersebut ke Kementerian Keuangan.

Namun, Meli juga menyebut yang berhak mengajukan penghapusan tunggakan atau pemutihan adalah para penghuni rusun yang telah menunggak selama tiga tahun. Karenanya, saat ini pihaknya tengah memilah warga rusun yang bisa mengajukan penghapusan tunggakan tersebut.

"Kami lagi memilah mana warga yang benar-benar tidak mampu. Itu akan kami prioritaskan untuk mengajukan pemutihan sesuai persyaratan PP tadi," tutur Meli.

Kendati demikian, sambung Meli, pihaknya bisa menghapus tunggakan biaya air serta listrik bagi para penghuni rusun.

Total tunggakan listrik di lima rusun yang masih menggunakan meter induk mencapai Rp1,3 miliar. Sedangkan untuk total tunggakan biaya air mencapai Rp6,9 miliar.

Meli mengatakan unit pengelola rumah susun (UPRS) tengah mendata data penghuni rumah susun yang benar-benar tidak mampu untuk melakukan penghapusan biaya listrik serta air.

"Kemungkinan penghapusan tunggakan listrik dan air karena sudah dibayarkan dengan APBD masing-masing UPRS," ucap Meli.

Khusus untuk penghapusan denda tunggakan sewa rusun, kata Meli, mekanismenya harus diatur dalam peraturan gubernur. Pemprov DKI akan merumuskan pergub tersebut.

Meli menuturkan, pemutihan denda tunggakan sewa rusun, tunggakan biaya air, dan listrik, diharapkan bisa meringankan beban penghuni rusun dalam mencicil tunggakan sewa rusun.

"Untuk sementara tunggakan listrik, air, dan denda itu yang akan kami ajukan untuk diputihkan," katanya. (eks/eks)