Kubu Jokowi Belum Bisa Prioritaskan Program Bansos ala SBY
Tim CNN Indonesia | CNN Indonesia
Selasa, 18 Sep 2018 19:41 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G. Plate merespons pidato Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyinggung soal kebebasan berpendapat dan isu ekonomi.
Menurut Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional bakal pasangan calon Joko Widodo-Ma'ruf Amin ini, pemerintahan sekarang mengganti segera pilihan kebijakannya dari sebelumnya menitikberatkan pada konektivitas menjadi bantuan sosial.
"Tentu kita tidak bisa meminta supaya Joko Widodo serta merta mengganti program konektivitasnya dengan bantuan sosial misalnya," ujarnya, di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (18/9).
Johnny mengakui bahwa kebijakan pemerintah Jokowi yang menekankan belanja infrastruktur dan konektivitas itu tidak langsung dirasakan saat ini atau baru dirasakan dampaknya di masa mendatang.
Namun demikian, kata dia, pemerintah Jokowi juga tetap membuat kebijakan yang memperhatikan masyarakat melalui perlindungan sosial maupun kebijakan yang menekan inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat.
Dengan demikian, lanjut Johnny, berbagai masukan termasuk pidato SBY akan dianalisa kembali terkait relevansinya dengan program pemerintahan saat ini.
"Kami berterima kasih banyak masukan yang menjadi pertimbangan kami, tapi tentu kebijakan presiden, setiap presiden mempunyai tekanan kebijakan yang berbeda-beda," ujarnya.
Soal kebebasan berpendapat, Johnny mengatakan pemerintahan Jokowi-JK termasuk yang sangat demokratis.
"Terkait hak individu, kebebasan berpendapat, saya kira pemerintahan Pak Joko Widodo saat ini salah satu pemerintahan yang sangat demokratis," kata
Ia juga menilai pemerintahan Jokowi telah secara sungguh-sungguh memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan hak-hak berserikat.
Dalam pidatonya Senin (17/9), SBY menyebut banyak program pengentasan kemiskinan, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), di eranya yang dikaim cukup sukses. Namun, ia menyebut itu justru tak lagi dilanjutkan pemerintahan selanjutnya karena dianggap boros.
Selain itu, dua periode kepemimpinannya diklaim sangat menjunjung pada kebebasan berpendapat dan kebebasan pers.
(swo/arh)
Menurut Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional bakal pasangan calon Joko Widodo-Ma'ruf Amin ini, pemerintahan sekarang mengganti segera pilihan kebijakannya dari sebelumnya menitikberatkan pada konektivitas menjadi bantuan sosial.
"Tentu kita tidak bisa meminta supaya Joko Widodo serta merta mengganti program konektivitasnya dengan bantuan sosial misalnya," ujarnya, di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (18/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun demikian, kata dia, pemerintah Jokowi juga tetap membuat kebijakan yang memperhatikan masyarakat melalui perlindungan sosial maupun kebijakan yang menekan inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat.
Soal kebebasan berpendapat, Johnny mengatakan pemerintahan Jokowi-JK termasuk yang sangat demokratis.
"Terkait hak individu, kebebasan berpendapat, saya kira pemerintahan Pak Joko Widodo saat ini salah satu pemerintahan yang sangat demokratis," kata
Dalam pidatonya Senin (17/9), SBY menyebut banyak program pengentasan kemiskinan, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), di eranya yang dikaim cukup sukses. Namun, ia menyebut itu justru tak lagi dilanjutkan pemerintahan selanjutnya karena dianggap boros.
Selain itu, dua periode kepemimpinannya diklaim sangat menjunjung pada kebebasan berpendapat dan kebebasan pers.
(swo/arh)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK