KPU Persilakan SBY Jika Mau Teken Deklarasi Kampanye Damai

Tim | CNN Indonesia

Kamis, 27 Sep 2018 05:01 WIB

SBY tak ikut teken komitmen deklarasi kampanye damai karena walkout dari lokasi acara. KPU mempersilakan Demokrat datang jika masih ingin ikut tanda tangan. — Ketum Demokrat SBY saat deklarasi kampanye damai Pemilu 2019, Minggu (23/9). (CNN Indonesia/Hesti Rika).

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersilakan Partai Demokrat menandatangani komitmen kampanye damai Pemilu 2019 yang belum sempat dilakukan pada saat acara deklarasi kampanye damai di Monas, Minggu (23/9). KPU pun mempersilakan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku ketua umum datang ke KPU untuk menandatanganinya.

"Silakan hadir ke kantor KPU dan tanda tangan deklarasi kampanye damai. Karena yang tanda tangan adalah ketua umum atau sekjen partai, maka silahkan hadir ke KPU ketua umum atau sekjen partai yang mau tanda tangan," kata Anggota KPU RI Hasyim Asy'ari kepada wartawan, Selasa (26/9).

Terkait komitmen itu, sedianya seluruh pimpinan partai politik peserta pemilu ikut serta menandatanganinya pada hari minggu lalu bersamaan dengan deklarasi kampanye damai.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ada tiga poin yang disepakati bersama, yakni mewujudukan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; melaksanakan kampanye pemilu yang aman, tertib, berintegritas tanpa hoaks, politisasi SARA, dan politik uang; serta melaksanakan kampanye berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Lihat juga:

Demokrat Bandingkan Capaian SBY dan Jokowi selama Pimpin RI

Namun, baru lima menit sejak acara dibuka, SBY memboyong rombongan keluarganya meninggalkan lokasi acara. Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan bahwa sikap walkout itu sebagai bentuk protes terhadap keberadaan atribut partai dan kampanye yang bertebaran di lokasi acara.

Sementara kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebut SBY walkout karena merasa diprovokasi oleh pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

Berkenaan dengan aksi walkout itu, menurut Hasyim ada dua penafsiran jika Demokrat tidak menandatangani komitmen. "Dimaknai hadir tapi tidak setuju dengan materi deklarasi kampanye damai atau dapat dimaknai tidak hadir dalam deklarasi," kata Hasyim.

Namun demikian, Hasyim menyampaikan masih terbuka ruang bagi Demokrat jika ingin ikut menandatangani komitmen kampanye damai.

"Bila ada pimpinan partai hadir dalam deklarasi, tapi tidak tanda tangan dan sekarang mau ikut tanda tangan tetap akan difasilitasi oleh KPU," ujarnya.