Kubu Prabowo Minta Bawaslu Usut Bupati Pesisir Selatan

Jakarta, CNN Indonesia -- Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade menuding Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni melakukan kampanye terselubung di kalangan aparatur sipil negara (ASN). Dia meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusut dan tegas terhadap Hendrajoni.

"Kami minta Bawaslu memeriksa saudara Bupati Pesisir Selatan ini. Bawaslu tegas terhadap bupati ini, kampanye terselubung, memanfaatkan fasilitas negara. Dia mengampanyekan Jokowi di acara kedinasan," kata Andre kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/9).

Menurut Andre, apa yang dilakukan Hendrajoni tidak lah etis selaku kepala daerah. Andre mendapat informasi istri Hendrajoni adalah calon legislatif DPR dari Partai NasDem. Menurutnya, bila Hendrajoni ingin mendukung Jokowi dia harus mengambil cuti.

Lihat juga: Viral Video Bupati Pesisir Selatan Bagi-bagi Bantuan Jokowi

"Kalau mau dukung Jokowi silakan cuti, bantuan pemerintah itu uang Jokowi emang? Uang negara dibilang uang Jokowi, itu kan aneh," katanya.

Kejadian itu direkam dalam bentuk video yang beredar luas di dunia maya. Dalam video itu, Hendrajoni terlihat memberikan bantuan kepada beberapa orang berseragam ASN. Saat memberikan bantuan itu, ia menekankan bahwa bantuan tersebut dari Presiden RI yang juga calon presiden pemilu 2019, Joko Widodo.

"Bupati itu pakai pakaian dinas, urusannya urusan dinas, menyerahkan bantuan kan, kok tiba-tiba bupati melanggar etika. Secara implisit dia kampanye terselubung, nyebut nama Jokowi," ujar Andre.

Andre menyebut Hendrajoni adalah satu dari sepuluh kepala daerah di Sumatera Barat yang menyatakan mendukung Jokowi. Dia mengaku telah meminta klarifikasi kepada Wakil Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar, yang juga Ketua DPC Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan.

Menurut Andre, berdasarkan penjelasan Rusma bantuan yang diberikan Hendrajoni adalah dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Bantuan itu, kata Andre diberikan oleh Kemendes untuk Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) pada Senin (24/9). Seharusnya, menurut politikus Gerindra, Hendrajoni menyebut bantuan tersebut berasal dari Jokowi, padahal bersumber dari APBN.

Lihat juga: Iklan Jokowi Tayang di Bioskop sampai Masa Penetapan Capres

"Seharusnya bilang saja bantuan Kementerian Desa, bantuan pemerintah. Seakan-akan mengarahkan (kepada Jokowi)," ujarnya. (fra/ayp)