Realisasi APBD DKI 2018 Per Juni Baru 28,5% dari Rp71 Triliun
Tim | CNN Indonesia
Kamis, 27 Sep 2018 09:45 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan belanja daerah pada APBD DKI Jakarta Tahun 2018 hingga Juni hanya terealisasi sebesar 28,52 persen dari total anggaran sebesar Rp71,16 triliun.
"Sampai akhir bulan Juni 2018 telah direalisasikan sebesar Rp20,29 Triliun atau 28,52 persen," kata Anies dalam pidato penyampaian Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 di ruang paripurna DPRD DKI, Rabu (26/9).
Dari yang telah direalisasikan, kata Anies, paling besar untuk belanja tidak langsung yakni Rp12,25 triliun atau 39,54 persen dari rencana sebesar Rp30,99 triliun. Sedangkan untuk belanja langsung terealisasi sebesar Rp8,04 triliun atau 20,01 persen dari rencana sebesar Rp40,17 triliun.
Realisasi Pendapatan 36,59 persen
Sedangkan untuk pos pendapatan daerah dari rencana sebesar Rp66,02 triliun pada APBD 2018, hingga Juni terealisasi kurang dari setengahnya yakni sebesar Rp24,16 triliun atau sebesar 36,59 persen.
Rinciannya adalah pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp15,41 triliun yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya.
Anies menyampaikan realisasi PAD yang berasal dari pajak menjadi pos pendapatan dengan realisasi terbesar.
"Beberapa jenis pajak dengan capaian realisasi terbesar meliputi Pajak Kendaraan Bermotor 48,48 persen, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 47,84 persen, Pajak Restoran 46,60 persen, Pajak Hotel 45,38 persen, serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 44,33 persen," tutur Anies.
Sementara itu, pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan terealisasi sebesar Rp8,74 triliun atau 40,85 persen dari rencana Rp21,40 triliun.
Lebih dari itu, Anies juga menyatakan pertumbuhan ekonomi di Jakarta pada triwulan I 2018 sebesar 6,02 persen.
"Angka ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada Triwulan sebelumnya sebesar 5,88 persen,"
Selain pertumbuhan ekonomi, sambungnya, inflasi di Jakarta pada triwulan I 2018 tercatat 3,23 persen lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV 2017 sebesar 3,72 persen.
"Namun pada bulan Juni 2018, laju inflasi DKI Jakarta sebesar 3,31 persen," ujar Anies.
Atas dasar itu, Anies mengaku telah memerintahkanTim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DKI Jakarta terus melakukan koordinasi yang lebih baik antar instansi serta melakukan pengamanan stok pangan dengan mengoptimalkan peran BUMD.
Dalam Rapat Paripurna itu sendiri, DPRD DKI sepakat untuk menaikkan APBD DKI pada APBD-Perubahan 2018 menjadi Rp83,26 T atau naik Rp6 T dari semula. Namun, dari usulan yang diajukan Pemprov DKI, DPRD menolak dua Penyertaan Modal Daerah (PMD) bagi dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dua PMD yang ditolak itu adalah untuk PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PAM Jaya.
Atas penolakan itu, Anies mengaku tak kecewa. Dan, sambungnya, Pemprov DKI akan kan segera memfokuskan pembahasan anggaran yang ditolak pada APBD-P 2018 itu di APBD 2019. Rencananya, itu mulai dibahas pada pekan depan.
"Insyaallah [PMD] fokuskan di [APBD] 2019. Minggu depan sudah pembahasan 2019," ujarnya (dis/kid)
"Sampai akhir bulan Juni 2018 telah direalisasikan sebesar Rp20,29 Triliun atau 28,52 persen," kata Anies dalam pidato penyampaian Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 di ruang paripurna DPRD DKI, Rabu (26/9).
Dari yang telah direalisasikan, kata Anies, paling besar untuk belanja tidak langsung yakni Rp12,25 triliun atau 39,54 persen dari rencana sebesar Rp30,99 triliun. Sedangkan untuk belanja langsung terealisasi sebesar Rp8,04 triliun atau 20,01 persen dari rencana sebesar Rp40,17 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sedangkan untuk pos pendapatan daerah dari rencana sebesar Rp66,02 triliun pada APBD 2018, hingga Juni terealisasi kurang dari setengahnya yakni sebesar Rp24,16 triliun atau sebesar 36,59 persen.
Anies menyampaikan realisasi PAD yang berasal dari pajak menjadi pos pendapatan dengan realisasi terbesar.
"Beberapa jenis pajak dengan capaian realisasi terbesar meliputi Pajak Kendaraan Bermotor 48,48 persen, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 47,84 persen, Pajak Restoran 46,60 persen, Pajak Hotel 45,38 persen, serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 44,33 persen," tutur Anies.
Sementara itu, pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan terealisasi sebesar Rp8,74 triliun atau 40,85 persen dari rencana Rp21,40 triliun.
Lebih dari itu, Anies juga menyatakan pertumbuhan ekonomi di Jakarta pada triwulan I 2018 sebesar 6,02 persen.
"Angka ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada Triwulan sebelumnya sebesar 5,88 persen,"
Selain pertumbuhan ekonomi, sambungnya, inflasi di Jakarta pada triwulan I 2018 tercatat 3,23 persen lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV 2017 sebesar 3,72 persen.
"Namun pada bulan Juni 2018, laju inflasi DKI Jakarta sebesar 3,31 persen," ujar Anies.
Atas dasar itu, Anies mengaku telah memerintahkanTim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DKI Jakarta terus melakukan koordinasi yang lebih baik antar instansi serta melakukan pengamanan stok pangan dengan mengoptimalkan peran BUMD.
Dalam Rapat Paripurna itu sendiri, DPRD DKI sepakat untuk menaikkan APBD DKI pada APBD-Perubahan 2018 menjadi Rp83,26 T atau naik Rp6 T dari semula. Namun, dari usulan yang diajukan Pemprov DKI, DPRD menolak dua Penyertaan Modal Daerah (PMD) bagi dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dua PMD yang ditolak itu adalah untuk PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PAM Jaya.
Atas penolakan itu, Anies mengaku tak kecewa. Dan, sambungnya, Pemprov DKI akan kan segera memfokuskan pembahasan anggaran yang ditolak pada APBD-P 2018 itu di APBD 2019. Rencananya, itu mulai dibahas pada pekan depan.
"Insyaallah [PMD] fokuskan di [APBD] 2019. Minggu depan sudah pembahasan 2019," ujarnya (dis/kid)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK