Ketua BKN Jawab Usulan Papua Gelar Seleksi CPNS
Tim | CNN Indonesia
Sabtu, 29 Sep 2018 04:48 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana menjawab usulan yang disepakati oleh Gubernur Lukas Enembe dengan Majelis Rakyat Papua (MRP), DPRP, dan 28 bupati dan satu wali kota Papua mengenai penyelenggaraan seleksi CPNS pada Rabu (26/9). Salah satu usulannya adalah seleksi secara manual, bukan online.
Seleksi itu bahkan sempat dinyatakan diundur karena pemerintah daerah tak sepakat dengan sistem seleksi yang saat ini dijalankan di wilayah-wilayah lain di Indonesia.
"Rasa-rasanya tidak ada masalah kalau kita masih mau pakai sistem yang ada sekarang, penolakan itu mungkin karena lebih ketidaktahuan akan sistem ini," papar Hima saat ditemui di Kantor Kemenpan RB, Jakarta Pusat, Jumat (28/9).
"Setelah kita pelajari ternyata apa yang diminta itu sudah ada dalam sistem nanti kami akan bahas lebih lanjut soal itu," lanjutnya.
Hima mengatakan jika masih ada beberapa poin dari sistem seleksi saat ini yang dianggap menyulitkan masyarakat Papua, maka pihaknya siap memodifikasi sesuai dengan daerah sejauh tak mengurangi transparansi sistem. Namun, bukan permasalahan tes online yang tetap harus dilaksanakan di titik titik yang telah disiapkan.
"Kalaupun masih ada kesulitan mereka dalam melaksanakan sistem tersebut kita akan modifikasi sesuai dengan daerahnya. Misalnya saja untuk pendaftaran menggunakan NIK, kalau memang di Papua banyak orang tidak memiliki NIK kita akan gunakan metode yang lain. Misalnya kita akan pakai ijazah atau tanggal lahir untuk itu," ujarnya.
Hima mengklaim seluruh infrastruktur untuk seleksi CPNS tahun ini telah siap. Bahkan tes CPNS di Lombok barat, NTB, juga akan dilakukan secara online.
Jika ada daerah lain yang masih menolak maka pihaknya akan mengajak pelaksana daerah dan pimpinan daerah untuk berdiskusi.
"Infrastruktur sudah ada tinggal eksekusi saja kalau masih ada penolakan seperti di Papua maka kami akan undang untuk diskusi ya. Kita akan lihat bagian bagian mana yg menjadi keberatan mereka," imbuh Hima.
Warga Papua sejatinya sudah mendapatkan kuota tersendiri untuk daerahnya. Berdasarkan Permenpan Nomor 38 Tahun 2018, putra putri Papua dan Papua Barat memiliki formasi yang lebih diutamakan di daerahnya dibandikan dari jalur umum.
Sebesar 65 persen formasi bagi putra-putri Papua asli yang akan ditempatkan di daerah asalnya, dan 35 persen formasi untuk pelamar umum yang melamar di daerah Papua.
Kepala Bagian Media dan Pengaduan Masyarakat BKN, Yudhantoro Bayu Wiratmoko menjelaskan bahwa formasi khusus itu diberikan pemerintah karena faktor geografis nya berbeda. Selain itu, Bayu mengklaim perlu kearifan lokal di Papua untuk pengembangan daerah itu sendiri.
"Di sana wilayahnya sangat luas dan perlu perhatian lebih khusus. Dan banyak yang perlu dikembangkan di sana seperti kebutuhan muatan lokal di sana sebab Indonesa punya ciri khas sendiri," kata Bayu pada CNNIndonesia.com pada Rabu (26/9) di Kantor BKN.
Sementara itu, Menpan RB mengaku belum mengetahui penolakan penolakan seleksi CPNS termasuk di Papua ini. Meski demikian, dia meminta semua pihak melaksanakan sesuai peraturan undang-undang.
"Saya belum mendengar penolakan. Tetapi tetap semua harus menurut aturan itu dulu," jawabnya singkat.
Sebelumnya, Papua menginginkan seleksi atau penerimaan CPNS dilakukan secara manual atau offline. Kedua adalah kewenangan menerima CPNS berada di pembina kepegawaian atau di tingkat provinsi ada pada gubernur dan di kabupaten/kota, di bupati/wali kota.
Papua juga mengusulkan formasi K2 yang sampai kini belum diakomodir sebagai CPNS lebih diperjuangkan.
(kst/pmg)
Seleksi itu bahkan sempat dinyatakan diundur karena pemerintah daerah tak sepakat dengan sistem seleksi yang saat ini dijalankan di wilayah-wilayah lain di Indonesia.
"Rasa-rasanya tidak ada masalah kalau kita masih mau pakai sistem yang ada sekarang, penolakan itu mungkin karena lebih ketidaktahuan akan sistem ini," papar Hima saat ditemui di Kantor Kemenpan RB, Jakarta Pusat, Jumat (28/9).
Lihat juga:Kapolri Klaim Akan Sikat Calo-calo CPNS 2018 |
"Setelah kita pelajari ternyata apa yang diminta itu sudah ada dalam sistem nanti kami akan bahas lebih lanjut soal itu," lanjutnya.
Hima mengatakan jika masih ada beberapa poin dari sistem seleksi saat ini yang dianggap menyulitkan masyarakat Papua, maka pihaknya siap memodifikasi sesuai dengan daerah sejauh tak mengurangi transparansi sistem. Namun, bukan permasalahan tes online yang tetap harus dilaksanakan di titik titik yang telah disiapkan.
Hima mengklaim seluruh infrastruktur untuk seleksi CPNS tahun ini telah siap. Bahkan tes CPNS di Lombok barat, NTB, juga akan dilakukan secara online.
Jika ada daerah lain yang masih menolak maka pihaknya akan mengajak pelaksana daerah dan pimpinan daerah untuk berdiskusi.
"Infrastruktur sudah ada tinggal eksekusi saja kalau masih ada penolakan seperti di Papua maka kami akan undang untuk diskusi ya. Kita akan lihat bagian bagian mana yg menjadi keberatan mereka," imbuh Hima.
Warga Papua sejatinya sudah mendapatkan kuota tersendiri untuk daerahnya. Berdasarkan Permenpan Nomor 38 Tahun 2018, putra putri Papua dan Papua Barat memiliki formasi yang lebih diutamakan di daerahnya dibandikan dari jalur umum.
Sebesar 65 persen formasi bagi putra-putri Papua asli yang akan ditempatkan di daerah asalnya, dan 35 persen formasi untuk pelamar umum yang melamar di daerah Papua.
Kepala Bagian Media dan Pengaduan Masyarakat BKN, Yudhantoro Bayu Wiratmoko menjelaskan bahwa formasi khusus itu diberikan pemerintah karena faktor geografis nya berbeda. Selain itu, Bayu mengklaim perlu kearifan lokal di Papua untuk pengembangan daerah itu sendiri.
"Di sana wilayahnya sangat luas dan perlu perhatian lebih khusus. Dan banyak yang perlu dikembangkan di sana seperti kebutuhan muatan lokal di sana sebab Indonesa punya ciri khas sendiri," kata Bayu pada CNNIndonesia.com pada Rabu (26/9) di Kantor BKN.
Sementara itu, Menpan RB mengaku belum mengetahui penolakan penolakan seleksi CPNS termasuk di Papua ini. Meski demikian, dia meminta semua pihak melaksanakan sesuai peraturan undang-undang.
"Saya belum mendengar penolakan. Tetapi tetap semua harus menurut aturan itu dulu," jawabnya singkat.
Sebelumnya, Papua menginginkan seleksi atau penerimaan CPNS dilakukan secara manual atau offline. Kedua adalah kewenangan menerima CPNS berada di pembina kepegawaian atau di tingkat provinsi ada pada gubernur dan di kabupaten/kota, di bupati/wali kota.
Papua juga mengusulkan formasi K2 yang sampai kini belum diakomodir sebagai CPNS lebih diperjuangkan.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK