DPR Berencana Naikkan Anggaran untuk BMKG

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi V DPR berencana menaikkan anggaran Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) usai peristiwa gempa dan tsunami yang melanda Palu dan Donggala, akhir pekan lalu.

Rencana kenaikan anggaran itu akan dibahas dalam rapat kerja Komisi V DPR dengan BMKG dan Basarnas, Rabu (3/10).

"Saya rasa salah satu rekomendasi kita akan seperti itu (menaikkan anggaran)," kata Anggota Komisi V DPR Alex Indra Lukman di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (1/10).

Lihat juga: Gempa 5 SR Guncang Nusa Tenggara Timur

Komisi V DPR, kata Alex, juga akan meminta penjelasan BMKG terkait langkah mencabut peringatan dini sebelum gelombang tsunami datang. Menurutnya langkah itu justru menimbulkan korban jiwa yang besar.

Meski demikian, Alex memaklumi ada keterbatasan anggaran yang dimiliki BMKG untuk mengelola peralatan mitigasi bencana berteknologi tinggi.

"Latar belakang dari kejadian seperti ini kita sedikit bisa memaklumi keterbatasan anggaran yang dimiliki BMKG untuk memelihara dan mengaliberasi alat-alat berteknologi tinggi yang mereka miliki," katanya.

Selain itu, Komisi V DPR lanjutnya akan mengklarifikasi soal alat pendeteksi gelombang dan tsunami (buoy) yang sejak 2012 dinyatakan telah rusak.

"Akan kita dalami mengapa alat deteksi tsunami yang mengapung di laut itu tidak dikelola BMKG. Dari penjelasan yang kami dapat dari pers itu dikelola BPPT. Itu tentu jadi pertanyaan kenapa tidak dikelola BMKG," ujarnya.

Menurutnya, butuh pengawasan yang ketat terhadap keberadaan alat tesebut. Pemerintah diminta gencar menyosialisasikannya kepada masyarakat terutama di kawasan pesisir.

Sebab, berdasarkan pengalamannya di wilayah Mentawai, banyak nelayan yang tidak paham terhadap keberadaan buoy di lautan.

"Kesadaran masyarakat bahwa itu alat berteknologi tinggi dan berguna untuk deteksi tsunami itu kurang dipahami. Banyak kapal nelayan bersandar di sana ya macam-macam lah yang dilakukan sehingga itu juga menjadi beban," katanya.

Lihat juga: Petunjuk Selamat Hadapi Gempa dan Tsunami dari Kabin Mobil

BNPB Prioritaskan Evakuasi dan Pemakaman Korban Gempa Palu

Sementara itu, hari ketiga pascagempa berkekuatan 7,4 SR di Sulawesi tengah, BNPB masih melakukan proses tanggap darurat gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan pihaknya memiliki enam prioritas utama.

Pertama, melanjutkan evakuasi pencarian dan penyelamatan korban dengan menggunakan alat berat yang telah tiba di daerah gempa tersebut.

"Tadi infonya alat berat itu sudah datang, namun kita butuh yang banyak karena untuk membantu dalam proses evakuasi apalagi korban banyak yang tertimpa karena gempa dan longsor," ungkap Sutopo saat konferensi pers di Graha BNPB di Jakarta Timur, Senin (1/10).

BNBP juga mengupayakan identifikasi jenazah meskipun serba sederhana. Menurut Sutopo, identifikasi hanya berupa foto atau tanda lahir yang bisa membuat korban meninggal bisa dikenali.

Lalu, BNPB juga melakukan pemakaman jenazah yang saat ini masih berada di rumah sakit mengingat kondisinya sudah tidak lagi baik. Pihaknya akan menyiapkan 1.000 lubang untuk penguburan tersebut.

"Dilakukan pemakaman massal di TPU Paboya sudah disiapkan 1.000 lubang. Proses pemakaman menggunakan peraturan yang ada, dibedakan laki laki dan perempuan kemudian didoakan," tegas Sutopo.

Selain itu, percepatan pemulihan jaringan listrik dan pengadaan bahan bakar minyak juga menjadi prioritas utama dalam gempa. BNPB mencatat sejak tadi pagi 8 genset sudah diterbangkan ke Palu.

"Kemudian, pengadaan BBM terutama untuk rumah sakit dan operator seluler. Sepuluh mobil tangki dari Pare-pare telah tiba dan pertamina mengirimkan 4000 liter," imbuhnya.

Terakhir, bantuan logistik terutama makanan untuk pengungsi serta percepatan jaringan komunikasi masih menjadi prioritas yang harus segera dilakukan.

Lihat juga: Wiranto: Bencana Nasional Ditetapkan Jika Pemda Lumpuh Total

(swo/kst/kid)