KPU Sebut 31 Juta Pemilih Belum Masuk DPT, DPR Kaget

Tim | CNN Indonesia
Jumat, 05 Okt 2018 11:50 WIB
Komisi II akan segera mengundang Menteri Dalam Negeri, KPU, dan Bawaslu untuk meminta informasi yang valid Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum RI menyebut ada 31 juta pemilih yang berpotensi belum masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Padahal, mereka sudah melakukan perekaman KTP elektronik.

"Ada potensi 31 juta pemilih sudah melakukan perekaman KTP elektronik, tetapi belum ada di DPT," kata Komisioner KPU RI Viryan Azis dalam Peresmian Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) di Jakarta sepeti dikutip dari Antara, Jumat (5/10).
Viryan mengatakan angka tersebut diperoleh berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. KPU mengimbau masyarakat untuk mengecek keberadaan namanya di daftar pemilih yang telah ditempelkan pada setiap kantor kelurahan. Lalu melapor ke KPU jika namanya belum terdaftar sebagai pemilih.
Ketua KPU RI Arief Budiman menjelaskan, Gerakan Melindungi Hak Pilih dilakukan sebagai upaya melindungi hak pilih pubik. Melalui gerakan ini, KPU bersama KPU daerah, membentuk puluhan ribu posko hingga ke pelosok daerah untuk memudahkan masyarakat melakukan pelaporan.

Komisi 2 Terkejut
Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali yang hadir dalam acara tersebut mengaku terkejut dengan angka tersebut. "Saya agak terkejut dengan angka 31 juta hasil temuan Dukcapil yang belum masuk dalam DPT," ucapnya.


Amali menekankan, berdasarkan data Dukcapil, Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) berjumlah 196 juta, sedangkan DPT hasil dari pencocokan dan penelitian (coklit) KPU berjumlah 185 juta. Selisih antara data pemilih potensial versi Dukcapil dan DPT yang dikeluarkan KPU itu hanya sekitar 11 juta. "Nah tiba-tiba muncul angka 31 juta dari Dukcapil. Angka 31 juta ini bukan barang yang sedikit," ujarnya.
Amali mengatakan Komisi II akan segera mengundang Menteri Dalam Negeri, KPU, dan Bawaslu untuk meminta informasi yang valid dari masing-masing instansi. "Jangan sampai ada keraguan dari peserta pemilu," ucap Amali.

Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengatakan persoalan daftar pemilih menjadi perhatian bagi KPU dan Bawaslu. Menurut Afifuddin, Bawaslu mengapresiasi langkah KPU membentuk posko-posko pelaporan guna melindungi hak pilih publik. (dea/dea)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER