BKN Masih Tunggu Formasi di Papua Bisa Dipilih Pelamar CPNS

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih menunggu instansi-instansi Papua memungkinkan pembukaan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Kepala Biro Hubungan Kemasyarakatan BKN, Mohamad Ridwan, mengatakan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sudah mendaftar formasi yang dibutuhkan.

Namun, sejumlah instansi di Papua belum memungkinkan pendaftaran. Akibatnya, belum ada pelamar CPNS yang terdaftar di sejumlah daerah Papua.

Lihat juga: BKN Selidiki Alasan Bengkulu Tarik Formasi CPNS 2018

"Belum ada (yang daftar) karena memang masih antre formasi belum ada," ujar Ridwan kepada CNNIndonesia.com saat ditemui di kantornya, Selasa (9/10).

Sementara itu menurut situs SSCN BKN, lokasi formasi untuk wilayah Papua mencapai 335 entri atau jabatan. Setiap jabatan bisa membuka lebih dari satu formasi atau lowongan.

Sebelumnya, pemerintah Papua provinsi, kota, dan kabupaten serta DPR setempat memang meminta CPNS dilakukan secara offline lantaran masalah geografis yang tidak memungkinkan. 

Lihat juga: Nasib Seleksi CPNS di Palu Ditentukan dalam Dua Hari

Ridwan menilai sebenarnya tak ada masalah bagi masyarakat Papua unuk mengikuti tes CPNS secara online karena sarana dan prasarana BKN telah memenuhi.

"Dari sisi ketersediaan sarana prasarana, kita terangkan lagi bahwa tes SKB dan SKD itu tidak online. Itu jaringan LAN biasa," katanya. 

"Di Kabupaten Digul dan ada satu lagi itu ada CAT Station milik Pemda, BKD, yang sangat bagus yang bisa menampung antara 50-100, saya kurang tahu persis. Itu ready, jadi dari sisi SKD dan SKB nggak masalah di situ. Untuk apa pakai LJK kalau di situ ada fasilitas CAT?" kata Ridwan. 

Lihat juga: Ketua BKN Jawab Usulan Papua Gelar Seleksi CPNS

Dia mengklaim jumlah itu cukup untuk memfasilitasi masyarakat yang akan tes. Dari sisi kemampuan, Ridwan yakin anak-anak muda di Papua juga tak kalah dari kaum milenial di Ibu Kota yang melek internet.

Ridwan juga menyatakan pihaknya telah berupaya memodifikasi aturan pendaftaran dengan berbagai cara seperti menerima pendaftaran CPNS di BKN setempat secara langsung yang dibantu petugas, hingga menerima pendaftaran tanpa KTP elektronik.

Lihat juga: Kesaksian CPNS dari Medan Soal Kejanggalan Rekrutmen Kemenkeu

Namun, masih ada hal mengganjal, salah satunya penerimaan CPNS yang kewenangannya diberikan kepada pemerintah setempat, padahal proses penerimaan harus diupayakan setransparan mungkin.

"Dari mana itu [pemerintah daerah yang berwenang tentukan kelulusan]? Kan cuma ada seleksi adminisrasi, SKD dan SKB. Apa iya mereka nanti tega yang ranking 20-21 yang diambil bukan yang 1, 2, 3?' ucap Ridwan.

Putra putri Papua dan Papua Barat sendiri sebenarnya telah mendapat keistimewaan dalam tes CPNS. Mereka bisa diterima melalui jalur khusus dengan kuota 10 persen di segala instansi. Mereka juga akan menempati formasi-formasi di daerah sendiri. (kst/has)