Kronologi KPK Ungkap Suap Perizinan Meikarta

tim, CNN Indonesia | Selasa, 16/10/2018 00:08 WIB
Kronologi KPK Ungkap Suap Perizinan Meikarta Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarief. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengungkap dugaan suap yang melibatkan Lippo Group dan Pemerintah Kabupaten Bekasi, terkait proses perizinan proyek hunian Meikarta. Komisi antirasuah sudah menyelidiki dugaan suap ini setahun lamanya.

Berawal dari laporan masyarakat, KPK memulai penyelidikan pada November 2017. Setelah memperoleh sejumlah bukti awal dugaan suap antara pejabat daerah dengan pihak swasta, dalam hal ini Lippo Group, KPK melancarkan operasi tangkap tangan (OTT) di dua kota berbeda.

"Yaitu Kabupaten Bekasi dan Surabaya pada hari Minggu siang, 14 Oktober 2018 hingga dini hari Senin, 15 Oktober 2018," ujar Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (15/10).
Tim KPK bergerak pada Minggu (14/10) sekitar 10.58 WIB. Mereka mengintai penyerahan uang dari konsultan Lippo Group bernama Taryudi, kepada Kepala Bidang Tata Ruang dan PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.


Setelah transaksi sogok terjadi, keduanya berpisah dengan mobil masing-masing. Lalu pada pukul 11.04 WIB, tim KPK menangkap Taryudi di area Perumahan Cluster Bahana, Cikarang. Tim memperoleh barang bukti 90.000 dolar Singapura dan Rp23 juta.

Hampir bersamaan dengan peringkusan Taryudi di Cikarang, tim KPK juga menangkap tersangka lain yakni Fitra Djaja Purnama di kediamannya di Surabaya. Fitra yang merupakan konsultan Lippo Group ini langsung dibawa terbang ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan.

Pada pukul 13.00 WIB, giliran Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin yang ditangkap oleh tim KPK. Jamaludin dicokok di sebuah gedung pertemuan di Bekasi. Sementara pada pukul 15.49 WIB, tim KPK menangkap pegawai Lippo Group bernama Henry Jasmen di rumahnya di Bekasi.
Enam orang lainnya yang merupakan pejabat Pemkab Bekasi turut kena ringkus tim KPK pada Senin (15/10) dini hari. Keenam orang itu adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahar, Kepala Dinas DPMPTSP Dewi Tisnawati, Kepala Bidang Dinas Pemadam Kebakaran Asep Buchori, Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daryanto, staf dinas DPMPTSP Kasimin, dan Kepala Bidang Penerbitan dan Bangunan Dinas DPMPTSP Sukmawatty. Mereka berenam ditangkap di rumahnya masing-masing di Bekasi.

Kendati demikian dari sepuluh orang yang kena OTT tersebut, KPK meningkatkan status menjadi tersangka kepada enam orang saja yakni Taryudi, Henry, dan Fitra yang diduga sebagai pemberi suap. KPK juga menetapkan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka.

Sementara dari pihak penerima suap terdapat Jamaludin, Sahat, Dewi, dan Neneng Rahmi. KPK turut menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka. Total ada sembilan orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Untuk barang bukti, tim KPK berhasil mengumpulkan uang 90.000 dolar Singapura, Rp513 juta, dan dua unit mobil. (bin/ayp)