Jokowi Ingin Seluruh Provinsi Ramah untuk Kaum Difabel

Tim, CNN Indonesia | Selasa, 16/10/2018 15:31 WIB
Jokowi Ingin Seluruh Provinsi Ramah untuk Kaum Difabel Presiden Joko Widodo. (CNN Indonesia/Christie Stefanie).
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menyatakan bakal mendorong peningkatan fasilitas ramah untuk penyandang disabilitas di masa mendatang. Menurutnya, seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia harus menjadi ramah terhadap kaum difabel.

"Kami ingin dorong semua provinsi, kota, dan kabupaten juga ramah terhadap disabilitas. Ini ke depan terus kami dorong," kata Jokowi di Kompleks Gelora Bung Karno, Selasa (16/10).

Hal itu disampaikan setelah meninjau sejumlah fasilitas umum untuk kaum difabel di Kompleks GBK. Peninjauan dilakukan beberapa hari setelah penyelenggaraan Asian Para Games 2018.


Presiden meninjau bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Setibanya di Kompleks GBK, Jokowi langsung meninjau toilet difabel yang terletak di dekat patung Presiden Soekarno. Ia bersama para anak buahnya juga melihat jalur kuning yang merupakan jalan khusus untuk difabel tunanetra.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini lantas menyoroti toilet difabel belum begitu ramah meski sudah berukuran lebih besar dari ukuran biasanya.

"Wastafel ketinggian. Pintu seharusnya sliding bukan dorong," tuturnya.

Selain toilet, Jokowi juga mengecek musala, trotoar, serta jalur kaum difabel menuju tempat pertandingan. Menurutnya, Kompleks GBK sudah 80 persen ramah disabilitas.

"Yang kurang secara detail dimasukkan oleh Pak Menteri PU, Pak Gubernur juga beri masukan ruang publik, fasilitas umum, transportasi, akan kami dorong penuh untuk ramah terhadap disabilitas," ucapnya.

Keseriusan pemerintah membentuk lingkungan ramah difabel bakal dilanjutkan pembahasannya di Istana dengan mengundang perwakilan kaum difabel dan pihak terkait.

"Kami akan dorong entah dikaitkan dengan pajak insentif atau fasilitas pajak atau izin layak fungsi. Saya kira DKI sudah menerapkan itu, dikaitkan dengan izin-izin itu," tuturnya. (osc)