Moeldoko Klaim Proses Penuntasan Kasus HAM Terus Berjalan

Tim , CNN Indonesia | Minggu, 21/10/2018 19:35 WIB
Moeldoko Klaim Proses Penuntasan Kasus HAM Terus Berjalan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko. (Foto: CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengklaim jika masalah penuntasan kasus Hak Asasi Manusia (HAM) di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih terus berjalan.

Moeldoko juga menegaskan jika proses penuntasan kasus HAM akan terus dijalankan.

"Pemerintah tidak menghentikan proses panjang itu," kata Moeldoko di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu (21/10).


Moeldoko menyebut keseriusan pemerintahan Jokowi dalam menyelesaikan kasus HAM, dapat terlihat saat Jokowi menerima aktivis HAM dan keluarga korban di istana negara beberapa waktu lalu.


menurutnya, Komnas HAM juga telah dipertemukan dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) serta Jaksa Agung untuk membahas penyelesaian kasus HAM.

Nemun menurutnya penyelesaikan kasus HAM di Indonesia bukanlah perkara mudah.

"Sekali lagi semua itu sebuah proses yang tidak mudah yang saat itu selesai, karena ini peristiwa masa lalu yang harus diurai lagi dengan baik," tuturnya.

Sebelumnya Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Yati Andriyani, mengatakan isu HAM belum menjadi prioritas di masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Ia menilai empat tahun pemerintahan Jokowi-JK belum terlihat komitmen untuk menyelesaikan kasus HAM di Indonesia.

"Saya tegaskan, pemerintahan Jokowi terlihat tidak menjadikan isu HAM sebagai prioritas. Dikalahkan ambisi pemerintah untuk menggenjot pembangunan infrastruktur," ujar Yati di kantor KontraS, Jakarta, Jumat (19/10).


Yati mengatakan kegagalan penuntasan kasus HAM tak lepas dari kompromi politik yang dilakukan Jokowi.

Hal itu semata dilakukan untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan kepemimpinan mantan wali kota Solo itu.

Menanggapi pernyataan tersebut, pihak istana mengklaim pemerintahan Jokowi telah berkomitmen dalam menuntaskan dugaan pelanggaran HAM, misalnya seperti kasus yang menimpa penyidik KPK Novel Baswedan.

Juru Bicara Presiden, Johan Budi, mengatakan pemerintahan Jokowi sudah tegas menginstruksikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mengungkap tuntas kasus tersebut.

"Kalau kemudian Polri belum berhasil mengungkap pelaku di balik itu, itu tidak bisa dibebankan kepada Presiden. Tanya ke Kapolri, permasalahannya apa?," ujar Johan kepada CNNIndonesia.com.

"Polri pasti punya jawaban kasus Novel apakah kesulitan penyidikan atau yang lain. Itu porsi Kapolri."

(dis/agr)