Unggul Koalisi, Kubu Jokowi Yakin DPR Setujui Dana Kelurahan

Jakarta, CNN Indonesia -- Juru kampanye Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Budiman Sudjatmiko meyakini kebijakan dana kelurahan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan disetujui oleh DPR. Keyakinan itu karena parpol pendukung Jokowi di parlemen lebih banyak dari oposisi.

"Insyaallah fraksi pro-Jokowi lebih banyak. Jadi Insyaallah meyoritas akan mendukung," ujar Budiman di Rumah Cemara, Jakarta, Senin (22/10).

Pemerintahan Joko Widodo didukung oleh enam fraksi di DPR. Fraksi-fraksi itu di antaranya Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi Golkar, Fraksi NasDem, dan Fraksi Hanura. Sementara itu fraksi oposisi berjumlah empat yakni Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi Demokrat.

Budiman selaku anggota Fraksi PDIP mengaku telah berkomunikasi dengan sejumlah anggota Fraksi Golkar untuk membahas kebijakan tersebut. Ia mengklaim Fraksi Golkar sangat mendukung kebijakan tersebut.

Lihat juga: Proses Penyaluran Dana Kelurahan Beda dengan Dana Desa

Selain Fraksi Golkar, Budiman juga berharap dukungan dari partai pendukung seperti PKB, PPP, hingga Hanura segera disampaikan. Dukungan itu diperlukan agar dana kelurahan bisa segera dibahas dan direalisasikan tahun.

Menurut Budiman pemerintah berencana mencairkan dana kelurahan sekitar Rp3 triliun yang bersumber dari APBN tahun 2019. Dana sebanyak itu, kata dia, akan disebar ke sekitar 8.300 kelurahan yang ada di Indonesia.

Budiman berkata dana kelurahan merupakan jawaban atas aspirasi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

Lihat juga: Dana Kelurahan, Obat Mujarab Dongkrak Elektabilitas Jokowi

Dana itu juga diklaim sebagai upaya pemerataan keadilan anggaran yang selama ini diklaim telah ditunjukkan melalui kebijakan dana desa.

Dia pun mengklaim dana desa terbukti berhasil menyejahterakan rakyat, meningkatkan layanan publik, memajukan perekonomian desa, hingga memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Dan untuk menyelaraskan kemajuan desa, Budiman menilai dana kelurahan lumrah direalisasikan.

"Dana kelurahan ini sendiri akan merujuk pada mekanisme yang telah diberlakukan pada dana desa. Secara prinsip, dana kelurahan ini menyempurnakan visi Indonesia untuk pemerataan pembangunan," ujarnya.

Keuntungan Dana Kelurahan

Budiman membeberkan masyarakat akan semakin terlibat dalam proses pembangunan, terutama pembangunan yang dibutuhkan di lingkungan terkecil dalam struktur tata pemerintahan jika dana kelurahan dicairkan.

"Kebutuhan spesifik masyarakat di kelurahan akan tertata dan terkelola dengan lebih baik," ujar Budiman.

Lihat juga: Sekjen PSI: Sandiaga Jangan Nyinyir soal Dana Kelurahan

Budiman mengatakan dana kelurahan juga untuk mengakomodir kreatifitas dan bentuk apresiasi kepada warga. Dana itu pun diyakini bakal meningkatkan ketahanan dan gotong-royong warga semakin kuat.

"Peruntukan dana kelurahan ini nantinya tidak hanya menjawab kebutuhan warga atas infrastruktur. Namun juga menjawab kebutuhan supratruktur warganya," ujarnya.

Lebih dari itu, ia menyebut dana kelurahan juga bisa dimanfaatkan untuk membentuk Badan Usaha Milik Kelurahan, seperti Bumdes dan Bumades di desa. (panji/wis)