Sekjen PSI: Sandiaga Jangan Nyinyir soal Dana Kelurahan

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni meminta cawapres Sandiaga Uno tidak 'nyinyir' terhadap kebijakan Dana Kelurahan yang dibuat oleh presiden, sekaligus capres Joko Widodo. Menurutnya, Sandiaga harus bersikap solitif jika tidak sepakat dengan kebijakan tersebut.

"Menurut saya Mas Sandi jangan nyinyir, tapi solutif," ujar Antoni dalam keterangan tertulis, Senin (22/10).

Antoni menuturkan Sandiaga harus menghentikan kecurigaan terhadap Dana Kelurahan jika menyatakan sepakat. Sebaliknya, Sandiaga dituntut untuk memberikan alternatif solusi atas kebutuhan dana keluarahan yang diajukan sejak lama.


Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Maruf Amin ini menilai Sandiaga harus belajar menjadi pemimpin yang konstruktif dengan cara memberikan solusi, bukan nyinyir jika menolak sebuah kebijakan.

"Tidak susah menjadi pemimpin yang konstruktif," ujarnya.

Lihat juga: Tim Jokowi Minta Kubu Prabowo Tak Cuma Nyinyir

Politisi PDIP Arteria Dahlan meminta Sandiaga menghentikan polemik dana Kelurahan. Sebab, ia menyebut kebijakan tersebut bentuk komitmen Jokowi merealisasikan program Nawacita ke-3, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah.

"Jadi jangan lihat kelurahan seperti kelurahan di Jakarta. Banyak juga kelurahan yang di kota-kota yang masih butuh perhatian khusus," ujar Arteria dalam pesan singkat.

Arteria menuturkan dana kelurahan untuk mendukung pembangunan dan pengingkatan perekonomian masyarakat. Dana itu, kata dia, akan disalurkan langsung ke rekening keluarahan. Jika dana itu berjalan dengan optimal, ia menyebut Wali Kota dan lurah yang akan mendapat apresiasi dari masyarakat.

"Rakyat tidak tahu itu karena presidennya yang hebat. Lantas bagaimana pula caranya kok sampai dikaitkan ke Pilpres? Ke Pak Jokowi? Wong Wali Kotanya saja belum tentu Wali Kotanya berasal dari partai pengusung Pak Jokowi," ujarnya.

Lebih dari itu, Arteria membeberkan dana kelurahan sudah diajukan sejak lama oleh Asosiasi Wali Kota se-Indonesia. Dana itu diusulkan karena biaya operasional daerah untuk pelayanan publik terbatas.

"Kalau tujuannya untuk membantu masyarakat, dengan nalar dan dirasakan langsung manfaatnya, terlepas kapan waktunya, harusnya didukung, disupport. Bukan dinegasikan tanpa menghadirkan alternatif solusi," ujar Arteria.

Lihat juga: Gerindra Klaim Perjuangkan Dana Kelurahan Sejak 2015

(jps)