Sandi Tak Pernah Bahas Dana Kelurahan Selama Jadi Wagub DKI
Tim | CNN Indonesia
Selasa, 23 Okt 2018 16:18 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Calon wakil presiden Sandiaga Uno mengaku selama sembilan bulan menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Anies Baswedan tak ada pembahasan sedikit pun terkait dana kelurahan.
"Enggak ada. Saya waktu di Wagub dana kelurahan itu tidak pernah dibahas at least di level bawah," kata Sandi ditemui di GOR Bulungan, Jakarta Selatan, Selasa (23/10).
Kata Sandi, kalau pun ada pembahasan soal dana kelurahan ini di level Wali Kota atau Sekda, dia mengaku juga tidak pernah ada satu orang pun yang melaporkan hal itu kepadanya.
"Jika ada pembicaraan itu mungkin tidak melibatkan saya sebagai Wagub. Saya enggak tahu di level bawah asisten pemerintahan mungkin itu dibahas, saya belum tahu, tidak pernah dilaporkan kepada saya sebagai Wagub waktu itu," kata Sandi.
Soal dana kelurahan itu, Sandi menyerahkan semuanya kepada pihak-pihak yang berwenang. Mengenai penilaian apakah ada unsur politik di balik kucuran dana yang oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani ditargetkan mencapai Rp3 triliun dari APBN itu, Sandi menyerahkan semuanya kepada penilaian masyarakat.
"Saya serahkan saja kepada politisi, pengamat, para ahli untuk berdiskusi dan tentunya kepada masyarakat untuk menilai sendiri," katanya.
Sandi berpendapat selama dana kelurahan membantu masyarakat tentunya ini harus diapresiasi.
"Tapi kalau misalnya dikaitkan kepada tahun politik, ini yang harus kita sikapi dengan sangat hati-hati," kata dia.
Presiden Jokowi berencana memberikan dana kelurahan di seluruh Indonesia tahun depan menjelang Pilpres 2019. Untuk itu, pemerintah pun bakal merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan agar rencana itu bisa diimplementasikan.
Perihal motif, Jokowi menyebut banyak keluhan mengenai kelurahan yang tidak memperoleh dana seperti yang diterima desa. Atas dasar itu, Jokowi menjawab suara sumbang tersebut.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan, Dana Kelurahan yang direncanakan akan diberikan pemerintah mulai tahun depan sebenarnya merupakan permintaan wali kota-wali kota saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo.
"Lurah-lurah di kota itu ada kesenjangan karena desa kan sekarang sudah bisa menerima hampir Rp1 milar ya, kalau desa di Jawa itu mungkin Rp1 miliar, sehingga dengan demikian memang harus ada keadilan," kata Pramono seperti dikutip dari laman Setkab.
Kalau memang keputusannya (Dana Kelurahan) perlu ada, kata Pramono, pemerintah sanggup, dan saat ini mekanismenya sedang diatur.
Soal keputusan pemberian Dana Kelurahan yang berdekatan dengan waktu pelaksanaan Pemilihan Presiden, Seskab menegaskan bahwa ini buat rakyat. Kata dia, kalau mau membagi buat pengusaha yang kaya-kaya itu yang dilarang.
"Kalau bagi-bagi untuk rakyat masak tidak boleh," ujarnya.
Mengenai payung hukum pemberian Dana Kelurahan, menurut Pramono Anung, hal itu sedang dipelajari, sedang dikaji.
"Kalau memang ada payung hukumnya kita jalankan, kalau tidak ada payung hukumnya ya tidak kita jalankan. Kita buat dulu, kan begitu," ucap Pramono.
(ugo/ugo)
"Enggak ada. Saya waktu di Wagub dana kelurahan itu tidak pernah dibahas at least di level bawah," kata Sandi ditemui di GOR Bulungan, Jakarta Selatan, Selasa (23/10).
Kata Sandi, kalau pun ada pembahasan soal dana kelurahan ini di level Wali Kota atau Sekda, dia mengaku juga tidak pernah ada satu orang pun yang melaporkan hal itu kepadanya.
"Jika ada pembicaraan itu mungkin tidak melibatkan saya sebagai Wagub. Saya enggak tahu di level bawah asisten pemerintahan mungkin itu dibahas, saya belum tahu, tidak pernah dilaporkan kepada saya sebagai Wagub waktu itu," kata Sandi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya serahkan saja kepada politisi, pengamat, para ahli untuk berdiskusi dan tentunya kepada masyarakat untuk menilai sendiri," katanya.
"Tapi kalau misalnya dikaitkan kepada tahun politik, ini yang harus kita sikapi dengan sangat hati-hati," kata dia.
Presiden Jokowi berencana memberikan dana kelurahan di seluruh Indonesia tahun depan menjelang Pilpres 2019. Untuk itu, pemerintah pun bakal merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan agar rencana itu bisa diimplementasikan.
Perihal motif, Jokowi menyebut banyak keluhan mengenai kelurahan yang tidak memperoleh dana seperti yang diterima desa. Atas dasar itu, Jokowi menjawab suara sumbang tersebut.
"Lurah-lurah di kota itu ada kesenjangan karena desa kan sekarang sudah bisa menerima hampir Rp1 milar ya, kalau desa di Jawa itu mungkin Rp1 miliar, sehingga dengan demikian memang harus ada keadilan," kata Pramono seperti dikutip dari laman Setkab.
Kalau memang keputusannya (Dana Kelurahan) perlu ada, kata Pramono, pemerintah sanggup, dan saat ini mekanismenya sedang diatur.
Soal keputusan pemberian Dana Kelurahan yang berdekatan dengan waktu pelaksanaan Pemilihan Presiden, Seskab menegaskan bahwa ini buat rakyat. Kata dia, kalau mau membagi buat pengusaha yang kaya-kaya itu yang dilarang.
"Kalau bagi-bagi untuk rakyat masak tidak boleh," ujarnya.
Mengenai payung hukum pemberian Dana Kelurahan, menurut Pramono Anung, hal itu sedang dipelajari, sedang dikaji.
"Kalau memang ada payung hukumnya kita jalankan, kalau tidak ada payung hukumnya ya tidak kita jalankan. Kita buat dulu, kan begitu," ucap Pramono.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK