Jokowi Mengaku Jengkel hingga Tercetus Politikus Sontoloyo

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menjelaskan alasannya menyebut politikus sontoloyo. Kalimat itu disampaikan Jokowi ketika membagikan sertifikat tanah untuk warga Jakarta Selatan, kemarin, Selasa (23/10).

"Jengkel saya. Saya tidak pernah pakai kata-kata seperti itu. Karena sudah jengkel, ya, keluar. Saya biasanya ngerem tapi sudah jengkel, ya, gimana?" kata Jokowi di Istana Negara, Rabu (24/10).

Penjelasan itu disampaikan Jokowi ketika bertemu pimpinan gereja dan rektor atau ketua perguruan tinggi Kristen seluruh Indonesia sore tadi.

Lihat juga: Gerindra: Politikus Sontoloyo Itu Berjanji, Tapi Tak Ditepati

Ia mengatakan politik adu domba, fitnah, memecah belah masih digunakan hanya demi merebut kursi atau kekuasaan. Berpolitik seperti itu, menurut Jokowi, seharusnya sudah tak dilakukan lagi sekarang.

Jokowi juga berulang kali menyampaikan kepada masyarakat bahwa pesta demokrasi pasti terjadi lima tahun sekali. Perbedaan pilihan politik merupakan hal lumrah yang seharusnya tidak memecah belah masyarakat.

"Sebetulnya, sudah berpuluh tahun tidak ada masalah. Inilah kenapa kemarin saya kelepasan, saya sampaikan politikus sontoloyo, ya, itu. Jengkel saya," tutur mantan Wali Kota Solo ini.

Lihat juga: Jokowi Ingatkan Warga Hati-Hati dengan Politikus Sontoloyo

Pernyataan politikus sontoloyo disampaikan kemarin. Jokowi mengatakan saat ini banyak politikus baik. Tetapi, jelang pemilu juga terdapat politikus sontoloyo yang menghalalkan segala cara guna meraih simpati masyarakat.

Salah satu contoh politikus sontoloyo menurut Jokowi adalah orang yang mempolitisasi dana kelurahan.

Kebijakan dana kelurahan dinilai oposisi politis karena dilakukan jelang Pemilihan Presiden 2019 yang diikuti Jokowi selaku petahana.

Jokowi membantah itu dengan menyebut kebijakan dana kelurahan dibuat karena mendengar keluhan lurah kepada wali kota yang merasa timpang dengan desa. Sejak 2015, pemerintah menyuntik dana desa untuk meningkatkan perekonomian warganya.

Ia tak bermasalah terhadap kritik oposisi ini. Meski demikian Jokowi menegaskan kebijakan ini akan tetap dijalankan dengan berpayung hukum Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN).

Lihat juga: Demokrat: Jokowi Tak Ada Tata Krama Sebut Politikus Sontoloyo

Sejumlah tokoh oposisi mengomentari pernyataan Jokowi soal politikus sontoloyo.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menilai sikap Presiden Jokowi berubah. Indikasi itu terlihat dari pernyataan soal politik kebohongan dan politikus sontoloyo.

Menurut Hinca, kritik-kritik para politikus terutama dari oposisi merupakan hal normal di iklim demokrasi. Kritik itu seharusnya dijadikan vitamin.

Terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan pemerintahan Jokowi tak alergi atau antikritik oposisi. Kritik disebut obat kuat bagi pemerintah. (chri/wis)